Partai Golkar Kecewa OTT KPK Terhadap Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq

Partai Golkar menyatakan rasa kecewa dan prihatin atas terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kadernya, yakni Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq. OTT tersebut menguak dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun anggaran 2023-2026.

Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam dialog di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Jumat (6/3/2026). Doli mengungkapkan kekecewaannya atas kurangnya kehati-hatian kader partainya yang sudah seharusnya menyadari risiko hukum dalam menjalankan tugas publik.

“Mereka ini apa tidak membaca situasi atau tidak baca perkembangan ya, bahwa ada kolega-koleganya yang sebelum mereka kena itu juga terjadi hal yang sama. Kenapa mereka ulangi lagi itu, kenapa tidak hati-hati,”

Doli menegaskan bahwa Partai Golkar sudah berulang kali mengingatkan seluruh jajaran partai untuk fokus menjalankan amanah rakyat dengan menaati aturan dan tidak mengambil kebijakan yang berpotensi bermasalah hukum.

Fadia A Rafiq sendiri merupakan kepala daerah yang sudah menjabat selama dua periode. Bahkan, lanjut Doli, partai sempat mengadakan pembekalan yang diisi langsung oleh KPK untuk para kepala daerah agar memahami tata kelola pemerintahan dan hukum yang berlaku.

“Jadi sebetulnya tidak ada alasan ya, tidak lagi perlu disampaikan alasan saya latar belakangnya apa. Apapun latar belakangnya ketika mengambil keputusan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jabatan publik maka sudah seharusnya tahu hak dan kewajibannya apa saja,”

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan, Fadia berdalih kurang memahami hukum dan tata kelola pemerintahan karena latar belakangnya sebagai musisi dangdut. Namun, KPK menegaskan bahwa jabatan publik menuntut pemahaman dan kepatuhan hukum yang ketat.

Dampak OTT KPK Terhadap Partai Golkar dan Pemerintahan Daerah

Kasus ini membawa dampak serius bagi citra Partai Golkar, khususnya dalam hal pengawasan kader dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Beberapa dampak utama antara lain:

• Menurunnya kepercayaan publik terhadap partai yang selama ini mengusung janji reformasi dan anti-korupsi.
• Pengawasan internal partai menjadi sorotan, menuntut perbaikan mekanisme pembinaan kader agar lebih selektif dan ketat.
• Potensi gangguan pada pelaksanaan program pemerintah daerah akibat terganggunya kepemimpinan Bupati Pekalongan selama proses hukum berlangsung.
• Tekanan politik terhadap partai dan pejabat daerah lain agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kasus OTT KPK terhadap Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq merupakan peringatan keras bagi seluruh partai politik, khususnya Partai Golkar, untuk memperketat pengawasan dan pembinaan internal kadernya. Ketika seorang kepala daerah yang sudah dua periode justru terjerat kasus korupsi, ini menunjukkan ada celah serius dalam kontrol partai dan tata kelola pemerintahan daerah yang harus segera diperbaiki.

Lebih jauh, alasan latar belakang profesi seperti yang diungkapkan Fadia justru memperlihatkan lemahnya kesiapan pejabat publik dalam memahami tanggung jawab etis dan hukum jabatan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendidikan politik dan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh pejabat publik tanpa memandang latar belakang sebelumnya.

Ke depan, publik perlu mengawasi proses hukum yang berjalan dan menuntut transparansi serta akuntabilitas tidak hanya dari pejabat yang sedang berproses hukum tapi juga dari partai politik. Partai Golkar harus membuktikan bahwa mereka serius dalam mendukung pemberantasan korupsi dengan tidak memberi toleransi apapun terhadap pelanggaran kadernya.

Kasus ini juga menjadi momentum untuk mendorong reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah agar lebih bersih dan profesional, demi memastikan amanah rakyat benar-benar dijalankan sesuai aturan dan nilai-nilai integritas.

Selalu ikuti perkembangan berita ini untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai proses hukum dan dampak politik dari OTT KPK terhadap Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq.