DPA Pertama di Sumatera: Kejati Sumut Tuntaskan Perkara PT NSHE Rp75,86 Miliar

Nov 20, 2026 - 21:10
 0  1
DPA Pertama di Sumatera: Kejati Sumut Tuntaskan Perkara PT NSHE Rp75,86 Miliar

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menerapkan mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) untuk pertama kalinya di Sumatera dalam perkara dugaan tindak pidana korporasi PT North Sumatera Hydro Energy. Perusahaan wajib membayar kerugian lingkungan Rp75,86 miliar atas kerusakan 25,59 hektare hutan lindung.

Ad
Ad

Penerapan itu dilakukan Kejati Sumut melalui Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Kepala Kejati Sumut Muhibuddin menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penegakan hukum modern yang mengedepankan pemulihan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

"Penegakan hukum modern dengan menerapkan DPA merupakan inovasi hukum nasional yang patut dilakukan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Ini menjadi upaya nyata Kejaksaan dalam mempercepat pemulihan lingkungan dan mengutamakan kepentingan masyarakat," ujar Muhibuddin di Medan, Jumat.

Kronologi Perkara Penebangan di Hutan Lindung Batang Toru

Perkara ini bermula dari dugaan penebangan pohon secara tidak sah di kawasan hutan lindung oleh PT NSHE. Perusahaan tersebut mengerjakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Berdasarkan hasil penanganan perkara, aktivitas penebangan terjadi di kawasan hutan dalam dan di luar Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Penebangan juga menyasar area sempadan sungai.

Dampaknya, kawasan hutan lindung seluas 25,59 hektare mengalami kerusakan yang memengaruhi kondisi tanah dan lingkungan di sekitarnya. Angka itu menjadi dasar penghitungan kerugian lingkungan dalam perkara ini.

Tim ahli lingkungan hidup dan kehutanan yang dilibatkan adalah Prof Dr Ir Bambang Hero Saharjo dan Prof Dr Ir Basuki Wasis. Keduanya menghitung nilai kerusakan lingkungan mencapai Rp75,86 miliar.

Proses penerapan DPA ditempuh secara berjenjang hingga memperoleh persetujuan Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi. Perjanjian kemudian ditandatangani pada 13 Oktober 2026 dan diajukan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk memperoleh pengesahan.

Pengesahan Pengadilan dan Kewajiban PT NSHE

Kepala Kejari Tapsel M Emri Kurniawan mengatakan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan melalui hakim Aurora Quintina telah mengesahkan perjanjian tersebut pada 16 November 2026. Pengesahan tertuang dalam Penetapan Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Psp.

Penetapan itu sekaligus memerintahkan penuntut umum dan PT NSHE melaksanakan seluruh kesepakatan dalam jangka waktu 10 bulan. Ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan selama periode tersebut:

  • Menyelesaikan pembayaran kerugian lingkungan sebesar Rp75,86 miliar, dengan realisasi Rp74,13 miliar hingga pengesahan di pengadilan.
  • Membangun balai desa di Huta Hapesong, Desa Hapesong Baru, sebagai fasilitas sosial bagi masyarakat terdampak.
  • Membangun rumah ibadah di Desa Luat Lombang.
  • Melakukan pembenahan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan.
  • Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sisa kewajiban pembayaran harus diselesaikan sesuai tenggat waktu yang telah disepakati. Hingga berita ini diturunkan, belum ada rincian lebih lanjut mengenai jadwal pelunasan sisa Rp1,73 miliar tersebut.

Dasar Hukum DPA dalam KUHAP Baru

Penerapan DPA merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dua pasal yang menjadi landasan adalah Pasal 65 huruf k dan Pasal 328.

Mekanisme ini memungkinkan penuntut umum menunda penuntutan terhadap korporasi dengan syarat tertentu. Syarat utamanya adalah pemenuhan kewajiban yang disepakati bersama, termasuk pemulihan dampak yang ditimbulkan.

Dalam kasus PT NSHE, DPA tidak menghapus pertanggungjawaban korporasi. Emri menegaskan mekanisme tersebut justru mengikat perusahaan untuk memenuhi sejumlah kewajiban yang telah disepakati dan disahkan pengadilan.

Jika seluruh kewajiban dipenuhi dalam 10 bulan, penuntut umum akan mengajukan permohonan penetapan penghentian penuntutan ke Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Sebaliknya, bila perusahaan gagal, penuntutan akan dilanjutkan tanpa perlu persetujuan tambahan dari pengadilan.

"Penerapan mekanisme DPA tersebut diharapkan menjadi pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata melalui pemulihan kerusakan lingkungan, perbaikan tata kelola perusahaan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak di Kabupaten Tapanuli Selatan," kata Emri.

Dampak bagi Masyarakat dan Sektor Energi

Bagi warga di sekitar proyek PLTA Batang Toru, kewajiban membangun balai desa dan rumah ibadah menjadi bagian dari kompensasi sosial yang menyertai pemulihan lingkungan. Fasilitas itu menyasar desa-desa yang dinilai terdampak langsung.

Dari sisi industri, perkara ini menjadi uji coba pertama penerapan DPA di luar Jawa. Pola penyelesaian serupa sebelumnya belum pernah diterapkan di wilayah Sumatera, sehingga kasus PT NSHE menjadi rujukan bagi penanganan perkara korporasi lain.

Nilai kerugian Rp75,86 miliar yang dihitung dua ahli lingkungan menunjukkan besarnya beban finansial yang harus ditanggung korporasi pelanggar. Angka itu dihitung dari luas kerusakan 25,59 hektare serta dampak terhadap kondisi tanah dan lingkungan.

Yang belum tuntas adalah pengawasan pelaksanaan kesepakatan. Publik belum memperoleh informasi mengenai mekanisme verifikasi atas pembangunan fasilitas sosial dan pembenahan tata kelola perusahaan selama 10 bulan ke depan.

Langkah Selanjutnya dan Pengawasan Pelaksanaan

Selama 10 bulan ke depan, penuntut umum memegang kendali atas kepatuhan PT NSHE. Pelunasan sisa kerugian lingkungan dan realisasi pembangunan fasilitas sosial menjadi indikator utama yang akan dinilai.

Bila semua terpenuhi, penuntutan resmi dihentikan melalui penetapan pengadilan. Namun bila tidak, berkas perkara akan kembali bergulir ke meja hijau tanpa perlu persetujuan baru dari Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Kejati Sumut menyebut penerapan DPA ini sebagai yang pertama di Sumatera. Klaim tersebut menjadikan kasus PT NSHE sebagai tolok ukur keberhasilan pendekatan pemulihan dalam penegakan hukum lingkungan di wilayah itu.

Informasi lebih lanjut mengenai perkara ini dapat ditelusuri melalui laporan ANTARA Sumut. Ketentuan mengenai mekanisme penundaan penuntutan diatur dalam basis data peraturan perundang-undangan yang memuat UU Nomor 20 Tahun 2025.

Analisis Redaksi

Penerapan DPA di Tapanuli Selatan layak diapresiasi sebagai terobosan, tetapi juga menyisakan pertanyaan yang tidak kecil. Kerusakan 25,59 hektare hutan lindung tidak bisa dipulihkan hanya dengan transfer uang, sekalipun nilainya mencapai Rp75,86 miliar. Pemulihan ekologis butuh waktu bertahun-tahun, sementara tenggat DPA hanya 10 bulan.

Ada risiko mekanisme ini dipersepsikan sebagai jalan pintas bagi korporasi berduit. Perusahaan membayar, membangun balai desa, lalu penuntutan dihentikan. Publik berhak tahu sejauh mana pembenahan tata kelola perusahaan benar-benar diverifikasi, bukan sekadar dicatat sebagai kewajiban di atas kertas.

Karena itu, transparansi pelaksanaan menjadi ujian sesungguhnya. Jika DPA pertama di Sumatera ini berjalan tanpa pengawasan publik yang memadai, ia berisiko menjadi preseden buruk: pemidanaan korporasi yang bisa dibeli dengan kompensasi. Jika sebaliknya, ia bisa menjadi model penegakan hukum lingkungan yang benar-benar berpihak pada korban dan ekosistem.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad