Doli Golkar Usul Paripurna Wapres Diundur: Risiko Cacat Prosedur 14 Hari Kerja
- Kronologi Tenggat 14 Hari Kerja yang Jadi Sorotan
- Mahfud MD Buka Hitungan: Paripurna 9 Desember Berpotensi Tidak Sah
- Apa Isi Aturan 14 Hari Kerja dan Mengapa Rawan Ditafsirkan
- Dampak Politik dan Reaksi di Lingkaran Parlemen
- Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap MPR dan Istana
- Analisis Redaksi: Satu Kata yang Menentukan Legitimasi
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan sidang paripurna pelantikan wakil presiden baru pada 9 Desember 2026 diundur. Alasannya, jadwal itu berpotensi cacat prosedur karena tenggat 14 hari kerja pengusulan nama belum terpenuhi.
Usulan itu disampaikan Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (20/11), sehari setelah tenggat yang ia hitung lewat. Menurut dia, jika paripurna tetap digelar sesuai jadwal, proses pelantikan bisa dianggap melanggar undang-undang.
"Ya itu saya khawatir nanti bisa jadi cacat prosedur ya kan, bisa dianggap melanggar undang-undang gitu. Karena undang-undangnya jelas letterlijk disebutkan di situ 14 hari sebelum sidang paripurna," kata Doli, dikutip dari CNN Indonesia.
Kronologi Tenggat 14 Hari Kerja yang Jadi Sorotan
Persoalan bermula dari jadwal sidang paripurna MPR yang ditetapkan Rabu (9/12) untuk melantik wakil presiden baru. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, presiden wajib mengirim dua nama usulan calon wakil presiden ke MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Yang menjadi perdebatan adalah definisi "hari" dalam ketentuan itu. Doli menegaskan, yang dimaksud adalah hari kerja, bukan hari kalender. "Jelas disebutkan di dalam ketentuan umumnya ya di paling bawah itu yang disebutnya hari itu adalah hari kerja," ucap dia yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR tersebut.
Dengan hitungan itu, jika paripurna digelar Rabu (9/12), Presiden Prabowo Subianto seharusnya sudah menyerahkan dua nama cawapres pada Kamis (19/11). Kenyataannya, hingga waktu itu lewat, usulan belum disampaikan ke MPR.
Prabowo sendiri dijadwalkan menyerahkan langsung dua nama cawapres ke MPR pada Rabu (25/11). Jadwal itu disebut dalam pilihan redaksi pemberitaan CNN Indonesia, "Prabowo Serahkan Langsung 2 Nama Cawapres ke MPR Rabu 25 November". Artinya, ada selisih enam hari kalender dari tenggat yang dihitung Doli.
"Berarti itu sudah lewat tenggat waktu kalau kemudian penyampaiannya setelah rapat itu gitu loh," kata Doli.
Situasi bertambah rumit karena Prabowo dalam beberapa waktu terakhir sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Kondisi ini membuat penyampaian nama secara resmi ke MPR tidak bisa dilakukan lebih awal, meski secara politik nama-nama itu sudah dibahas di publik.
Mahfud MD Buka Hitungan: Paripurna 9 Desember Berpotensi Tidak Sah
Pernyataan Doli bukan muncul di ruang kosong. Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD lebih dulu mempertanyakan jadwal paripurna 9 Desember. Ia menjelaskan, tenggat 14 hari dalam UU MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengacu pada hari kerja, bukan 14 hari kalender.
Konsekuensinya jelas. Jika paripurna ditetapkan Rabu (9/12) dan dihitung mundur 14 hari kerja, maka Prabowo seharusnya menyerahkan usulan dua nama cawapres paling lambat Kamis (19/11), bukan Rabu (25/11).
Mahfud menilai, jika usulan belum masuk hingga Kamis (19/11), maka sidang paripurna pada Rabu (9/12) berpotensi tidak sah. Pandangan itu tertuang dalam pemberitaan "Mahfud: Pemilihan Wapres Bisa Tak Sah Jika Tetap Digelar 9 Desember" dan "Mahfud Minta Pemilihan Wapres Diundur 14 Hari Kerja Sejak Nama Disetor".
Dua pernyataan itu saling menguatkan. Mahfud berbicara dari sisi konstitusi dan tata tertib, sementara Doli menyoroti implikasi legislatifnya. Keduanya bertemu pada satu titik: jadwal paripurna 9 Desember terlalu cepat jika diukur dengan ketentuan yang berlaku.
Fraksi Golkar, tempat Doli bernaung, tidak serta-merta berada di luar arus utama koalisi. Karena itu, usulan penundaan ini terbilang sinyal politik yang tidak biasa. Ia datang dari internal pendukung pemerintah, bukan dari oposisi yang biasa membenturkan kebijakan.
Apa Isi Aturan 14 Hari Kerja dan Mengapa Rawan Ditafsirkan
Pasal-pasal dalam UU MD3 dan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Presiden mengajukan dua nama calon ke MPR. MPR lalu menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih dan melantik.
Ketentuan tenggat 14 hari dimaksudkan memberi ruang bagi MPR untuk melakukan verifikasi, menyiapkan agenda, dan memberi waktu bagi anggota mempelajari rekam jejak calon. Tenggat itu juga menjadi pengaman agar proses tidak terkesan dipaksakan.
Masalahnya, penempatan definisi "hari kerja" di bagian ketentuan umum membuat aturan ini rentan ditafsirkan berbeda. Pihak yang ingin mempercepat proses bisa merujuk pada hari kalender. Pihak yang ingin berhati-hati merujuk pada hari kerja, sebagaimana dibaca Mahfud dan Doli.
Perbedaan tafsir itu bukan soal kecil. Ia menentukan sah atau tidaknya sebuah paripurna. Jika paripurna dinilai cacat prosedur, hasilnya bisa digugat ke jalur hukum, dan legitimasi wakil presiden terpilih berpotensi dipersoalkan sejak awal.
Dalam praktik ketatanegaraan, cacat prosedur sering menjadi pintu masuk gugatan. Karena itu, Doli memilih bersuara lebih awal ketimbang membiarkan proses berjalan lalu menghadapi risiko pembatalan di kemudian hari.
Dampak Politik dan Reaksi di Lingkaran Parlemen
Usulan penundaan ini menempatkan MPR di posisi sulit. Jika tetap menggelar paripurna 9 Desember, MPR harus siap menghadapi tuduhan melanggar aturan. Jika menunda, ada konsekuensi lain: kekosongan jabatan wakil presiden berlangsung lebih lama.
Doli berharap MPR memperhatikan proses pelantikan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Supaya tadi tidak terjadi lagi di masa akan datang cacat konstitusional, cacat prosedur, dan cacat administratif," katanya.
Pernyataan itu menyiratkan tiga jenis cacat sekaligus: konstitusional, prosedural, dan administratif. Ketiganya bisa menjadi dasar gugatan terpisah jika proses tetap dilanjutkan tanpa koreksi jadwal.
Dari sisi politik, sikap Doli memperlihatkan bahwa koalisi tidak sepenuhnya solid dalam urusan teknis ketatanegaraan. Ia tidak menolak pencalonan, tetapi mempersoalkan cara dan waktu. Perbedaan tipis yang dampaknya besar.
Bagi publik, isu ini menyangkut kepercayaan pada proses. Pelantikan wakil presiden adalah peristiwa besar. Jika sejak awal sudah dipersoalkan, ruang skeptisisme akan terbuka lebar, apa pun hasil akhirnya.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap MPR dan Istana
Bola kini berada di tangan pimpinan MPR dan Istana. Ada beberapa skenario yang mungkin diambil:
- Mempertahankan paripurna 9 Desember dan bersandar pada tafsir hari kalender, dengan risiko digugat karena cacat prosedur.
- Mengundur paripurna hingga tenggat 14 hari kerja terpenuhi sejak nama diserahkan, sesuai permintaan Mahfud.
- Menyerahkan dua nama lebih cepat dari 25 November, lalu menyesuaikan jadwal paripurna agar selisihnya cukup.
- Menerbitkan penegasan tafsir resmi atas kata "hari" dalam aturan, agar tidak ada perdebatan lanjutan.
Doli sendiri tidak menyebut tanggal baru yang ia usulkan. Ia hanya meminta agar prosesnya tidak menabrak aturan. "Berarti itu sudah lewat tenggat waktu kalau kemudian penyampaiannya setelah rapat itu gitu loh," ujarnya lagi.
Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan MPR maupun Istana soal usulan penundaan tersebut. Yang jelas, tenggat 25 November menjadi penanda penting. Jika nama benar-benar diserahkan hari itu, selisih dengan paripurna 9 Desember tinggal 14 hari kalender, bukan 14 hari kerja.
Perdebatan soal satu kata, "hari", kini menentukan jalannya sebuah pelantikan. Rujukan aturan dapat dibaca di laporan CNN Indonesia dan dalam teks UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang menjadi dasar perhitungan.
Analisis Redaksi: Satu Kata yang Menentukan Legitimasi
Yang diperdebatkan sebenarnya bukan soal siapa yang layak menjadi wakil presiden. Semua pihak tampak sepakat pada substansinya. Persoalannya murni pada satu kata: "hari". Apakah ia berarti hari kalender atau hari kerja. Kedengarannya sepele, tetapi di sinilah legitimasi sebuah pelantikan dipertaruhkan.
Doli dan Mahfud membaca aturan dengan cara yang sama: hari berarti hari kerja. Jika tafsir itu benar, maka paripurna 9 Desember memang terlalu cepat. Menjalankannya tetap berarti menanggung risiko gugatan yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan baru. Risiko itu tidak sebanding dengan keuntungan mempercepat beberapa hari.
Sikap Doli layak dicatat karena datang dari dalam koalisi. Ia tidak sedang menghambat, melainkan mengingatkan. Dalam tradisi ketatanegaraan yang sehat, suara semacam ini seharusnya disambut, bukan diabaikan. Menunda paripurna beberapa hari jauh lebih murah daripada menghadapi sengketa hukum setelah pelantikan.
Namun ada catatan kritis. Jika aturan memang menyebut hari kerja, mengapa sejak awal jadwal 9 Desember ditetapkan? Apakah ada kekeliruan hitung, atau ada dorongan politik untuk mempercepat? Publik berhak mengetahui dasar penetapan jadwal itu. Transparansi di titik ini akan menentukan apakah perdebatan berhenti sebagai koreksi teknis atau berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Pilihan paling aman dan paling terhormat adalah menyesuaikan jadwal dengan aturan, bukan menyesuaikan tafsir dengan jadwal. Satu kata di ketentuan umum tidak boleh dikalahkan oleh kebutuhan politik sesaat.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0