Bisakah Trump Dimakzulkan Karena Picu Perang AS-Iran dan Krisis Global?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan tajam karena kebijakan militernya yang dinilai memicu ketegangan global, khususnya perang antara AS dan Iran yang memicu krisis dunia. Penyerangan yang dilakukan AS dan sekutunya Israel ke Iran telah membawa dampak serius, termasuk penutupan Selat Hormuz yang mengganggu pasokan energi global. Meski situasi ini kian memburuk, Trump justru mengirimkan ribuan tentara tambahan ke Timur Tengah, memicu gelombang protes besar-besaran di dalam negeri.

Potensi Pemakzulan Trump di Tengah Krisis

Isu pemakzulan Trump kembali mencuat di tengah ketegangan ini. Mengingat Trump adalah presiden pertama dalam sejarah AS yang pernah dimakzulkan dua kali, publik dan politisi bertanya-tanya apakah kebijakan agresifnya ini bisa menjadi alasan baru untuk pemakzulan.

Pemakzulan pertama Trump terkait dengan tuduhan menekan Ukraina agar menyelidiki rival politiknya, Joe Biden, dengan menahan bantuan militer senilai hampir US$ 400 juta. Meskipun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui dua pasal pemakzulan pada Desember 2019, Senat membebaskan Trump pada Februari 2020.

Pemakzulan kedua terjadi setelah kerusuhan di Gedung Capitol pada Januari 2021, ketika para pendukung Trump menyerbu gedung tersebut untuk menggagalkan pengesahan hasil pemilu 2020. DPR menilai Trump menghasut pemberontakan, tapi meski 57 senator mendukung dakwaan, suara dua pertiga tidak tercapai, sehingga Trump kembali dibebaskan.

Prosedur Pemakzulan dan Definisi Kejahatan Berat

Menurut Konstitusi AS, DPR memiliki kekuasaan tunggal untuk mengajukan pemakzulan, sedangkan Senat berperan sebagai pengadil yang menentukan apakah pejabat yang didakwa harus dihukum atau tidak dengan suara dua pertiga. Presiden, wakil presiden, dan pejabat sipil federal lainnya dapat dikenai pemakzulan atas tuduhan "Pengkhianatan, Penyuapan, atau Kejahatan dan Pelanggaran Berat lainnya".

Namun, definisi "Kejahatan dan Pelanggaran Berat" tidak spesifik dan merupakan perdebatan panjang di kalangan ahli hukum dan politik AS. Misalnya, dalam kasus kerusuhan Capitol, pengacara Trump mengajukan pembelaan berdasarkan Amandemen Pertama yang menjamin kebebasan berbicara, sehingga sulit untuk menetapkan bahwa pernyataan politik Trump merupakan pelanggaran yang dapat memicu pemakzulan.

Apakah Memicu Perang Tanpa Persetujuan Kongres Bisa Jadi Alasan Pemakzulan?

Isu utama yang kini dipertanyakan adalah apakah tindakan Trump memicu perang tanpa persetujuan Kongres dapat dianggap sebagai kejahatan berat yang berpotensi memicu pemakzulan. Dalam sejarah, presiden AS memang memiliki kewenangan tertentu untuk melakukan aksi militer tanpa persetujuan Kongres, terutama dalam situasi darurat.

Lewat Undang-Undang Kekuatan Perang (War Power Act) tahun 1973, presiden boleh menanggapi serangan dan keadaan darurat militer tanpa persetujuan kongres terlebih dahulu. Trump pernah menggunakan kewenangan ini pada 2017 saat memerintahkan serangan rudal ke Suriah tanpa persetujuan Kongres secara eksplisit.

Selain itu, Otorisasi Penggunaan Kekuatan Militer (AUMF) 2001 juga memberikan otoritas luas kepada presiden untuk melancarkan operasi militer terhadap kelompok yang dianggap bertanggung jawab atas serangan teroris 11 September, yang pernah digunakan oleh beberapa presiden sebelumnya.

Dengan dasar hukum ini, Trump kemungkinan akan membela tindakannya dengan mengklaim bahwa serangan militer ke Iran adalah bagian dari kewenangan eksekutif yang sah.

Proses Pemakzulan di Kongres AS

1. DPR mengajukan pasal-pasal pemakzulan melalui suara mayoritas sederhana.
2. Pasal-pasal tersebut dikirim ke Senat yang berperan sebagai pengadil dengan mendengarkan bukti dan saksi.
3. Senat memberikan suara apakah pejabat yang dimakzulkan harus dihukum dengan suara minimal dua pertiga.
4. Jika dihukum, pejabat tersebut diberhentikan dari jabatannya.

Namun, dalam sejarah AS, belum ada presiden yang benar-benar diberhentikan melalui proses pemakzulan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, ketegangan geopolitik yang dipicu oleh kebijakan Donald Trump terhadap Iran tidak hanya memperburuk krisis global, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang batas kekuasaan eksekutif dalam kebijakan luar negeri dan militer. Meskipun secara hukum presiden memiliki kewenangan melakukan aksi militer tertentu tanpa persetujuan Kongres, dampak politik dan sosial dari keputusan tersebut sangat besar, terutama jika mengakibatkan konflik berskala luas dan krisis energi dunia.

Isu pemakzulan atas dasar kebijakan perang memang memiliki kompleksitas tersendiri, mengingat tidak ada definisi jelas mengenai "kejahatan berat" di Konstitusi AS. Namun, tekanan dari publik yang menolak perang dan krisis ekonomi yang meluas bisa menjadi faktor pendorong bagi anggota Kongres untuk menuntut pertanggungjawaban lebih tegas.

Ke depan, penting untuk mengamati bagaimana dinamika politik di DPR dan Senat akan berkembang, terutama menjelang pemilu dan perubahan komposisi legislatif. Perkembangan ini juga menegaskan perlunya diskusi lebih luas soal peran Kongres dalam mengawasi kebijakan militer presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berpotensi mengguncang stabilitas global.

Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat membaca berita asli di CNN Indonesia dan mengikuti perkembangan terbaru dari sumber berita terpercaya.