Waketum Golkar Minta Bupati Fadia Fokus Proses Hukum, Sindir Dalih Musisi

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, memberikan tanggapan tegas terkait pengakuan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang berdalih latar belakangnya sebagai musisi dangdut membuatnya tidak memahami aturan birokrasi. Doli menyarankan agar Fadia lebih fokus pada proses hukum yang tengah berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak banyak mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan persepsi negatif.

Waketum Golkar Sarankan Fadia Fokus Proses Hukum di KPK

Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Jumat (6/3/2026), Doli menegaskan bahwa pengakuan tidak memahami tata kelola pemerintahan justru berpotensi merugikan citra dan kepercayaan masyarakat. Ia menilai tidak ada alasan pembenaran atas pelanggaran hukum yang dilakukan.

"Saran saya lebih baik Saudara Fadia fokus mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Tidak usah memberi banyak komentar dulu," ujar Doli.

Doli menambahkan, pernyataan Fadia yang mengaku tidak tahu-menahu soal tata kelola pemerintahan adalah hal yang kontraproduktif dan dapat mengundang ketidaksimpatian publik. Menurutnya, jika memang merasa tidak bersalah, Fadia harus menjalani proses hukum dan membuktikan kebenarannya secara transparan.

"Jadi menurut saya 'no excuse'. Kalau memang merasa tidak bersalah, jalani dan buktikan saja secara hukum. Sampaikan apa adanya, tunjukkan semua fakta dan buktinya baik selama penyidikan atau mungkin sampai ke pengadilan," tegas Doli.

Partai Golkar Tingkatkan Pembekalan Pejabat Publik

Selain menyoroti kasus Bupati Pekalongan, Doli juga mengungkapkan bahwa Partai Golkar berkomitmen untuk terus memberikan pembekalan dan edukasi kepada kader yang menjabat sebagai pejabat publik. Pemberian pembekalan ini dilakukan guna meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi.

"Terkait soal antisipasi dan program pembekalan terhadap seluruh pejabat publik asal Partai Golkar, khususnya kepala daerah akan tetap dilaksanakan secara rutin. Bahkan rencananya setelah Lebaran akan kita gelar lagi," ujar Doli.

Latar Belakang dan Dugaan Korupsi Bupati Fadia

KPK menetapkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Dalam pemeriksaan intensif, Fadia mengaku berlatar belakang musisi dangdut dan bukan birokrat, sehingga tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.

"Dalam pemeriksaan intensif yang dilakukan, FAR menerangkan bahwa dirinya berlatar belakang sebagai musisi, dia bukan seorang birokrat. Ini yang disampaikan saudari FAR dengan demikian saudari FAR tidak memahami hukum dan tata kelola pemerintahan daerah," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Asep juga menjelaskan bahwa Fadia berdalih menyerahkan urusan teknis birokrasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan dan lebih banyak menjalankan fungsi seremonial.

"FAR mengaku urusan teknis birokrasi diserahkan kepada sekretaris daerah (sekda), sementara dirinya lebih banyak menjalankan fungsi seremonial di lingkungan Kabupaten Pekalongan," ujar Asep.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, sindiran yang dilontarkan oleh Ahmad Doli Kurnia ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan merupakan peringatan keras kepada seluruh pejabat publik, khususnya dari Partai Golkar, agar tidak menggunakan dalih latar belakang pribadi sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dalih "tidak paham birokrasi" yang dikemukakan Bupati Fadia berpotensi memperburuk persepsi publik terhadap integritas pejabat daerah dan menurunkan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan lokal.

Lebih jauh, kasus ini menggarisbawahi pentingnya pembekalan dan edukasi yang memadai bagi pejabat publik, terutama mereka yang berasal dari latar belakang non-birokrasi. Partai Golkar harus memastikan bahwa seluruh kadernya memahami aturan main dan konsekuensi hukum dari jabatan publik yang diemban. Jika tidak, risiko penyalahgunaan kekuasaan dan kasus korupsi akan terus bermunculan, yang akhirnya merugikan reputasi partai dan pemerintahan secara keseluruhan.

Ke depan, publik perlu mengawal ketat proses hukum terhadap Bupati Fadia dan pejabat lainnya agar transparansi dan akuntabilitas benar-benar terjaga. Sikap tegas dari partai dan KPK dalam menangani kasus ini menjadi sinyal kuat bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi, apapun latar belakang pelakunya.

Simak terus perkembangan proses hukum ini, karena hasilnya akan berdampak besar pada bagaimana kualitas kepemimpinan daerah di masa depan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.