Kanwil HAM Jambi Analisis Produk Hukum untuk Pastikan Bebas Pelanggaran HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kanwil HAM) Jambi mengambil langkah strategis bersama pemerintah daerah dan praktisi untuk melakukan kajian analisis mendalam terhadap Peraturan Daerah (Perda). Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap produk hukum yang berlaku di Provinsi Jambi bebas dari unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Evaluasi Perda Berperspektif HAM

Kepala Kantor Wilayah HAM Jambi, Sukiman, menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana peraturan yang sudah berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyelaraskan regulasi daerah dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

"Kegiatan analisis dan evaluasi Perda berperspektif HAM ini bertujuan mengidentifikasi peraturan yang sudah berlaku, guna mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," ujar Sukiman, Selasa (2026).

Evaluasi ini menjadi langkah krusial agar Perda yang berlaku tetap relevan dan tidak menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kelompok rentan.

Pengarusutamaan HAM dalam Regulasi Daerah

Selain menyesuaikan dengan dinamika regulasi nasional, evaluasi dilakukan juga sebagai respon terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 16 Tahun 2024 yang mewajibkan setiap produk hukum untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM.

Permenkumham Nomor 16 Tahun 2024 mensyaratkan agar sedikitnya 30 indikator HAM diakomodasi dalam setiap produk hukum baru. Jika ditemukan pasal atau muatan yang bertentangan dengan prinsip HAM, Kanwil HAM Jambi akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah terkait.

"Terdapat sedikitnya 30 indikator HAM yang harus dimuat dalam setiap produk hukum. Jika ditemukan muatan yang bertentangan, Kanwil HAM Jambi akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah terkait," tambah Sukiman.

Kolaborasi Multi-Pihak dalam Proses Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi di tahun kedua ini melibatkan berbagai kalangan, termasuk Bagian Hukum Pemerintah Daerah, DPRD, akademisi, LSM, serta instansi vertikal seperti Polda dan Ombudsman. Pendekatan ini menekankan pada interaksi dua arah supaya peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, tapi juga terdorong untuk melakukan analisis mandiri terhadap produk hukum di daerah masing-masing.

• Bagian Hukum Pemerintah Daerah – sebagai pembuat dan pengelola regulasi.
• DPRD – sebagai lembaga legislatif yang mengesahkan Perda.
• Akademisi dan LSM – memberikan perspektif kritis dan kajian ilmiah.
• Instansi Vertikal seperti Polda dan Ombudsman – memastikan aspek hukum dan pengawasan terpenuhi.

Dengan keterlibatan aktif semua pihak, Provinsi Jambi diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga melindungi hak dasar masyarakat secara optimal.

Rekomendasi dan Langkah Selanjutnya

Hasil evaluasi yang didapatkan dapat berupa rekomendasi perbaikan menyeluruh atau revisi pasal tertentu. Rekomendasi ini akan menjadi bahan masukan penting untuk program pembentukan produk hukum tahun berikutnya.

"Rekomendasi hasil evaluasi ini dapat berupa perbaikan menyeluruh atau revisi untuk dimasukkan ke dalam program pembentukan produk hukum tahun berikutnya," pungkas Sukiman.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, langkah Kanwil HAM Jambi ini merupakan upaya progresif yang sangat penting dalam konteks penegakan HAM di tingkat daerah. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam produk hukum lokal, pemerintah daerah tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memperkuat perlindungan hak masyarakat secara konkret.

Namun, yang perlu mendapat perhatian lebih adalah bagaimana hasil rekomendasi tersebut diimplementasikan secara konsisten, mengingat tantangan birokrasi dan politik lokal sering kali menjadi hambatan. Keterlibatan berbagai pihak, terutama lembaga legislatif dan masyarakat sipil, akan menjadi faktor kunci keberhasilan proses ini.

Ke depan, publik dan pemangku kebijakan harus terus mengawasi perkembangan dan dampak evaluasi ini agar regulasi yang lahir benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Langkah ini juga bisa menjadi model bagi provinsi lain dalam memperkuat tata kelola hukum berbasis HAM.

Untuk informasi lebih lengkap dan perkembangan terkini, pembaca dapat mengakses berita asli di Antara Jambi serta mengikuti update dari Kompas.