Hak Hukum Perempuan Hanya 64 Persen dari Laki-laki, UN Women Soroti Ketimpangan

Perempuan dan anak perempuan hanya memiliki 64 persen hak hukum dibanding laki-laki, sebuah fakta mengejutkan yang diungkap oleh badan PBB UN Women menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2026. Ketimpangan ini mengakibatkan perempuan lebih rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan pengucilan sepanjang hidup mereka.

Data ini membuka tabir realitas pahit yang selama ini jarang terungkap secara gamblang di masyarakat. UN Women menegaskan bahwa ketidaksetaraan ini bukan hanya soal angka, melainkan cerminan hambatan struktural dan hukum diskriminatif yang mengakar di berbagai negara.

Ketimpangan Hak Hukum Perempuan dan Dampaknya

Menurut UN Women, perempuan seringkali menghadapi penolakan dan ketidakpercayaan ketika berusaha mengakses dukungan hukum. Biaya tinggi dan norma sosial yang merugikan semakin memperparah situasi ini.

"Perempuan ditolak, tidak dipercaya, menjadi korban lagi, atau tidak mampu mendapatkan dukungan hukum karena biaya yang terlalu mahal. Kesetaraan tidak pernah terwujud," tulis UN Women dalam pernyataan resmi pada 4 Maret 2026.

Akibatnya, perempuan tidak hanya menghadapi diskriminasi, tetapi juga berisiko menjadi korban kekerasan dan eksklusi sosial yang berkepanjangan. Kondisi ini menimbulkan kerentanan yang signifikan terhadap segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Perlu Waktu Lama untuk Menutup Kesenjangan

UN Women memperingatkan bahwa dengan kecepatan perubahan saat ini, diperlukan waktu hingga 286 tahun untuk menutup kesenjangan perlindungan hukum terhadap perempuan. Angka ini menunjukkan betapa lambatnya kemajuan menuju kesetaraan gender di ranah hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan ini antara lain:

• Hambatan struktural dalam sistem hukum yang diskriminatif.
• Norma sosial dan budaya yang merugikan posisi perempuan.
• Perbedaan antara komitmen hukum yang dibuat pemerintah dan kenyataan yang dialami perempuan di lapangan.

Dampak Ketimpangan Hak Hukum pada Perempuan

Ketidaksetaraan hak hukum tidak hanya berdampak pada aspek legal, tetapi juga memengaruhi berbagai bidang kehidupan perempuan, seperti:

1. Perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender yang seringkali tidak maksimal.
2. Akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang terbatas karena diskriminasi hukum.
3. Kesempatan ekonomi dan sosial yang lebih kecil karena pembatasan hukum dan norma sosial.
4. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan di ranah publik maupun pribadi.

Fakta ini memperkuat urgensi reformasi hukum dan perubahan norma sosial yang selama ini menghambat kemajuan hak perempuan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, data dari UN Women ini harus menjadi wake-up call bagi seluruh lapisan masyarakat dan pembuat kebijakan di Indonesia maupun global. Ketimpangan hukum yang menyisakan perempuan hanya 64 persen hak dibanding laki-laki bukan sekadar masalah statistik, melainkan cermin kegagalan sistem hukum dan sosial dalam menjamin keadilan bagi semua warga negara.

Lebih jauh, konsekuensi jangka panjang dari ketimpangan ini bisa memperlebar jurang kemiskinan dan rentan terhadap kekerasan bagi perempuan. Jika tidak ditangani secara serius, generasi mendatang akan terus mewarisi sistem yang diskriminatif dan tidak inklusif.

Langkah konkret yang harus dilakukan segera meliputi:

• Reformasi hukum yang menghapus diskriminasi berbasis gender.
• Peningkatan akses perempuan terhadap bantuan hukum yang terjangkau dan efektif.
• Penguatan edukasi dan kampanye perubahan norma sosial yang merugikan perempuan.

Dengan momentum Hari Perempuan Internasional 2026, diharapkan kesadaran global dan nasional semakin meningkat untuk mempercepat pencapaian kesetaraan hak hukum yang sesungguhnya.

Mari terus pantau perkembangan ini dan dukung upaya perubahan agar hak perempuan tidak lagi menjadi hak yang setengah-setengah, melainkan hak penuh yang sama seperti laki-laki.