Jaksa Kejari Karo Bantah Intimidasi Amsal Sitepu di Rapat DPR

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo, Wira Arizona, secara tegas membantah tudingan bahwa dirinya melakukan intimidasi terhadap Amsal Sitepu selama proses peradilan kasus dugaan penggelembungan proyek pembuatan serial video profil desa di wilayah Kabupaten Karo. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 2 April 2026.

Rapat tersebut juga dihadiri langsung oleh Amsal Sitepu selaku terdakwa yang kini telah dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Vonis bebas ini menandai berakhirnya kasus penggelembungan anggaran sebesar Rp202.161.980 dalam proyek video profil desa Tahun Anggaran 2020-2022 di Kabupaten Karo.

Bantahan Tegas Jaksa Kejari Karo Soal Intimidasi

Dalam rapat di DPR tersebut, Wira Arizona menyatakan dengan tegas bahwa tudingan intimidasi yang dialamatkan kepadanya tidak benar. Ia menegaskan, "Siap, itu tidak ada Bapak, saya sampaikan Pak," ketika ditanya terkait dugaan intimidasi.

Dugaan intimidasi ini sebelumnya diungkapkan oleh Amsal Sitepu ketika masih ditahan di Rutan Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Pada 1 Desember 2025 lalu, Amsal mengaku pernah mendapat tekanan agar tidak membuat keributan selama proses peradilan dan diminta untuk mengikuti alur persidangan dengan tenang.

"Saya harus sampaikan pimpinan. Dalam proses hukum yang sedang saya jalani ini, saya pernah mendapat intimidasi oleh jaksa secara langsung," ujar Amsal sambil menahan isak dalam sebuah rapat di Komisi III DPR sebelumnya.

Amsal menuturkan bahwa intimidasi itu diduga terjadi saat jaksa memberinya sebuah brownies cokelat di rutan. Menurut Amsal, jaksa tersebut menyuruhnya untuk mengikuti persidangan dan tidak membuat kegaduhan, bahkan meminta untuk "menutup konten-konten" yang dianggap mengganggu.

"Dia ngomong langsung dengan saya di rutan ini, 'udah ikutin aja alurnya. Enggak usah ribut-ribut. Tutup konten-konten itu. Ada yang terganggu'," kata Amsal.

Vonis Bebas Amsal Sitepu dan Implikasinya

Setelah melalui proses persidangan yang panjang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada Rabu, 1 April 2026, memutuskan untuk membebaskan Amsal Sitepu dari semua dakwaan. Ketua majelis hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsang, menyatakan bahwa Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mark up dalam proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo.

Vonis ini tentu menjadi angin segar bagi pelaku ekonomi kreatif di daerah tersebut dan juga bagi masyarakat yang menantikan keadilan. Sejumlah pihak, termasuk Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif (Gekrafs), menyambut baik vonis bebas ini karena dianggap mampu memberikan efek positif terhadap dunia usaha kreatif di Indonesia.

Fakta Penting dalam Kasus Amsal Sitepu

• Kasus dugaan penggelembungan anggaran proyek video profil desa di Kabupaten Karo dengan nilai sekitar Rp202 juta.
• Amsal Sitepu ditahan di Rutan Tanjung Gusta, Medan selama proses hukum berjalan.
• Dalam rapat DPR, tudingan intimidasi jaksa dibantah oleh JPU Kejari Karo, Wira Arizona.
• Vonis bebas diputuskan oleh Pengadilan Negeri Medan pada 1 April 2026.
• Kasus ini menjadi sorotan terkait perlakuan terhadap terdakwa selama proses hukum.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, pernyataan bantahan dari Jaksa Wira Arizona merupakan upaya penting untuk menjaga kredibilitas institusi Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo, terlebih dalam kasus yang cukup sensitif dan mendapat perhatian publik luas. Dugaan intimidasi terhadap terdakwa selama proses hukum adalah isu serius yang bisa mencederai prinsip keadilan jika terbukti benar.

Namun, dengan adanya vonis bebas bagi Amsal Sitepu, hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai proses penyidikan dan penuntutan yang dijalankan. Apakah ada kekeliruan dalam penanganan kasus ini? Atau mungkin ada dinamika lain yang belum terungkap sepenuhnya? Publik dan DPR sendiri harus terus mengawasi proses hukum agar transparansi dan integritas penegakan hukum tetap terjaga.

Kedepannya, penting bagi Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya untuk menerapkan prinsip keadilan tanpa tekanan dan menghindari tindakan yang berpotensi dianggap intimidatif agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tidak menurun. Masyarakat juga harus aktif mengawal kasus-kasus serupa untuk memastikan hak-hak terdakwa terlindungi dan putusan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Untuk informasi lebih lanjut dan update kasus ini, Anda dapat membaca laporan lengkapnya di CNN Indonesia.