Partai Perindo Tegaskan Pentingnya Patuhi Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen

Partai Perindo kembali menegaskan pentingnya para pembuat undang-undang untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen atau yang dikenal dengan istilah parliamentary threshold. Hal ini disampaikan sebagai respons atas keputusan MK yang menyatakan bahwa ambang batas sebesar 4 persen dianggap tidak rasional dan membutuhkan peninjauan ulang.

Putusan MK dan Dampaknya pada Ambang Batas Parlemen

Wakil Ketua Umum III DPP Partai Perindo, Tama Satrya Langkun, menjelaskan bahwa putusan MK yang terakhir menjadi landasan bagi perlunya kebijakan baru untuk mengubah ambang batas parlemen tersebut. Menurutnya, keputusan MK ini adalah upaya penting untuk menjaga konstitusi dan keadilan dalam sistem politik Indonesia.

"Ini adalah upaya untuk menjaga konstitusi karena di putusan MK yang terakhir, parliamentary threshold 4 persen itu dianggap tidak rasional. Artinya, perlu ada kebijakan baru untuk merubah hal tersebut," ujar Tama Satrya Langkun usai menghadiri seminar nasional yang digelar Sekber GKSR di kediaman Ketua Umum GKSR, Oesman Sapta Odang (OSO), di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026).

Suara Rakyat yang Hilang Akibat Ambang Batas

Tama juga menyoroti keberadaan Partai Perindo dan partai politik non-parlemen lainnya yang mewakili 11,7 juta suara pada Pemilu lalu yang akhirnya tidak terakomodasi karena ambang batas parlemen yang tinggi. Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya masalah partai politik, melainkan juga tentang hak suara rakyat yang hilang.

"Jadi, ini bukan hanya ada partai politik secara kepartaian, tetapi merepresentasikan 11,7 juta suara, ini yang kemudian dianggap hilang karena adanya parliamentary threshold," tambahnya.

Suara Seminar Nasional dan Pandangan Para Narasumber

Dalam seminar nasional yang dihadiri berbagai narasumber, secara keseluruhan terdapat kesepakatan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4 persen tidak konstitusional dan perlu revisi. Seminar ini menjadi wadah strategis bagi para akademisi, praktisi politik, dan aktivis untuk mengupas tuntas dampak dari kebijakan ambang batas tersebut.

• Ambang batas parlemen 4 persen menyulitkan partai kecil untuk masuk parlemen
• Berpotensi menghilangkan suara rakyat yang signifikan dalam pemilu
• Perlu alternatif ambang batas yang lebih rasional dan inklusif
• Menjaga prinsip demokrasi dengan memastikan representasi yang adil

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, perdebatan seputar ambang batas parlemen bukan sekadar isu teknis politik, namun sangat fundamental dalam menjaga demokrasi Indonesia tetap sehat dan representatif. Ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi mengeliminasi partai-partai kecil yang sebenarnya memiliki basis massa signifikan, sehingga suara jutaan pemilih terbuang percuma. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan politik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu.

Lebih jauh, jika pembuat undang-undang tidak mengakomodasi putusan MK ini, maka ada risiko terjadinya ketidakharmonisan antara lembaga legislatif dan yudikatif yang bisa memperlemah sistem demokrasi. Oleh karena itu, revisi ambang batas parlemen yang lebih rasional dan inklusif sangat dibutuhkan agar pemilu mendatang dapat lebih mencerminkan kehendak rakyat secara menyeluruh.

Kita perlu terus mengawasi proses legislasi selanjutnya dan mendorong keterbukaan serta partisipasi publik agar kebijakan ini benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada kepentingan politik tertentu.

Partai Perindo dan berbagai elemen masyarakat kini menanti langkah konkret dari DPR dan pemerintah dalam menyesuaikan undang-undang pemilu sesuai putusan MK agar demokrasi Indonesia tetap berjalan di jalur konstitusional dan adil bagi seluruh pihak.