Gubernur Lemhannas: Kesejahteraan Sosial Fondasi Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Nov 20, 2026 - 22:20
 0  1
Gubernur Lemhannas: Kesejahteraan Sosial Fondasi Ketahanan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si, menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan salah satu fondasi utama ketahanan nasional. Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Pembangunan Indonesia harus memastikan seluruh masyarakat memperoleh kesempatan hidup layak dan perlindungan dari berbagai risiko sosial.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Ace dalam Simposium Nasional Tata Kelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang digelar Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) pada Jumat (20/11/2026) di Jakarta. Acara tersebut mempertemukan pengelola LKS, akademisi, dan pejabat negara untuk membahas arah tata kelola kesejahteraan sosial.

Menurut Ace, cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan ketahanan sosial yang kuat. Kemajuan ekonomi tanpa pemerataan dan inklusi sosial berpotensi melahirkan kemiskinan, ketimpangan akses, serta ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

"Bangsa yang tangguh bukan hanya bangsa yang mampu bertahan ketika krisis datang, melainkan bangsa yang memastikan tidak ada warga dibiarkan menghadapi krisis sendirian," ujar Ace, dikutip dari Suara Investor.

Enam Tantangan yang Mengancam Ketahanan Sosial

Ace membeberkan sejumlah tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam membangun ketahanan sosial. Tantangan itu tidak tunggal, melainkan saling berkait dan menuntut penanganan lintas sektor.

  • Kemiskinan struktural yang berlangsung lintas generasi.
  • Kesenjangan sosial dan ketimpangan akses layanan dasar.
  • Perubahan demografi yang mengubah komposisi penduduk usia produktif.
  • Krisis ekonomi dan krisis iklim yang memperbesar kerentanan.
  • Disrupsi teknologi yang mengubah cara kerja dan pola pelayanan.
  • Potensi konflik sosial akibat tekanan ekonomi dan ketidakadilan.

Perubahan struktur demografi, kata Ace, harus diantisipasi melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, lapangan pekerjaan, dan perlindungan sosial. Bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan apabila penduduk usia produktif tidak memiliki kesempatan untuk berkembang.

Peringatan itu relevan dengan kondisi ketenagakerjaan nasional yang kerap menghadapi persoalan kecocokan keterampilan. Tanpa perlindungan sosial yang memadai, kelompok rentan menjadi pihak pertama yang terdampak ketika guncangan ekonomi atau bencana iklim terjadi.

Ketahanan Nasional Tak Hanya Soal Kekuatan Militer

Ace menekankan, ketahanan nasional tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan militer. Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi kerentanan, menjaga kepercayaan, dan pulih dari guncangan juga menjadi bagian penting dari kekuatan bangsa.

Pandangan tersebut menempatkan kesejahteraan sosial bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai unsur inti. Negara yang mampu pulih cepat dari krisis adalah negara yang warganya memiliki jaring pengaman, akses layanan, dan kepercayaan terhadap institusi publik.

Dalam konteks itu, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah sekaligus jembatan pelayanan antara negara dan masyarakat. LKS dapat menjangkau kelompok rentan, memberikan pendampingan, melakukan rehabilitasi sosial, memperkuat keluarga, serta membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dasar.

Jangkauan LKS dinilai lebih fleksibel dibandingkan struktur birokrasi. Di banyak daerah, LKS menjadi pihak pertama yang tiba ketika bencana atau krisis keluarga terjadi, sebelum bantuan resmi mengalir.

Profesionalisme dan Akreditasi Jadi Syarat Penguatan LKS

Meski berperan strategis, Ace mengingatkan bahwa penguatan LKS harus disertai profesionalisme, akreditasi, transparansi keuangan, perlindungan penerima manfaat, dan evaluasi kinerja. Tanpa standar itu, kepercayaan publik terhadap lembaga sosial bisa tergerus.

Pembagian peran perlu dijaga. Pemerintah tetap bertanggung jawab menetapkan standar, menjamin hak masyarakat, menyediakan pendanaan, dan melakukan pengawasan. Sementara LKS berperan memperluas jangkauan pelayanan dan menghadirkan inovasi sosial.

"Kesejahteraan sosial merupakan investasi pada martabat manusia, persatuan, dan masa depan Indonesia," kata Ace.

