Lima Tuntutan Banser di KPK Saat Yaqut Cholil Diperiksa Tersangka Korupsi

Jakarta – Sejumlah anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser), sayap paramiliter semi-otonom dari Gerakan Pemuda Ansor, melakukan aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (12/3/2026) sore. Aksi ini bertepatan dengan pemeriksaan mantan Menteri Agama Republik Indonesia, Yaqut Cholil Qoumas, yang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024.

Dalam aksi tersebut, Banser menyampaikan lima tuntutan utama yang menegaskan keprihatinan mereka atas proses hukum yang sedang berjalan. Mereka menilai mantan Menag yang juga merupakan penasihat organisasi Banser ini sedang mengalami kriminalisasi kebijakan yang tidak berdasar dan tidak adil.

Kelima Tuntutan Banser dalam Menyikapi Kasus Yaqut Cholil

Dalam orasi yang dibacakan di halaman Gedung Merah Putih KPK, Banser menegaskan pentingnya prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum sebagai fondasi negara hukum yang harus ditegakkan tanpa menjadi alat kriminalisasi. Berikut lima tuntutan yang disampaikan:

• Keyakinan dan kesaksian bahwa Yaqut Cholil Qoumas adalah pribadi dan pejabat negara dengan integritas tinggi, komitmen kebangsaan, serta dedikasi dalam tugasnya.
• Penolakan tegas terhadap kriminalisasi kebijakan publik yang dilakukan dengan niat baik demi keselamatan jemaah haji, tanpa bukti penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara yang terukur.
• Mendorong agar penegakan hukum pemberantasan korupsi tetap berlandaskan prinsip keadilan substantif dan tidak disalahgunakan untuk menekan kebijakan pejabat publik.
• Menuntut aparat penegak hukum bertindak profesional, objektif, dan proporsional agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang menghambat inovasi pelayanan publik.
• Memohon kepada Presiden Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto Djojohadikusumo untuk menggunakan kewenangan konstitusionalnya secara arif demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Yaqut.

Konsep Kriminalisasi Kebijakan dan Implikasinya

Banser menyoroti bahwa kebijakan publik adalah bagian dari tanggung jawab administratif pejabat negara yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kriminalisasi kebijakan dapat menciptakan preseden buruk dimana penegakan hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, namun sebagai instrumen tekanan yang menghambat inovasi dan melemahkan tata kelola pemerintahan.

“Praktik kriminalisasi kebijakan publik yang mengabaikan prinsip keadilan substantif dapat menjadikan hukum sebagai alat penekan yang menghambat inovasi pelayanan publik dan pada akhirnya melemahkan tata kelola pemerintahan,” ujar salah satu orator Banser di lokasi.

Proses Pemeriksaan dan Dukungan Banser

Saat aksi berlangsung, Yaqut tengah menjalani proses pemeriksaan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Banser menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum demi memastikan keadilan yang adil dan bermartabat.

"Kami berkomitmen untuk mengawal terus proses ini demi tegaknya hukum yang adil dan bermartabat di Negara Republik Indonesia ini," pungkas orator Banser.

Aksi ini juga mendapat perhatian publik karena selain sebagai bentuan dukungan terhadap figur Yaqut, juga sebagai kritik terhadap proses hukum yang dianggap tidak objektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pejabat publik yang membuat kebijakan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, demonstrasi Banser di KPK bukan sekadar dukungan terhadap Yaqut Cholil Qoumas secara pribadi, melainkan juga sinyal kuat terhadap perlunya reformasi mendalam dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Kriminalisasi kebijakan publik yang diangkat Banser menunjukkan kekhawatiran akan penyalahgunaan hukum untuk tujuan politik atau menekan pejabat yang dianggap mengganggu kepentingan tertentu.

Hal ini membuka diskusi penting tentang bagaimana aparat penegak hukum harus bisa membedakan antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi substansial. Jika tidak, maka pejabat publik akan terkungkung dalam ketakutan membuat kebijakan inovatif yang berdampak positif karena risiko hukuman yang tidak proporsional.

Ke depan, publik perlu mencermati bagaimana KPK dan lembaga hukum lainnya menangani kasus ini dengan transparan dan adil. Sikap Presiden Prabowo Subianto juga menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hak pejabat negara dalam menjalankan tugasnya.

Pengawasan publik dan peran media akan sangat krusial agar proses hukum ini tidak hanya menjadi tontonan politik, tetapi benar-benar menghasilkan putusan yang mendukung keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terus ikuti perkembangan berita ini untuk mengetahui langkah selanjutnya dari KPK dan respons pemerintah terhadap tuntutan Banser serta dinamika hukum di Indonesia.