Lonjakan Urbanisasi Pasca Lebaran: Dampak Sosial dan Ekonomi yang Perlu Diwaspadai

Fenomena lonjakan urbanisasi pasca Lebaran 1447 Hijriah menjadi sorotan penting bagi anggota DPD RI, Lia Istifhama dari Jawa Timur. Ia mengingatkan bahwa perpindahan besar-besaran masyarakat dari desa ke kota tidak hanya sekadar dinamika demografis, melainkan juga menunjukkan adanya persoalan struktural yang serius dan perlu penanganan segera.

Dampak Sosial dan Ekonomi Urbanisasi yang Tidak Terkendali

Lia Istifhama menjelaskan bahwa urbanisasi yang tak terkendali memiliki potensi menimbulkan masalah sosial dan ekonomi baru di kota-kota tujuan maupun di daerah asal penduduk. "Lonjakan urbanisasi itu tidak baik bagi keberdayaan ekonomi bangsa. Yang terjadi justru penambahan angka pengangguran baru di kota-kota besar," ujarnya pada Rabu (25/3/2026).

Banyak masyarakat desa yang terpesona oleh citra kemakmuran kota, namun sayangnya mereka tidak dibekali keterampilan memadai untuk bersaing di lingkungan perkotaan. Akibatnya, sebagian besar dari mereka menghadapi kesulitan hidup setelah tiba di kota.

"Banyak yang datang ke kota dengan harapan tinggi, tetapi realitasnya tidak semudah itu. Mereka harus beradaptasi dari nol di tengah persaingan yang sangat ketat," tambahnya.

Kerugian bagi Daerah Asal dan Hambatan Pemerataan Pembangunan

Selain berdampak pada kota tujuan, Lia juga menyoroti kerugian besar bagi daerah asal yang kehilangan penduduk usia produktifnya. Hal ini bisa menghambat upaya pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.

"Kalau generasi produktif terus meninggalkan desa, siapa yang akan membangun daerahnya? Ini jelas merugikan upaya pemerataan pembangunan," tegasnya.

Situasi ini berpotensi menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang pada akhirnya memperlemah ketahanan ekonomi nasional.

Solusi dan Rekomendasi Kebijakan Fiskal dari DPD RI

Untuk mengatasi masalah ini, Lia mendesak pemerintah pusat agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan fiskal, terutama yang berkaitan dengan Transfer Keuangan ke Daerah (TKD). Ia mengkritik pemotongan anggaran yang diterima oleh daerah yang justru melemahkan kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal.

"Kami berharap pemerintah pusat mengkaji ulang pemotongan TKD. Daerah tidak akan bisa mandiri jika dukungan anggarannya terus dikurangi," katanya.

Selain itu, Lia juga menekankan pentingnya penguatan alokasi anggaran bagi daerah-daerah yang membutuhkan stimulus ekonomi agar mampu berkembang dan menahan laju urbanisasi.

• Meningkatkan peluang kerja di desa dan daerah asal
• Mendorong investasi dan inovasi di wilayah pedesaan
• Menciptakan alasan kuat agar masyarakat tidak terdorong pindah ke kota

"Kita harus menciptakan alasan kuat bagi masyarakat untuk tetap tinggal dan membangun desanya, bukan justru terdorong pergi karena minimnya peluang," tambahnya.

Penguatan Desa sebagai Kunci Kemandirian Ekonomi Nasional

Lia menegaskan bahwa untuk menekan urbanisasi secara alami, kemandirian ekonomi nasional harus dimulai dari penguatan desa dan daerah. Dengan pemerataan fasilitas dan kesempatan kerja, arus urbanisasi yang selama ini menjadi tantangan serius dapat dikurangi.

Ia juga mengharapkan adanya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan inovasi dari pihak daerah guna memperkuat ketahanan ekonomi, khususnya di Jawa Timur.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, peringatan dari anggota DPD RI ini mengungkapkan masalah urbanisasi yang selama ini sering dianggap sebagai fenomena alamiah tanpa solusi terintegrasi. Lonjakan urbanisasi pasca Lebaran memang menjadi indikator adanya ketimpangan pembangunan yang serius antara desa dan kota. Jika dibiarkan, fenomena ini bukan hanya menambah beban kota besar dalam hal pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga memperlemah daerah asal yang kehilangan generasi produktifnya.

Selanjutnya, pemotongan anggaran daerah melalui kebijakan fiskal yang kurang berpihak pada daerah justru memperparah kondisi. Pemerintah harus segera meninjau kebijakan tersebut agar daerah bisa memiliki daya tahan dan peluang ekonomi yang memadai. Upaya ini bukan hanya tentang mengurangi urbanisasi, tetapi juga soal membangun Indonesia yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ke depan, penting untuk memantau apakah pemerintah pusat dan daerah mampu menciptakan program-program pemberdayaan desa yang efektif, serta melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan fiskal. Masyarakat juga perlu diperkuat keterampilannya agar dapat bersaing di kota atau berkontribusi membangun daerah asal. Simak terus perkembangan terkait urbanisasi dan kebijakan daerah agar kita bisa memahami perubahan sosial ekonomi yang terjadi.

Informasi lebih lengkap dapat dibaca di Suarasurabaya.net.