Prabowo Tegaskan Benahi TNI-Polri, Tak Ada Aparat Kebal Hukum

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya TNI dan Polri. Dalam dialog yang digelar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (22/3/2026), Prabowo menekankan bahwa pembenahan ini penting untuk memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Komitmen Reformasi TNI dan Polri dalam Penegakan Hukum

Prabowo menuturkan bahwa reformasi tidak cukup hanya dilakukan di satu institusi saja, melainkan harus meliputi seluruh perangkat negara yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum.

"Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum," ujarnya.

Menurutnya, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan dan kekuatan negara. Prinsip the rule of law menjadi fondasi utama agar negara dapat berjalan dengan baik dan dipercaya oleh rakyat.

Tindakan Tegas terhadap Aparat yang Melanggar Hukum

Presiden juga menegaskan tidak akan ada toleransi bagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan oknum aparat yang menyalahgunakan kekuasaan dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi secara keseluruhan.

"Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya," kata Prabowo.

Untuk itu, Prabowo memberikan kesempatan kepada setiap institusi untuk melakukan perbaikan internal. Namun, jika perbaikan tidak dilakukan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas.

1. Memberi kesempatan lembaga membersihkan diri
2. Memberikan waktu untuk memperbaiki diri
3. Menindak tegas jika tidak ada perubahan

Pengawasan dan Penindakan di Lapangan

Prabowo juga mengangkat pentingnya pengawasan yang ketat di lapangan, khususnya terhadap praktik-praktik ilegal yang seharusnya bisa dicegah aparat. Ia menyinggung kasus tambang ilegal yang kerap terjadi tanpa pengawasan dari aparat terkait.

"Bagaimana ada tambang ilegal babinsa tidak tahu, danramil tidak tahu, kodim tidak tahu, dandim tidak tahu?" tuturnya.

Pemerintah sebelumnya juga telah melakukan penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum, termasuk memecat sejumlah jenderal dengan pangkat bintang dua dan tiga yang terlibat pelanggaran.

"Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan," jelas Prabowo.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan Presiden Prabowo ini menunjukkan langkah strategis dan berani dalam upaya reformasi institusi penegak hukum yang selama ini kerap mendapat kritik karena kasus korupsi, pelanggaran HAM, dan penyalahgunaan wewenang. Komitmen tanpa toleransi terhadap aparat yang melanggar hukum menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin menata ulang sistem hukum agar lebih transparan dan akuntabel.

Namun, tantangan terbesar terletak pada bagaimana implementasi nyata dari janji ini di tingkat lapangan, terutama mengatasi praktik korupsi dan kolusi yang sudah mengakar di beberapa institusi. Pengawasan internal dan keterlibatan masyarakat sipil perlu diperkuat agar reformasi ini tidak hanya menjadi wacana politik semata.

Kedepannya, publik perlu mengawasi perkembangan reformasi ini dengan seksama. Perubahan harus diikuti dengan mekanisme evaluasi dan transparansi agar kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan Polri dapat benar-benar pulih dan institusi penegak hukum menjadi tulang punggung negara yang kuat.