Pemerintah Minta Swasta WFH Sehari Sepekan, Begini Respons Pengusaha

Jakarta – Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan imbauan agar sektor swasta menerapkan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi dinamika global, terutama potensi kenaikan harga energi yang dapat berdampak pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, para pengusaha menanggapi langkah ini dengan hati-hati, meminta agar kebijakan tersebut diterapkan secara selektif dan terukur.

Imbauan Pemerintah dan Respons Dunia Usaha

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyatakan bahwa kebijakan WFH sebaiknya menjadi imbauan yang fleksibel, memberi ruang adaptasi pada masing-masing perusahaan sesuai kebutuhan operasional. Menurutnya, pelaksanaan WFH tidak boleh menimbulkan disrupsi pada rantai pasok, distribusi, maupun pelayanan kepada masyarakat.

"Apindo memandang bahwa kebijakan ini sebaiknya ditempatkan sebagai imbauan yang selektif dan terukur, dengan ruang adaptasi di tingkat perusahaan sesuai kebutuhan operasional masing-masing. Implementasi kebijakan harus memastikan tidak menimbulkan disrupsi terhadap rantai pasok, distribusi barang, maupun pelayanan kepada masyarakat," ujar Shinta kepada detikcom pada Rabu (1/4/2026).

Shinta juga menekankan pentingnya menjaga produktivitas di sektor-sektor yang padat karya dan berorientasi ekspor. WFH menurutnya paling cocok diterapkan di fungsi back office yang memungkinkan kerja jarak jauh tanpa mengganggu operasional inti perusahaan.

Dampak dan Tantangan Implementasi WFH di Berbagai Sektor

Dari perspektif dunia usaha, kebijakan ini dinilai sebagai upaya pemerintah membangun sense of crisis dan kesiapsiagaan terhadap ketidakpastian geopolitik global, termasuk potensi gangguan pasokan energi yang berkelanjutan.

Dampak kebijakan WFH berbeda-beda tergantung karakteristik sektor usaha:

• Sektor Back Office dan Non-Essential: Lebih mudah mengadopsi WFH tanpa mengurangi produktivitas signifikan.
• Sektor Riil seperti Manufaktur, Logistik, dan Industri Makanan & Minuman: Memerlukan kehadiran fisik tenaga kerja sehingga fleksibilitas WFH lebih terbatas.
• Sektor Layanan Publik dan Strategis: Mendapat pengecualian agar aktivitas ekonomi tidak terganggu.

Kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Salah satu tantangan utama penerapan WFH secara rutin di Indonesia adalah kesiapan infrastruktur digital dan kapasitas sumber daya manusia yang bervariasi. Perusahaan besar dan sektor formal di perkotaan umumnya sudah siap mengadopsi kerja jarak jauh, namun banyak perusahaan lain masih dalam proses adaptasi.

Selain itu, WFH memiliki implikasi biaya yang beragam. Di satu sisi, WFH dapat mengurangi biaya operasional kantor. Namun di sisi lain, perusahaan harus berinvestasi untuk sistem digital, konektivitas, dan dukungan kerja jarak jauh.

"Dengan demikian, dampak terhadap biaya operasional bersifat tidak seragam dan sangat bergantung pada karakteristik masing-masing perusahaan," tambah Shinta.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, imbauan pemerintah agar sektor swasta menerapkan WFH satu hari dalam sepekan adalah langkah strategis yang bertujuan mengantisipasi ketidakpastian global. Namun, kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik serta kesiapan infrastruktur di tiap sektor usaha.

Dalam konteks Indonesia, di mana banyak sektor masih bergantung pada kehadiran fisik dan infrastruktur digital yang belum merata, adaptasi kebijakan WFH harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Jika tidak, ada risiko gangguan pada rantai pasok dan produktivitas yang justru akan merugikan perekonomian nasional.

Ke depan, hal yang perlu menjadi perhatian adalah peningkatan infrastruktur digital nasional dan pelatihan sumber daya manusia agar lebih adaptif dengan sistem kerja fleksibel. Pemerintah dan dunia usaha harus bersinergi dalam membangun ekosistem yang memungkinkan WFH menjadi solusi produktif, bukan sekadar formalitas imbauan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai kebijakan dan aturan WFH, Anda bisa mengunjungi laman resmi pemerintah dan laporan detikcom seperti yang disampaikan dalam artikel Pemerintah Minta Swasta WFH Sehari Sepekan, Pengusaha Buka Suara.