Purbaya Pilih Efisiensi Agar Defisit APBN Tak Melebar di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan tetap menjaga batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di level 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) meskipun harga minyak dunia terus meroket akibat konflik di Timur Tengah. Langkah utama yang diambil adalah melakukan efisiensi belanja pada kementerian dan lembaga (K/L) sebagai alternatif daripada menaikkan defisit anggaran dan memperbesar utang negara.

Strategi Efisiensi untuk Jaga Defisit APBN

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah sudah mulai mendiskusikan pemangkasan belanja kementerian dan lembaga agar defisit APBN tidak melebar. Ia mengatakan, jika harga BBM terus naik, maka upaya pertama yang dilakukan adalah mengefisienkan pengeluaran negara.

"Kalau memang harga BBM naik terus kan langkah pertama ya itu, efisiensi," ujar Purbaya usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (16/3/2026).

Purbaya menolak ide untuk menaikkan batas defisit APBN lebih dari 3% karena akan menambah beban pembiayaan lewat utang. Ia bahkan menyindir jika pemerintah terus berutang tanpa efisiensi, masyarakat akan marah.

"Kalau nggak kan enak amat kerja saya. Ya udah Pak kita naikkin ini aja, (defisit) APBN, kita ngutang lebih banyak, ntar lu marah-marah lagi pemerintah ngutang terus," ujarnya dengan nada tegas.

Peninjauan Ulang Anggaran Kementerian dan Lembaga

Dalam waktu dekat, Kementerian Keuangan akan meminta kementerian dan lembaga untuk menghitung ulang anggaran yang bisa dipotong. Program-program tambahan yang dianggap tidak mendesak akan ditunda sampai kondisi memungkinkan.

Purbaya menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan anggaran yang sudah ada tanpa menambah beban baru.

"Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh K/L nanti. Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong," jelas Purbaya.

Ia menambahkan, anggaran tambahan yang selama ini membuat belanja negara menjadi gelembung harus disikapi dengan penundaan program baru.

"Dengan anggaran sekarang, yang pertama kita fokus ke yang ada saja, program tambahan kita tunda dulu sampai keadaan memungkinkan," imbuhnya.

Siap Eksekusi, Tapi Tunggu Kondisi yang Tepat

Meskipun sudah meminta K/L menyiapkan perhitungan pemotongan anggaran, Purbaya menekankan bahwa pemotongan tersebut belum tentu langsung dieksekusi. Hal ini merupakan langkah antisipasi agar ketika dibutuhkan, pemerintah sudah siap melakukan penyesuaian dengan tepat.

"Mereka adjust kebijakannya berdasarkan potongan, tapi belum tentu eksekusi ya," katanya.

Kondisi APBN Masih Aman, Namun Waspadai Lonjakan Harga Minyak

Sampai saat ini, menurut Purbaya, kondisi APBN masih dalam keadaan aman dan belum menunjukkan tanda-tanda krisis. Namun jika kenaikan harga minyak dunia berlangsung lama dan sangat tinggi, pemerintah siap melakukan penyesuaian anggaran kembali.

"Itu kan belum kelihatan sekarang, belum stabil. Jadi kita belum lihat sampai sekarang, tapi rasanya sih anggaran cukup bertahan, kecuali naiknya tinggi sekali ya," pungkas Purbaya.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang memilih efisiensi ketimbang menaikkan defisit APBN adalah langkah yang bijak dan realistis di tengah ketidakpastian ekonomi global, terutama akibat gejolak harga minyak dunia. Menjaga defisit di batas 3% PDB memberikan sinyal kuat kepada pasar dan investor bahwa pemerintah tetap disiplin dalam pengelolaan fiskal, menghindari risiko pembengkakan utang yang dapat membebani generasi mendatang.

Namun, tantangan terbesar ada pada implementasi efisiensi belanja yang tidak mudah dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dan program strategis pemerintah. Penundaan program tambahan bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek jika tidak dikelola dengan hati-hati. Oleh karena itu, pemerintah perlu transparan dan komunikatif dalam menentukan prioritas anggaran agar langkah efisiensi tidak menimbulkan keresahan publik.

Ke depan, publik dan pelaku ekonomi harus terus memantau dinamika harga minyak dan respons kebijakan fiskal pemerintah. Jika harga minyak masih melonjak tajam, pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang lebih adaptif, termasuk kemungkinan restrukturisasi anggaran yang lebih luas atau kebijakan pendanaan alternatif yang tidak memberatkan utang.