Ace juga mendorong kolaborasi pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga filantropi melalui pendekatan pentahelix. Transformasi tata kelola dan digitalisasi pelayanan sosial perlu dilakukan secara bertahap, dengan tetap menjamin keamanan data serta akses layanan bagi masyarakat yang belum terjangkau teknologi.

Catatan soal keamanan data bukan tanpa alasan. Digitalisasi layanan sosial menyimpan informasi sensitif penerima manfaat, mulai dari data ekonomi hingga kondisi kesehatan. Kebocoran data berisiko menimbulkan stigma dan penyalahgunaan.

DNIKS Usul Kesejahteraan Sosial Masuk Kurikulum Lemhannas

Pada forum yang sama, Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie mendorong agar kesejahteraan sosial menjadi bagian penting dalam kurikulum pendidikan Lemhannas. Menurutnya, LKS merupakan garda terdepan dalam memperkuat ketahanan nasional.

Materi kesejahteraan sosial, kata Effendy, perlu diajarkan kepada peserta didik Lemhannas untuk melengkapi materi Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Ipoleksosbudhankamrata).

Gus Choi, sapaan akrabnya, menilai ketahanan nasional tidak cukup dibangun melalui aspek politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Kesejahteraan masyarakat juga menjadi fondasi penting bagi kekuatan bangsa.

Ia menyambut baik tawaran kerja sama melalui nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Lemhannas dan DNIKS. Dalam penyelenggaraan Lemhannas, perwakilan LKS memang terlibat.

Di akhir sesi, Effendy menyerahkan cinderamata berupa kaus DNIKS kepada Gubernur Lemhannas. Pemberian itu disebut sebagai bentuk perhatian DNIKS karena mengetahui Ace Hasan Syadzily memiliki hobi lari pagi.

Langkah Berikutnya: Dari Simposium ke Kebijakan

Simposium nasional ini menghasilkan sejumlah arahan yang perlu ditindaklanjuti. Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial diharapkan menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang Indonesia, tidak berhenti pada diskusi forum.

Ada dua jalur yang bisa segera ditempuh. Pertama, pembahasan MoU antara Lemhannas dan DNIKS untuk memasukkan materi kesejahteraan sosial ke dalam kurikulum. Kedua, penguatan standar akreditasi dan transparansi keuangan bagi LKS sebagai syarat kemitraan dengan pemerintah.

Melalui penguatan LKS dan kolaborasi lintas sektor, pembangunan kesejahteraan sosial diharapkan tidak hanya berorientasi pada bantuan, tetapi juga pemberdayaan dan peningkatan kemandirian masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

Bagi publik, arah kebijakan ini menentukan seberapa cepat bantuan menyentuh kelompok rentan dan seberapa kuat jaring pengaman ketika krisis berikutnya datang. Pembahasan teknis di tingkat lembaga akan menjadi penentu apakah gagasan di simposium berubah menjadi program yang berjalan.

Analisis Redaksi

Gagasan menjadikan kesejahteraan sosial sebagai fondasi ketahanan nasional bukan retorika baru. Yang membuat pernyataan Gubernur Lemhannas ini penting adalah lokus penyampaiannya: sebuah forum tata kelola LKS, bukan panggung politik. Artinya, persoalan yang dibahas menyangkut standar, akreditasi, dan pengawasan, hal-hal teknis yang jarang menarik perhatian tetapi menentukan apakah bantuan sampai tepat sasaran.

Kritik yang layak diajukan terletak pada jarak antara wacana dan praktik. Selama bertahun-tahun, LKS tumbuh tanpa standar seragam. Sebagian profesional, sebagian bergantung pada kedermawanan sesaat. Menuntut akreditasi dan transparansi keuangan adalah langkah benar, tetapi pemerintah juga harus menyiapkan pendampingan dan insentif agar lembaga kecil di daerah tidak tersingkir oleh beban administratif.

Usulan DNIKS memasukkan kesejahteraan sosial ke kurikulum Lemhannas patut diapresiasi, dengan satu catatan. Materi itu sebaiknya tidak berhenti pada konsep ketahanan, tetapi menyentuh praktik: cara membaca data kemiskinan, menilai risiko sosial, dan mengukur dampak program. Tanpa itu, kesejahteraan sosial hanya menjadi bab tambahan dalam silabus, bukan perubahan cara berpikir para pengambil kebijakan.

Sumber: lemhannas.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad