Kritik Revolusi Drainase Magetan: Pangajoman Minta Fokus Solusi Banjir yang Nyata

Magetan – Isu mengenai ‘Revolusi Drainase’ yang digalakkan oleh Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, menuai kritik tajam dari kalangan legislatif. Wakil Ketua DPRD Magetan, Pangajoman, menilai istilah tersebut justru menimbulkan kebingungan dan dinilai kurang fokus dalam menyelesaikan permasalahan banjir yang kerap melanda wilayah ini.

Kritik Terhadap Istilah 'Revolusi Drainase'

Pangajoman menuturkan, istilah revolusi dalam konteks yang disampaikan Wakil Bupati kerap diartikan sebagai perombakan besar-besaran dan total terhadap sistem drainase yang sudah ada. Menurutnya, ini memberikan kesan bahwa sistem drainase saat ini dianggap gagal total dan harus dibangun ulang dari nol.

“Revolusi dalam konteks Pak Wabup bisa diasumsikan perombakan radikal, total, dan dibuat tatanan baru. Jadi seolah-olah menyatakan drainase yang sekarang ada perlu dirombak total karena fungsinya kurang atau salah sistemnya. Kalau memang demikian masa sampai PU Pengairan nggak paham? Padahal, mereka selalu melakukan mitigasi drainase secara berkala,” jelas Pangajoman pada Minggu (5/4/2026).

Pangajoman mempertanyakan logika jika sistem drainase lama memang salah, mengapa banjir masih bisa terjadi secara masif di berbagai titik dalam kota, termasuk di wilayah baru. Ia menegaskan bahwa upaya-upaya pencegahan seperti gerakan bersih-bersih sungai dan sosialisasi anti-pembuangan sampah ke sungai telah rutin dilakukan oleh lintas dinas terkait.

Fokus pada Solusi dan Prioritas Anggaran

Menurut Pangajoman, alih-alih menggunakan istilah yang membingungkan publik, pemerintah daerah sebaiknya lebih fokus pada langkah-langkah konkret dalam mengatasi banjir. Ia menyarankan untuk melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap penyebab utama banjir dan memprioritaskan alokasi anggaran yang terbatas secara tepat.

• Lakukan identifikasi masalah drainase secara detail.
• Pilih prioritas utama berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.
• Fokuskan perencanaan dan anggaran pada solusi prioritas tersebut.
• Libatkan lintas dinas dan partisipasi aktif masyarakat dalam implementasi.

“Kalau memang ini merupakan permasalahan yang urgen, prioritaskan, jangan justru memprioritaskan program yang tidak mendesak,” tegasnya.

Tidak Ada Perencanaan 'Revolusi Drainase' dalam Anggaran 2026

Pangajoman juga menegaskan bahwa program dengan nama ‘revolusi drainase’ tidak tercantum dalam perencanaan maupun anggaran pemerintah daerah untuk tahun 2026. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai realisasi dari wacana yang digaungkan tersebut.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kritik yang disampaikan oleh Pangajoman sangat relevan mengingat istilah revolusi cenderung membawa konotasi perubahan ekstrem yang belum tentu efektif dan bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat. Dalam konteks pengelolaan drainase dan penanganan banjir, hal yang paling dibutuhkan adalah pendekatan yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Langkah seperti inventarisasi masalah dan prioritisasi anggaran yang disampaikan oleh Pangajoman merupakan pendekatan realistis yang dapat langsung berdampak pada pengurangan risiko banjir. Terlebih, keterlibatan lintas dinas dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan mitigasi banjir yang tidak bisa diabaikan.

Kedepannya, Pemerintah Kabupaten Magetan perlu mengkomunikasikan program penanganan banjir secara lebih transparan dan terstruktur agar publik memahami langkah konkret yang diambil. Menghindari istilah yang ambiguous dan lebih fokus pada solusi teknis dapat mempercepat penanganan masalah banjir yang sudah menjadi langganan tahunan.

Bagi masyarakat dan pemangku kepentingan, penting untuk terus mengikuti perkembangan program penanganan banjir di Magetan melalui sumber resmi agar mendapat informasi akurat dan terkini.

Untuk informasi selengkapnya dan update terbaru mengenai penanganan banjir di Magetan, kunjungi sumber berita asli di sini serta liputan terpercaya dari Kompas.