DPAC PKB Balongbendo Ancam Bongkar Dana Banpol Jika Dipimpin Pengkhianat Partai

Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Sidoarjo yang dijadwalkan berlangsung bulan depan, dinamika politik di internal partai semakin memanas. DPAC PKB Balongbendo mengeluarkan pernyataan tegas menolak dipimpin oleh figur yang dianggap sebagai pengkhianat partai, khususnya menyoroti nama H. Subandi yang mencuat sebagai calon kuat kepengurusan baru PKB Sidoarjo.

Penolakan Keras DPAC PKB Balongbendo

Sony Widato, Ketua DPAC PKB Balongbendo, menyatakan sikap tegas bahwa mereka tidak akan mendukung kepemimpinan yang melanggar nilai dan prinsip partai. Ancaman untuk membuka kasus terkait dana bantuan politik (Banpol) pun dilontarkan jika kepemimpinan yang dipilih adalah figur yang dianggap tidak setia kepada PKB.

"Kami di DPAC Balongbendo tidak ingin dipimpin oleh pengkhianat partai. Jika itu terjadi, kami siap mengungkap dana Banpol yang selama ini tidak transparan," ujar Sony Widato dalam pernyataannya pada Jumat, 20 Maret 2026.

Pernyataan ini secara tidak langsung menegaskan adanya ketegangan dan pertarungan politik jelang Muscab PKB Sidoarjo yang diyakini akan menentukan arah partai ke depan di tingkat kabupaten.

Latar Belakang Krisis dan Dana Banpol

Musyawarah Cabang merupakan ajang strategis bagi partai politik untuk menata kepengurusan dan menentukan arah kebijakan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, isu mengenai pengelolaan dana Banpol menjadi sorotan di berbagai daerah karena potensi penyalahgunaan dan ketidaktransparanan.

DPAC PKB Balongbendo menilai bahwa dana Banpol merupakan sumber dana penting yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel demi menjaga kepercayaan kader dan masyarakat. Ancaman membuka kasus dana Banpol ini menjadi isyarat penting bahwa ada indikasi pelanggaran serius yang berpotensi merusak reputasi partai.

Potensi Dampak Politik bagi PKB Sidoarjo

Isu pengkhianatan dan dana Banpol yang mencuat di Balongbendo dapat memengaruhi suasana politik menjelang Muscab PKB Sidoarjo. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain:

• Terpecahnya suara kader PKB di tingkat kabupaten akibat ketidakpercayaan terhadap calon pengurus baru.
• Turunnya elektabilitas PKB di Sidoarjo jika konflik internal tidak segera diselesaikan secara damai dan transparan.
• Pengawasan lebih ketat dari DPP PKB terhadap pengelolaan dana Banpol untuk menjaga kredibilitas partai secara nasional.
• Potensi munculnya friksi dan perpecahan di tingkat lokal yang dapat merembet ke tingkat provinsi dan nasional.

Langkah Persiapan Menjelang Muscab PKB Sidoarjo

DPAC PKB Balongbendo juga menegaskan kesiapan kader untuk ikut serta aktif dalam proses Muscab dengan harapan mendapatkan kepemimpinan yang bersih, loyal, dan mampu membawa kemajuan partai. Mereka menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan dana dan proses pemilihan pengurus baru.

Ketua DPAC menegaskan, "Kami ingin Muscab ini menjadi momentum pembaruan yang membawa PKB semakin solid dan dipercaya masyarakat. Kepemimpinan yang dipilih harus menjaga integritas dan amanah partai."

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, ancaman DPAC PKB Balongbendo untuk membuka kasus dana Banpol adalah sinyal kuat adanya ketegangan serius dalam internal PKB Sidoarjo yang berpotensi mengganggu stabilitas partai. Isu pengkhianatan partai bukan sekadar persoalan personal, tapi juga berkaitan dengan kredibilitas dan tata kelola organisasi yang sehat.

Potensi konflik ini harus segera diredam dengan pendekatan dialog dan transparansi agar tidak merugikan PKB dalam persaingan politik regional yang semakin ketat. Selain itu, pengelolaan dana Banpol yang lebih terbuka akan memberikan contoh positif bagi partai politik lain dalam menjaga kepercayaan publik.

Ke depan, publik dan kader PKB perlu mencermati dengan seksama siapa figur yang akan dipilih dalam Muscab untuk memastikan partai tetap solid dan fokus pada tujuan perjuangan politiknya. Dinamika ini juga membuka peluang bagi DPP PKB untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan kader demi mencegah konflik serupa di daerah lain.

Musyawarah Cabang PKB Sidoarjo bulan depan menjadi titik kritis yang akan menentukan masa depan partai di tingkat lokal. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya dan harapkan prosesnya berlangsung transparan, demokratis, dan penuh integritas demi kemajuan PKB dan demokrasi di Indonesia.