Bank Tanah Jelaskan Ciri Tanah Telantar yang Bisa Dicaplok Negara Menurut PP 48/2025

Bank Tanah mengungkapkan ciri-ciri tanah telantar yang berpotensi diambil alih oleh negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. Dalam aturan ini, tanah yang tidak dimanfaatkan selama minimal 2 tahun dapat dicaplok oleh negara, dengan syarat tanah tersebut sudah memiliki hak atas tanah yang jelas.

Ciri-ciri Tanah Telantar Menurut PP Nomor 48 Tahun 2025

Kepala Bagian Perolehan dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah, San Yuan Sirait, menjelaskan bahwa tanah dikatakan telantar apabila sudah pernah dilekati hak atau memiliki status hak atas tanah seperti Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tanah yang belum pernah memiliki hak atas tanah tidak termasuk tanah telantar.

"Jadi tanah telantar itu dikatakan telantar apabila sudah pernah dilekati hak atau hak atas tanah, misalnya HGU, HGB gitu kan. Kalau dia belum pernah ada hak atas tanah, nggak telantar kan," ujar Yuan setelah acara Silaturahmi Ramadan Badan Bank Tanah di Jakarta pada Jumat (6/3/2026).

Selain itu, Pasal 1 PP Nomor 48 Tahun 2025 mendefinisikan tanah telantar sebagai tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara oleh pemegang haknya.

Hak Atas Tanah dan Implikasinya

Hak atas tanah merupakan hubungan hukum yang memberikan kuasa kepada pemegang hak untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan tanah serta ruang di atas dan di bawah tanah. Ini mencakup berbagai jenis hak yang diatur oleh hukum agraria Indonesia.

Menurut aturan, tanah dengan status hak yang tidak dimanfaatkan sesuai izin yang diberikan akan dievaluasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menentukan apakah tanah tersebut termasuk tanah telantar.

Tahapan Penertiban Tanah Telantar

1. Evaluasi
   Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi penggunaan hak atas tanah setelah minimal dua tahun tanah tidak dimanfaatkan sesuai izin.
2. Pengecekan Lapangan
   Tim melakukan pengecekan administratif dan inspeksi langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi tanah.
3. Peringatan
   Pemilik tanah diberikan tiga kali peringatan dengan jarak 14 hari antara peringatan, agar segera mengelola tanah sesuai fungsi dan haknya.

Selama masa peringatan, pemilik tanah dapat mengajukan master plan atau rencana pengelolaan tanah seperti berkebun, pembangunan rumah, pabrik, atau pengembangan area wisata. Jika rencana jelas dan dilaksanakan, tanah tersebut dianggap tidak telantar dan aman dari pengambilalihan negara.

Namun, jika pemilik tidak merespon atau tidak memiliki rencana, tanah tersebut akan diambil alih negara setelah peringatan ketiga.

Manfaat dan Penggunaan Tanah Telantar Setelah Dicaplok Negara

Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah telantar bisa menjadi aset bagi Bank Tanah dan/atau masuk dalam Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Tanah TCUN nantinya dapat dialokasikan untuk berbagai kepentingan seperti:

• Reforma agraria
• Proyek strategis nasional
• Bank Tanah
• Cadangan negara lainnya
• Kepentingan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, PP Nomor 48 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tanah di Indonesia yang selama ini banyak mengalami pembiaran. Langkah ini tidak hanya menekan praktek spekulasi tanah, tetapi juga membuka peluang redistribusi tanah untuk kepentingan nasional seperti reforma agraria dan pengembangan proyek strategis.

Namun, tantangan utama adalah memastikan evaluasi dan pengawasan berjalan transparan dan adil, agar hak-hak pemilik tanah yang sah tidak terabaikan. Pemerintah harus memberikan sosialisasi dan pendampingan yang memadai agar pemilik tanah memahami kewajiban mereka dan dapat menghindari pengambilalihan tanah secara tidak adil.

Ke depan, publik perlu mengawasi pelaksanaan aturan ini agar tidak menjadi alat untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan tanah telantar benar-benar dioptimalkan untuk kepentingan rakyat banyak. Update informasi terkait kebijakan ini sangat penting untuk diikuti, terutama bagi pemilik tanah dan pelaku sektor properti.