Polri Evaluasi One Way Nasional dan KPK Fasilitasi Salat Idul Fitri Tahanan Korupsi

Jakarta – Sejumlah peristiwa penting di bidang hukum terjadi pada Jumat, 20 Maret 2026, mulai dari evaluasi pemberlakuan sistem one way nasional oleh Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memfasilitasi tahanan kasus korupsi untuk melaksanakan salat Idul Fitri.

Polri Evaluasi Penerapan One Way Nasional, Peluang Penghentian Dibuka

Korps Lalu Lintas Polri bersama pemangku kepentingan terkait sedang melakukan evaluasi atas pemberlakuan sistem one way nasional yang diterapkan di ruas Tol Jakarta-Cikampek KM 70 hingga Tol Semarang KM 414 Kalikangkung. Sistem ini mulai diberlakukan sejak 18 Maret 2026.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Pol. Agus Suryonugroho menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan besok pagi, Sabtu 21 Maret, untuk melihat efektivitas dan dampak sistem ini. Ada kemungkinan sistem one way ini akan dihentikan bila evaluasi menunjukkan hasil yang kurang optimal.

Kecelakaan Tol Pejagan-Tegal Tewaskan Empat Orang, Diduga Karena Pengemudi Mengantuk

Sementara itu, sebuah kecelakaan tragis terjadi di Tol Pejagan-Tegal, KM 290 B, Jawa Tengah, pada Kamis (19/3). Insiden melibatkan mobil minibus Calya dan sebuah bus, yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Tegal, Ajun Komisaris Polisi Bharatungga Dgaruning Pawuri, menyebut dugaan sementara kecelakaan ini disebabkan oleh pengemudi mobil minibus yang diduga mengantuk saat mengemudi.

Polri Siapkan One Way Nasional Saat Puncak Arus Balik Lebaran 2026

Dalam persiapan menghadapi arus balik Lebaran 2026, Korlantas Polri berencana menerapkan kembali sistem one way nasional pada 24 Maret 2026. Prediksi arus balik yang tinggi berdasarkan data traffic counting di Gerbang Tol Kalikangkung menjadi dasar keputusan ini.

Irjen Pol. Agus Suryonugroho menjelaskan bahwa one way nasional ini dilakukan untuk memperlancar arus lalu lintas dan mengurangi kemacetan di jalur utama mudik dan balik Lebaran.

Kapolri Ungkap Penurunan Kecelakaan dan Fatalitas Selama Arus Mudik Lebaran 2026

Dalam pengamanan malam Takbiran Lebaran di Medan, Sumatera Utara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengumumkan adanya penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 3,23 persen selama arus mudik Lebaran 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengamanan dan pengendalian lalu lintas selama masa mudik.

KPK Fasilitasi 67 Tahanan Korupsi Salat Idul Fitri, Termasuk Mantan Menag Yaqut

Di bidang hukum pemberantasan korupsi, KPK memfasilitasi 67 tahanan kasus dugaan korupsi untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi. Tahanan tersebut termasuk dua tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan Staf Khusus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Fasilitasi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap hak tahanan untuk melaksanakan ibadah di hari besar keagamaan meskipun dalam status tahanan KPK.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, evaluasi sistem one way nasional oleh Polri merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan lalu lintas yang efektif dan tidak membebani pengguna jalan. Sistem one way yang diberlakukan secara nasional sejatinya bertujuan untuk mengurai kemacetan di jalur mudik dan balik, namun harus tetap responsif terhadap kondisi di lapangan.

Penurunan angka kecelakaan selama arus mudik menunjukkan keberhasilan sinergi antara aparat kepolisian dan berbagai pihak terkait dalam mengelola lalu lintas dan keselamatan jalan. Namun, kecelakaan tragis di Tol Pejagan-Tegal menjadi pengingat bahwa faktor human error seperti kelelahan pengemudi masih menjadi tantangan serius yang perlu terus diantisipasi melalui edukasi dan pengawasan ketat.

Sementara itu, langkah KPK memfasilitasi tahanan korupsi untuk menjalankan ibadah Idul Fitri mencerminkan pendekatan kemanusiaan dalam proses hukum, meskipun kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi tetap harus diusut tuntas untuk menjaga kepercayaan publik.

Ke depan, publik perlu terus mengikuti perkembangan evaluasi kebijakan lalu lintas dan penegakan hukum agar tercipta sistem yang adil, efektif, dan berorientasi pada keselamatan serta keadilan sosial.