SBY Wanti-wanti Perang Dunia ke-3: Hukum Internasional Kini Kian Diabaikan

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memperingatkan dunia soal potensi terjadinya Perang Dunia ke-3 yang semakin mengkhawatirkan akibat maraknya pelanggaran hukum internasional oleh sejumlah negara besar. Pernyataan ini disampaikan dalam Tokyo Conference 2026 yang berlangsung pada Kamis, 12 Maret 2026, di mana SBY menyoroti bagaimana tatanan internasional saat ini menjadi tidak nyaman dan mengancam perdamaian dunia.

Pelbagai Pelanggaran Hukum Internasional yang Mengancam Perdamaian Dunia

SBY menegaskan bahwa hukum internasional saat ini sudah tidak lagi dipatuhi bahkan diabaikan oleh beberapa negara kuat di dunia. Menurutnya, kekuasaan atau power perlu dikontrol agar tidak disalahgunakan, namun kontrol tersebut kini melemah karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

"Hukum internasional sudah tidak lagi dipatuhi bahkan diabaikan. Padahal power atau kekuasaan itu perlu dikontrol. Alat untuk mengontrol power adalah dengan power yang lainnya. Kita semua tahu, kekuasaan itu cenderung korup atau disalahgunakan,"

Dalam paparannya, SBY mengangkat sejumlah contoh nyata pelanggaran hukum internasional, antara lain:

• Perang antara Rusia dan Ukraina yang memicu konflik berkepanjangan dan ketidakstabilan regional.
• Invasi Amerika Serikat terhadap Venezuela, yang dianggap sebagai campur tangan militer tanpa persetujuan internasional.
• Serangan yang dilakukan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, serta serangan balasan Iran terhadap negara-negara Teluk di Timur Tengah yang juga melanggar norma hukum internasional.

Implikasi Pelanggaran Hukum Internasional bagi Tatanan Dunia

SBY mengingatkan bahwa pelanggaran ini tidak hanya merusak tatanan dunia, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dan risiko eskalasi konflik yang bisa berujung pada peperangan global. Ketidakpatuhan terhadap hukum internasional menyebabkan negara-negara kehilangan kepercayaan satu sama lain dan mengancam stabilitas perdamaian dunia.

Pentingnya menghormati dan menegakkan hukum internasional menjadi pesan utama yang disampaikan SBY sebagai kunci menjaga ketertiban dan perdamaian global. Tanpa aturan yang dihormati bersama, negara-negara besar dapat terus bertindak sewenang-wenang, sehingga memperbesar risiko perang yang lebih besar.

Pesan Kritis SBY untuk Dunia dan Indonesia

Selain mengingatkan dunia, SBY juga menegaskan pentingnya negara-negara termasuk Indonesia untuk aktif mendorong kepatuhan hukum internasional. Ia mengajak semua pihak agar menjadi penengah yang adil dan menjaga stabilitas global demi mencegah konflik yang lebih luas.

SBY juga menyoroti hubungan antara konflik global dengan masalah domestik seperti fiskal, energi, dan pangan, yang bisa semakin memburuk bila perang dunia pecah. Pesan ini mengingatkan pentingnya peran diplomasi dan kerjasama internasional yang konstruktif dalam menjaga keamanan global.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, peringatan SBY ini sangat relevan di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks dan penuh ketegangan. Pelanggaran hukum internasional, yang seringkali diwarnai oleh kepentingan geopolitik dan ekonomi, bukan hanya soal pelanggaran aturan semata, tetapi juga ancaman nyata bagi keamanan manusia dan stabilitas global.

Dalam konteks Indonesia, peringatan ini harus menjadi panggilan agar kebijakan luar negeri lebih fokus pada diplomasi multilateral dan memperkuat peran Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional. Jika tidak, Indonesia pun bisa terdampak langsung oleh ketidakstabilan global, terutama pada sektor energi dan pangan yang vital.

Ke depan, pembaca perlu mengawasi bagaimana respons negara-negara besar terhadap tekanan untuk kembali mematuhi hukum internasional dan bagaimana Indonesia akan memainkan perannya di panggung dunia. Apakah dunia akan mampu menghindari konflik global yang lebih besar atau malah terperosok ke dalam perang dunia baru? Ini menjadi pertanyaan penting yang menuntut perhatian serius dari semua pihak.