Deadline Perang Iran: Trump Dikejar Kongres AS untuk Pertanggungjawaban 60 Hari

Presiden Donald Trump kini berada dalam tekanan besar dari Kongres Amerika Serikat terkait kelanjutan perang dengan Iran yang telah berlangsung sejak 28 Februari 2026. Berdasarkan Undang-Undang Kekuatan Perang (War Powers Act), Trump hanya memiliki waktu dua hari lagi hingga tanggal 1 Mei 2026 untuk mendapatkan persetujuan Kongres atas operasi militer tersebut.

Negosiasi Mandek di Tengah Tekanan Perang

Di tengah situasi ini, negosiasi untuk mengakhiri perang tampak mandek. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan klaim bahwa Amerika Serikat sendiri yang mendorong agar negosiasi berlanjut karena belum mencapai tujuan apa pun selama konflik berlangsung. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuan Araghchi dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Senin (27/4).

"AS yang sebenarnya mengupayakan negosiasi agar terus berjalan," ujar Araghchi, mengindikasikan adanya dinamika kompleks dalam upaya diplomasi yang sedang berjalan.

Batasan Waktu dan Persyaratan Menurut War Powers Act

Menurut War Powers Act, presiden AS harus memberitahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah memulai aksi militer dan membatasi pengerahan pasukan maksimal selama 60 hari kecuali mendapat otorisasi khusus dari Kongres untuk melanjutkan. Dengan perang yang sudah memasuki hari ke-58, Trump menghadapi deadline kritis untuk mengamankan dukungan legislatif.

Jika Kongres menyetujui, Trump dapat memperpanjang operasi militer selama 30 hari atau bahkan lebih lama jika mendapat otorisasi resmi. Namun, hingga saat ini, baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Senat belum mengesahkan resolusi bersama yang mengizinkan kelanjutan konflik tersebut.

Implikasi Hukum dan Politik dari Deadline Kongres

Profesor hukum dari Colorado Law School, Maryam Jamshidi, menjelaskan bahwa Trump harus secara tertulis menyatakan kepada Kongres bahwa kelanjutan penggunaan kekuatan militer adalah kebutuhan yang tak terhindarkan. Jika tidak, presiden diwajibkan mengakhiri pengerahan pasukan setelah 90 hari sejak awal operasi.

"Di luar jangka waktu 90 hari ini, presiden diwajibkan mengakhiri pengerahan pasukan bersenjata AS jika Kongres belum menyatakan perang atau mengizinkan kelanjutan aksi militer," kata Jamshidi dikutip dari CNN Indonesia.

Namun, Jamshidi juga menyoroti bahwa jalur hukum bagi Kongres untuk secara efektif memaksa presiden menghentikan perang sangat tidak jelas, sebab beberapa presiden sebelumnya menolak mengikuti ketentuan ini dengan alasan konstitusionalitas.

Dinamika Politik dan Diplomasi yang Kompleks

• Perang yang berlangsung sejak 28 Februari 2026 ini telah menimbulkan tekanan diplomatik dan internal bagi pemerintahan Trump.
• Negosiasi berlanjut meski tidak menunjukkan kemajuan berarti, dengan klaim terkait pihak AS yang mendorong perpanjangan pembicaraan.
• Kongres kini menjadi aktor kunci dalam menentukan apakah perang akan dilanjutkan atau dihentikan berdasarkan persetujuan resmi.
• Deadline 1 Mei mendatang menjadi momen krusial yang akan menentukan arah kebijakan luar negeri AS terhadap Iran.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, tekanan Kongres terhadap Presiden Trump terkait perang dengan Iran bukan hanya soal kepatuhan hukum, melainkan juga mencerminkan ketidakpastian strategi politik dan militer AS di kawasan Timur Tengah. Terjebaknya AS dalam konflik yang belum jelas tujuan akhirnya berpotensi melemahkan posisi diplomatik dan memperburuk citra internasional AS sebagai negara yang stabil dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, kegagalan negosiasi dan tekanan deadline dari Kongres bisa memicu eskalasi yang tidak diinginkan. Jika Trump memilih mengabaikan tenggat waktu, hal ini dapat menimbulkan krisis konstitusional yang berdampak pada hubungan antara cabang eksekutif dan legislatif AS. Sebaliknya, jika Kongres memaksakan penghentian perang tanpa solusi diplomatik yang jelas, risiko keamanan regional bisa meningkat.

Ke depan, publik dan pengamat internasional harus mengawasi dengan cermat bagaimana Kongres dan pemerintahan Trump menyikapi deadline ini, serta perkembangan negosiasi damai yang sedang mandek. Langkah yang diambil dalam beberapa hari ke depan akan menjadi penentu penting bagi stabilitas kawasan dan kebijakan luar negeri AS secara umum.

Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan ini dapat diakses melalui liputan resmi di CNN Indonesia dan media internasional terpercaya lainnya.