DPR Kawal Gerakan Lawan Kekerasan Anak di Hari Anak Internasional

Nov 21, 2026 - 00:50
 0  1
DPR Kawal Gerakan Lawan Kekerasan Anak di Hari Anak Internasional

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Ahmad Doli Kunia, menegaskan komitmen DPR mengawal gerakan Indonesia melawan kekerasan terhadap anak yang dideklarasikan dalam peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Ad
Ad

Deklarasi itu dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin jalannya acara. Doli menyebut gerakan tersebut sebagai titik awal penguatan ekosistem perlindungan anak yang melibatkan lintas kementerian.

"Tadi sudah dibacakan oleh Pak Dasco yang memimpin menyatakan sebuah gerakan ya, gerakan Indonesia melawan kekerasan anak ya," ujar Doli usai acara, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Dasco Bacakan Deklarasi, Tujuh Menteri Hadir

Peringatan Hari Anak Internasional di Kompleks Parlemen kali ini tidak digelar sekadar seremonial. Selain Dasco dan Doli, hadir sejumlah menteri yang berkaitan langsung dengan urusan anak dan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti hadir. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga datang. Menkomdigi Meutya Hafid dan Mendagri Tito Karnavian melengkapi daftar pejabat tinggi yang hadir.

Kehadiran para menteri itu disebut Doli sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem perlindungan anak. Menurutnya, masalah kekerasan terhadap anak tidak bisa diselesaikan satu kementerian saja.

"Nah tentu kita juga harus memperkuatnya selain ekosistem tadi ya, makanya kenapa kita undang ada tujuh menteri," ujarnya.

Doli menegaskan pihaknya akan terus mengawal dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak. Bagi dia, anak-anak adalah wajah Indonesia di masa depan.

Dia lalu membayangkan apa yang terjadi jika anak-anak Indonesia saat ini tumbuh dengan wajah muram, sendu, atau bahkan mengalami gangguan fisik. Menurutnya, kondisi itu akan menentukan seperti apa Indonesia pada masa mendatang.

"Jadi kalau Indonesia kalau anak-anak Indonesia sekarang wajahnya muram, mentalnya terganggu, fisiknya tidak sehat gitu ya, atau bahkan ada yang sudah menjadi pembunuh gitu. Ya kita khawatir itulah wajah Indonesia yang akan datang gitu," katanya.

Kekerasan dan Perundungan Ditolak Tanpa Alasan

Doli menegaskan segala bentuk kekerasan dan perundungan terhadap anak harus ditolak dengan alasan apapun. Menurutnya, anak berhak mendapat keamanan di lingkungan terdekat, bukan hanya di rumah, tetapi juga di sekolah.

"Jadi itu konsen saya terhadap masalah kekerasan terhadap anak ini," katanya.

Pernyataan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap kasus perundungan anak yang belakangan ramai di media sosial. Dasco sendiri sempat menjadi perhatian setelah anaknya diduga menjadi korban perundungan di medsos dan berencana menempuh jalur hukum.

Doli tidak merinci bentuk pengawalan yang akan dilakukan Baleg DPR. Namun ia memastikan legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan perlindungan anak akan terus menjadi perhatian.

Latar Belakang: Mengapa Isu Ini Kembali ke Parlemen

Isu kekerasan terhadap anak memang bukan barang baru. Kasus perundungan di sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kekerasan di ruang digital terus muncul ke permukaan.

Yang membedakan, kali ini DPR memilih membawa isu tersebut ke ruang sidang parlemen dan melibatkan langsung kementerian teknis. Ada sinyal bahwa pendekatan perlindungan anak tidak lagi cukup ditangani sektor pendidikan saja.

Kementerian Agama hadir karena banyak lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Kementerian Komunikasi dan Digital hadir karena kekerasan kini juga terjadi di ruang digital. Sementara Kementerian Dalam Negeri hadir karena pemerintah daerah menjadi ujung tombak di lapangan.

Doli menyebut penguatan ekosistem sebagai kunci. Artinya, deklarasi ini bukan sekadar pernyataan sikap, melainkan upaya menyatukan langkah antarlembaga yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Dampak yang Diharapkan bagi Anak dan Sekolah

Dari pernyataan Doli, ada sejumlah hal yang ditekankan sebagai dampak yang ingin dicapai:

  • Anak mendapat rasa aman di lingkungan terdekat, baik keluarga maupun sekolah.
  • Segala bentuk kekerasan dan perundungan ditolak tanpa alasan pembenaran apa pun.
  • Kementerian teknis didorong bekerja bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri.
  • DPR melalui Baleg mengawal gerakan agar tidak berhenti di level deklarasi.

Bagi sekolah, deklarasi ini menjadi pengingat bahwa perundungan bukan persoalan sepele. Bagi orang tua, ada harapan pengawasan terhadap lingkungan terdekat anak menjadi lebih serius.

Namun Doli tidak menyebut sanksi atau mekanisme penindakan tertentu dalam pernyataannya. Ia lebih banyak menekankan pentingnya penguatan ekosistem dan komitmen bersama.

Langkah Selanjutnya: Pengawalan di Baleg DPR

Sebagai Wakil Ketua Baleg, posisi Doli memungkinkan DPR mengawal isu ini dari sisi legislasi. Baleg merupakan alat kelengkapan dewan yang menangani penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang.

Ia memastikan pihaknya akan terus mengawal dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak. Pernyataan itu menjadi penanda bahwa isu perlindungan anak akan dibawa ke pembahasan yang lebih teknis di parlemen.

Acara di Senayan sendiri disebut Doli sebagai langkah awal. Setelah deklarasi, tugas berikutnya adalah memastikan gerakan tersebut berjalan di tingkat kebijakan dan implementasi di lapangan.

"Jadi itu konsen saya terhadap masalah kekerasan terhadap anak ini," ucapnya menegaskan.

Dengan tujuh menteri hadir dalam satu forum, sinyal yang dikirim DPR cukup jelas: perlindungan anak akan menjadi agenda lintas sektor. Publik kini menunggu apakah deklarasi di Hari Anak Internasional itu berbuah kebijakan konkret atau berhenti sebagai seremoni tahunan.

Analisis Redaksi: Deklarasi Tanpa Gigi atau Titik Balik?

Deklarasi di Kompleks Parlemen selalu terdengar melegakan. Apalagi yang membacakan Wakil Ketua DPR, dan yang hadir tujuh menteri. Tapi publik Indonesia sudah terlalu sering mendengar janji perlindungan anak yang kemudian tenggelam oleh kasus berikutnya.

Yang menarik dari pernyataan Doli adalah pengakuan bahwa masalahnya ada di ekosistem. Ia menyebut keluarga dan sekolah sebagai lingkungan terdekat yang harus memberi rasa aman. Itu jujur, karena selama ini penanganan kekerasan anak sering berhenti di ranah simbolik, sementara perundungan di sekolah dan kekerasan di ruang digital terus terjadi.

Namun Baleg DPR perlu membuktikan pengawalan itu bukan retorika. Jika isu ini serius, mestinya ada jejak legislasi yang jelas, pengawasan anggaran, dan evaluasi kebijakan yang bisa diukur. Tanpa itu, deklarasi melawan kekerasan anak hanya akan menjadi foto bersama di akhir tahun, sementara anak-anak yang wajahnya muram tetap menunggu perlindungan yang dijanjikan.

Sumber: unicef.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad