Dasco Tempuh Jalur Hukum Usai Anak Diduga Korban Bully di Medsos

Nov 20, 2026 - 21:10
 0  1
Dasco Tempuh Jalur Hukum Usai Anak Diduga Korban Bully di Medsos

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan akan menempuh jalur hukum setelah anaknya diduga menjadi korban perundungan di media sosial. Ia mengaku telah meminta izin kepada anaknya yang masih di bawah umur sebelum mengambil langkah tersebut.

Ad
Ad

Pernyataan itu disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11), usai menghadiri peringatan Hari Anak Internasional. Isu perundungan terhadap anaknya mencuat di tengah ramainya pembicaraan soal pemilihan wakil presiden baru di MPR.

Dasco mengatakan dirinya masih berkomunikasi dengan tim kuasa hukum untuk menentukan langkah terbaik. "Saya meminta izin kepada anak saya yang masih di bawah umur untuk saya mengambil langkah-langkah hukum yang dianggap perlu. Ini saya masih komunikasi dengan pengacara saya agar kemudian dapat dicari jalan yang terbaik," kata dia.

Kronologi dan Pernyataan Dasco soal Perundungan Anak

Dasco menyampaikan pernyataannya secara langsung di hadapan wartawan di kompleks parlemen. Ia mengaku telah berbicara dengan anaknya lebih dulu sebelum memutuskan membawa persoalan ini ke ranah hukum.

Menurut Dasco, perundungan adalah tindakan yang tidak sehat dan tidak boleh terjadi pada anak-anak lain. Ia menegaskan bahwa anak tidak seharusnya menanggung beban dari urusan orang tuanya.

"Kita juga harus memberikan efek jera ketika kemudian anak harus menanggung beban orang tua yang seharusnya anak itu kemudian tidak merasakannya," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menyebut langkah hukum ditempuh bukan semata untuk kepentingan keluarganya. Ia ingin kasus ini menjadi preseden agar anak-anak lain tidak mengalami hal serupa.

Dalam keterangannya, Dasco tidak merinci bentuk perundungan yang dialami anaknya, platform media sosial yang digunakan, maupun pihak yang diduga melakukan. Ia juga belum menyebut pasal yang akan dipakai dalam langkah hukum tersebut.

Yang jelas, ia telah berkonsultasi dengan tim kuasa hukum. Proses hukum direncanakan berjalan setelah kajian bersama pengacara selesai.

Dorong Revisi UU Perlindungan Anak dan Aturan Pidana Perundungan

Persoalan ini membuat Dasco mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Anak di DPR agar segera rampung. Ia ingin ada pasal yang secara khusus mengatur pidana kasus perundungan anak.

"Dalam hal ini ini ada Pak Doli yang nanti akan mengawal Undang-Undang Perlindungan Anak maupun sistem pidana anak yang kita harapkan dapat segera selesai agar kemudian perundungan-perundungan ini dapat segera diatasi," katanya.

Nama Doli yang disebut Dasco merujuk pada sosok yang akan mengawal pembahasan aturan tersebut di parlemen. Dasco menempatkan revisi undang-undang ini sebagai bagian dari solusi jangka panjang, bukan hanya respons terhadap kasus keluarganya.

Dorongan itu muncul di tengah sorotan publik terhadap lemahnya perlindungan anak di ruang digital. Perundungan di media sosial dinilai sulit dijerat karena pelakunya sering bersembunyi di balik akun anonim.

Dasco menilai efek jera penting agar kasus serupa tidak berulang. Ia menyoroti beban psikologis yang ditanggung anak ketika konflik orang dewasa menyeret mereka ke pusaran publik.

Latar Belakang: Isu Wapres MPR dan Sorotan ke Keluarga Pejabat

Pernyataan Dasco muncul di tengah isu pemilihan wakil presiden baru di MPR. Situasi politik itu membuat perhatian publik terhadap dirinya meningkat, termasuk sorotan terhadap keluarganya.

Dasco adalah Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra. Posisinya membuat setiap persoalan pribadi yang menyentuh keluarganya cepat menjadi perbincangan nasional.

Kasus ini memperlihatkan pola yang berulang: keluarga pejabat kerap menjadi sasaran serangan di media sosial ketika isu politik memanas. Anak-anak, yang tidak terlibat dalam politik, sering ikut menanggung dampaknya.

Peringatan Hari Anak Internasional menjadi latar pernyataan Dasco. Momen itu biasanya dipakai untuk menyoroti pemenuhan hak anak, termasuk hak atas rasa aman di ruang digital.

