UU Perampasan Aset Disahkan: Poin Penting dan Kritik Illicit Enrichment
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset pada Kamis (19/11), setelah 18 tahun mangkrak. Undang-undang ini mengatur penyitaan aset tindak pidana, termasuk korupsi dan judi online, tetapi menuai kritik karena tak memasukkan illicit enrichment.
Kronologi Pengesahan UU Perampasan Aset
Rapat paripurna ke-13 DPR Masa Sidang II 2026-2027 menjadi momentum bersejarah. Ketua DPR Puan Maharani memimpin langsung jalannya sidang yang dihadiri 361 anggota dari total 573 anggota DPR. Semua pimpinan DPR tampak lengkap.
"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?" ujar Puan, yang langsung disambut persetujuan seluruh peserta paripurna.
Anggota Panja RUU dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyebut pengesahan ini sebagai keberuntungan bagi masyarakat. "Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," kata Nasir.
Perjalanan RUU ini memang panjang. Sejak 2008, draf RUU sempat mandek di DPR karena perdebatan politik dan kekhawatiran dari berbagai pihak. Baru pada periode 2026-2027, DPR mengambil langkah konkret untuk mengesahkannya.
Meski disambut positif, pengesahan ini tidak lepas dari sorotan. Substansi UU dinilai belum menyentuh persoalan mendasar, terutama soal peningkatan harta kekayaan pejabat yang tidak wajar atau illicit enrichment.
Poin Penting UU Perampasan Aset
UU Perampasan Aset mengatur sejumlah ketentuan krusial. Pertama, undang-undang ini menjamin pengembalian kerugian bagi korban penipuan. Pasal 5 ayat 1 poin d menyebutkan bahwa aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana dapat dirampas untuk membayar kerugian sebesar aset yang telah dinyatakan dirampas negara.
Namun, penyitaan aset untuk membayar kerugian harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mempertimbangkan prinsip kewajaran.
Kedua, ada tujuh jenis tindak pidana yang masuk lingkup perampasan aset. Selain korupsi, ada narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendapatan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan teknologi informasi atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Ketiga, UU ini secara khusus mengatur penyitaan aset bandar judi online dan pelaku kejahatan teknologi lainnya. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, "Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset."
Keempat, aset pelaku pidana yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya juga bisa dirampas tanpa putusan pengadilan. Namun, ada batas minimal nilai aset yang bisa dirampas, yakni Rp1 miliar, sesuai Pasal 6 ayat 2.
Kelima, UU ini memandatkan pembentukan Badan Pengelolaan dan Perampasan Aset melalui Pasal 53. Badan ini bertugas mengelola aset sebelum dan setelah putusan pengadilan, termasuk menyimpan, mengamankan, memelihara, dan menilai aset tindak pidana. Ada sembilan tugas pengawasan yang diemban badan tersebut.
Keenam, UU Perampasan Aset tidak berlaku surut. Pasal 72 menegaskan bahwa perampasan aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang ini diberlakukan. Artinya, kasus-kasus lama tidak bisa dijerat dengan UU ini.
Ketujuh, undang-undang baru berlaku setelah dua badan pengelola dan pengawas aset terbentuk, dengan tenggat waktu paling lama satu tahun sejak disahkan.
Kritik Illicit Enrichment dan Sikap DPR
Ketiadaan pasal illicit enrichment menjadi kritik utama. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Azhim, menyoroti alasan DPR tidak memasukkan konsep tersebut. "Kenapa DPR tidak berani mengatur illicit enrichment? Karena banyak anggota DPR dan pemerintah saat ini yang harta kekayaannya naik secara tidak wajar dan mereka tidak mampu membuktikannya," kata Azhim.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan pembelaan. Menurutnya, konsep illicit enrichment menuai pro dan kontra di masyarakat karena dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. DPR juga belajar dari pengalaman negara lain yang gagal menerapkan konsep tersebut.
"Kami juga melakukan perbandingan dengan apa, pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain," ujar Habiburokhman.
ICW sebelumnya telah mengadukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait proses pembahasan UU Perampasan Aset. Aduan ini menambah tekanan publik terhadap DPR.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Dengan disahkannya UU ini, penegak hukum memiliki payung hukum lebih kuat untuk merampas aset koruptor dan pelaku kejahatan ekonomi. Aset yang disita dapat digunakan untuk memulihkan kerugian negara dan korban.
Namun, efektivitas UU sangat bergantung pada pembentukan badan pengelola. Presiden diberi waktu satu tahun untuk membentuk Badan Pengelolaan dan Perampasan Aset. Tanpa badan yang kredibel, perampasan aset berisiko menjadi instrumen baru yang tumpul.
Selain itu, sifat prospektif UU membuat kasus-kasus korupsi lama yang masih menyimpan aset tidak bisa dijerat. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi penegak hukum untuk mengoptimalkan pasal-pasal yang ada.
Pemerintah dan DPR juga dituntut segera menyusun aturan turunan, termasuk mekanisme pengawasan dan kode etik badan. Masyarakat sipil akan terus mengawal implementasi UU ini, terutama terkait transparansi pengelolaan aset rampasan.
Analisis Redaksi
Pengesahan UU Perampasan Aset patut diapresiasi sebagai langkah maju setelah 18 tahun tertunda. Indonesia akhirnya memiliki instrumen hukum yang lebih komprehensif untuk merampas aset hasil kejahatan, termasuk korupsi dan judi online. Namun, euforia ini jangan menutupi celah besar yang sengaja dibiarkan: tidak diaturnya illicit enrichment.
Alasan DPR bahwa konsep tersebut bertentangan dengan HAM terasa dipaksakan. Banyak negara telah menerapkan illicit enrichment dengan mekanisme yang menghormati hak tersangka, seperti pembalikan beban pembuktian terbatas. Yang lebih mengkhawatirkan adalah sindiran ICW bahwa anggota DPR dan pemerintah sendiri takut harta kekayaannya diperiksa. Jika benar, maka UU ini lahir dengan kompromi yang menguntungkan elite.
Ke depan, ujian sesungguhnya adalah implementasi. Pembentukan badan pengelola aset harus dilakukan secara transparan dan melibatkan publik. Tanpa itu, UU Perampasan Aset hanya akan menjadi monumen legislasi tanpa gigi. Masyarakat sipil perlu terus mengawal, sementara DPR dan pemerintah harus membuktikan bahwa undang-undang ini benar-benar untuk rakyat, bukan untuk melindungi kepentingan sendiri.
Sumber: cnnindonesia.com, icw.or.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0