914 Paralegal Katingan Siap Jadi Garda Terdepan Solusi Masalah Hukum

Sebanyak 914 paralegal di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng), kini siap menjadi garda terdepan dalam memberikan solusi dan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang menghadapi persoalan hukum di daerah tersebut. Dukungan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah daerah untuk memperkuat akses keadilan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Posbankum Terbentuk di 161 Desa dan Kelurahan

Menurut Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, saat ini telah terbentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 161 desa dan kelurahan di wilayah Katingan. Posbankum ini didukung oleh ratusan paralegal yang siap menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan hukum yang mudah diakses masyarakat.

"Pelatihan Paralegal Posbankum yang kami gelar pada 6–7 April 2026 di Aula Badan Keuangan dan Aset Daerah Katingan bertujuan meningkatkan kompetensi para paralegal agar bisa memberikan bantuan hukum secara optimal," ujar Christian saat membuka pelatihan yang berlangsung secara hybrid (daring dan luring) di Kasongan.

Pelatihan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus memperkuat peran paralegal sebagai penghubung antara masyarakat dengan sistem hukum formal.

Kalteng Raih Peringkat 4 Nasional dalam Pembentukan Posbankum

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Hajrianor, mengapresiasi capaian Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah secara keseluruhan. Provinsi ini berhasil menempati peringkat ke-4 tercepat secara nasional dalam pembentukan Posbankum desa dan kelurahan.

“Membentuk Posbankum hanyalah langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan Posbankum tersebut hidup dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Hajrianor.

Selain itu, Kalimantan Tengah juga telah mencatat ribuan layanan hukum yang telah diberikan kepada masyarakat melalui Posbankum yang ada. Keberadaan ratusan paralegal di Katingan menjadi potensi besar untuk mewujudkan pelayanan hukum berbasis desa yang optimal dan berkelanjutan.

Peran Strategis Paralegal dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Paralegal tidak hanya berperan dalam membantu penyelesaian masalah hukum, tetapi juga penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah konflik, serta menjaga harmoni sosial di tingkat desa dan kelurahan.

Dalam pelatihan, para peserta dibekali materi-materi penting seperti:

• Batas kewenangan paralegal
• Teknik komunikasi efektif dengan masyarakat
• Mekanisme pendampingan hukum yang benar
• Pelaporan yang akuntabel dan transparan

Kegiatan ini menjadi simbol kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Hukum untuk memperkuat layanan bantuan hukum yang merata dan mudah diakses di Kabupaten Katingan.

Analisis Redaksi

Menurut pandangan redaksi, kehadiran 914 paralegal di Katingan bukan sekadar angka statistik, melainkan merupakan game-changer dalam sistem akses keadilan di daerah pedesaan. Dengan pelatihan yang memadai dan dukungan pemerintah, paralegal ini dapat menjadi jembatan vital antara masyarakat yang sering kali awam hukum dengan mekanisme peradilan yang kompleks.

Namun, tantangan terbesar bukan hanya pembentukan Posbankum, melainkan mempertahankan eksistensi dan efektivitasnya agar layanan hukum benar-benar dapat dirasakan manfaatnya. Hal ini memerlukan komitmen berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pengawasan dan evaluasi berkala.

Ke depan, pembaca perlu mencermati bagaimana pemerintah daerah dan Kementerian Hukum mengembangkan model pelayanan hukum ini agar dapat direplikasi di wilayah lain, sekaligus mengintegrasikan teknologi digital untuk memperluas akses dan efisiensi layanan.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai perkembangan Posbankum dan pelatihan paralegal di Katingan, Anda dapat mengunjungi situs resmi ANTARA Kalteng sebagai sumber berita terpercaya.