Dasco menempatkan kasus anaknya sebagai contoh nyata dari persoalan yang lebih luas. Ia menyebut perundungan tidak boleh dibiarkan menimpa anak siapa pun, apa pun latar belakang orang tuanya.

Dampak Perundungan di Media Sosial bagi Anak

Perundungan di media sosial berbeda dari perundungan di sekolah. Jejaknya permanen, penyebarannya cepat, dan korbannya bisa diterpa tekanan tanpa henti selama perangkat menyala.

Bagi anak pejabat, tekanannya berlipat. Komentar datang dari akun anonim yang jumlahnya sulit dihitung, sementara keluarga korban berada di bawah pantauan publik.

Beberapa dampak yang biasa muncul dalam kasus serupa:

  • Gangguan psikologis, mulai dari cemas hingga menarik diri dari pergaulan.
  • Tekanan sosial di sekolah dan lingkungan tempat tinggal.
  • Rasa tidak aman karena konten yang menyebar sulit ditarik kembali.
  • Beban tambahan bagi keluarga korban yang harus menempuh jalur hukum.

Jalur hukum sendiri bukan tanpa tantangan. Proses identifikasi pelaku memerlukan kerja sama platform digital dan penegak hukum, terutama bila akun yang digunakan bersifat anonim.

Dasco menyadari hal itu. Karena itu ia menyeimbangkan langkah hukum jangka pendek dengan dorongan revisi undang-undang untuk jangka panjang.

Langkah Selanjutnya: Konsultasi Pengacara dan Pembahasan di DPR

Setelah pernyataan Jumat itu, langkah berikutnya ada di meja tim kuasa hukum Dasco. Mereka akan mengkaji dasar hukum dan bentuk pelaporan yang akan diajukan.

Dasco belum memastikan kapan laporan resmi dibuat. Ia hanya menyebut prosesnya sedang berjalan dan akan diumumkan pada waktunya.

Di parlemen, dorongan revisi UU Perlindungan Anak menunggu pembahasan lebih lanjut. Dasco berharap aturan soal pidana perundungan anak bisa segera rampung.

Publik akan menunggu apakah langkah hukum ini berujung pada penetapan tersangka, atau justru berhenti di tahap pelaporan. Yang juga ditunggu: apakah revisi undang-undang benar-benar memasukkan pasal pidana perundungan seperti yang dijanjikan.

Untuk konteks pemberitaan hukum nasional, perkembangan kasus serupa bisa dipantau melalui kanal CNN Indonesia. Pembahasan perlindungan anak di ranah legislasi juga dapat ditelusuri lewat pemberitaan situs resmi DPR RI.

Analisis Redaksi: Ketika Anak Menjadi Tameng dan Korban Sekaligus

Ada dua hal yang layak dicatat dari pernyataan Dasco. Pertama, ia berbicara sebagai ayah yang meminta izin kepada anaknya sebelum membawa persoalan ke ranah hukum. Gestur itu kecil, tetapi penting: anak ditempatkan sebagai pihak yang punya suara, bukan sekadar objek yang harus dilindungi.

Kedua, ia berbicara sebagai wakil rakyat yang mendorong revisi undang-undang. Di sinilah persoalan menjadi rumit. Ketika kasus pribadi menjadi pintu masuk bagi agenda legislasi, publik berhak bertanya apakah dorongan itu murni untuk perlindungan anak atau ikut dipengaruhi kepentingan politik yang sedang memanas di MPR.

Yang paling sering terlupakan dalam kasus seperti ini adalah anaknya sendiri. Nama, wajah, dan kehidupan anak pejabat kerap dibongkar di media sosial tanpa izin. Ironisnya, langkah hukum yang ditempuh untuk melindungi justru berpotensi memperbesar sorotan terhadap anak tersebut.

Revisi UU Perlindungan Anak memang mendesak. Aturan yang ada belum cukup tajam menjerat pelaku perundungan digital, apalagi yang bersembunyi di balik anonimitas. Namun janji pasal pidana perundungan baru bermakna bila pembahasannya transparan dan tidak berhenti sebagai retorika di ruang sidang.

Sampai revisi itu selesai, anak-anak korban perundungan tetap bergantung pada keberanian keluarga untuk melapor. Dan pada kecepatan negara memastikan laporan itu tidak berakhir sia-sia.

Sumber: dpr.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad