Scholar Insight Series FH UPN Veteran Jakarta: Dorong KUHPerdata Nasional hingga Polemik Ketua Partai Jadi Menteri

Nov 20, 2026 - 17:50
 0  1
Scholar Insight Series FH UPN Veteran Jakarta: Dorong KUHPerdata Nasional hingga Polemik Ketua Partai Jadi Menteri

Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta kembali menggelar Scholar Insight Series, seri opini yang menampilkan enam akademisi dengan topik beragam—dari desakan menghadirkan KUHPerdata nasional sampai persoalan ketua partai yang merangkap jabatan menteri.

Ad
Ad

Seri ini menjadi ruang bagi para dosen untuk menuangkan gagasan hukum ke ruang publik, bukan sekadar berhenti di ruang kelas. Enam penulis dari kalangan akademisi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta terlibat dalam program tersebut, dengan pembahasan yang menyentuh isu legislasi hingga etika kekuasaan.

Informasi itu disampaikan melalui kanal berita Hukumonline, yang merangkum peluncuran seri opini tersebut. Dua tema yang paling menonjol adalah dorongan menghadirkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) nasional dan sorotan terhadap ketua partai yang merangkap sebagai menteri.

Enam Akademisi, Enam Gagasan Hukum di Ruang Publik

Scholar Insight Series bukan format baru bagi kampus hukum. Model seri opini semacam ini lazim dipakai fakultas hukum untuk menjembatani dunia akademik dan kebijakan. Dosen yang biasanya menulis jurnal dengan bahasa teknis kini diminta menyampaikan argumen dalam bahasa yang bisa dicerna pembaca awam.

Enam penulis yang terlibat membawa topik yang tidak seragam. Keragaman itu disebut sebagai bagian dari desain acara: satu isu legislasi besar, satu isu etika kekuasaan, dan sejumlah persoalan hukum lain yang relevan dengan perdebatan publik terkini.

Dua tema yang mencuat memberi gambaran arah diskusi:

  • Mendesak KUHPerdata nasional—dorongan agar Indonesia memiliki kodifikasi hukum perdata yang utuh dan kontekstual, bukan sekadar warisan kolonial yang bertahan tanpa pembaruan.
  • Ketua partai merangkap menteri—persoalan etika konstitusi dan tata kelola pemerintahan ketika jabatan politik partai dan jabatan eksekutif dipegang orang yang sama.

Kedua isu itu tidak berdiri sendiri. Keduanya sama-sama menyangkut cara negara menata hukum dan kekuasaan, dan sama-sama menuntut jawaban yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu peraturan.

Mengapa KUHPerdata Nasional Terus Didorong

KUHPerdata yang berlaku di Indonesia saat ini adalah warisan pemerintahan kolonial Belanda. Kitab itu diberlakukan lewat Staatsblad dan hingga kini masih menjadi rujukan utama dalam sengketa perdata, meski banyak pasalnya dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Berbagai upaya pembaruan sebenarnya sudah lama berjalan. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pernah disusun, namun pembahasannya berlarut dan tidak kunjung tuntas di meja legislasi. Di sisi lain, hukum perdata terus bergerak lewat putusan pengadilan, yurisprudensi, dan praktik bisnis yang jauh lebih cepat daripada kodifikasinya.

Di titik itulah dorongan para akademisi menemukan relevansinya. Tanpa kodifikasi nasional, hakim dan praktisi bekerja dengan mozaik aturan yang tersebar—sebagian dari era kolonial, sebagian dari undang-undang sektoral, sebagian lagi dari putusan. Hasilnya, kepastian hukum menjadi mahal untuk ditebus.

Argumen yang biasa diajukan kalangan akademisi menyentuh tiga hal: kepastian, kesesuaian dengan nilai masyarakat, dan efisiensi. Kodifikasi yang utuh memudahkan siapa pun membaca aturan dalam satu naskah, mengurangi tafsir yang saling bertabrakan, dan memberi arah bagi pembentukan hukum berikutnya.

Polemik Ketua Partai yang Merangkap Menteri

Isu kedua menyangkut susunan kabinet. Ketika seorang ketua partai politik duduk sebagai menteri, muncul pertanyaan tentang batas antara fungsi partai dan fungsi pemerintahan. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hal ini bukan hal baru, tetapi perdebatan etikanya tidak pernah benar-benar selesai.

Pendukung biasanya berargumen bahwa perangkapan jabatan memperkuat koalisi dan memudahkan koordinasi antara pemerintah dan parlemen. Kritik datang dari sisi lain: potensi konflik kepentingan, kaburnya garis antara keputusan negara dan kepentingan elektoral, serta melemahnya fungsi pengawasan internal partai.

Diskusi akademik soal ini biasanya merujuk pada prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik—akuntabilitas, transparansi, dan pemisahan fungsi. Sejumlah negara mengatur pembatasan serupa lewat konstitusi atau undang-undang, sementara negara lain membiarkannya sebagai persoalan etika politik yang diselesaikan lewat pertanggungjawaban publik.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini bersinggungan dengan desain koalisi presidensial yang lebar. Semakin banyak partai yang bergabung, semakin besar pula dorongan untuk membagi kursi kabinet sebagai bagian dari kesepakatan politik. Di sinilah pertanyaan etis itu muncul kembali, hampir setiap kali kabinet dibentuk.

Jembatan antara Kampus Hukum dan Kebijakan Publik

Fakultas hukum memikul dua fungsi sekaligus: mendidik calon praktisi dan menyumbang pemikiran bagi pembentukan hukum. Scholar Insight Series adalah salah satu cara menjalankan fungsi kedua itu secara terbuka.

Format opini punya keunggulan tersendiri. Berbeda dari jurnal akademik yang pembacanya terbatas, tulisan opini bisa menjangkau pembuat kebijakan, jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat umum dalam waktu singkat. Ia tidak menggantikan riset mendalam, tetapi membantu menerjemahkan temuan riset ke dalam bahasa perdebatan publik.

Yang perlu dijaga adalah jarak kritis. Akademisi yang menulis di ruang publik tetap dituntut berargumen dengan bukti, bukan dengan preferensi politik sesaat. Pembaca juga berhak tahu dasar klaim yang diajukan, terutama ketika topiknya menyentuh kepentingan partai atau pejabat yang sedang berkuasa.

Untuk isu seperti KUHPerdata nasional, kontribusi akademisi sangat dibutuhkan karena pembahasannya teknis dan mudah tenggelam di antara berita politik harian. Untuk isu seperti perangkapan jabatan, sumbangan akademisi terletak pada kemampuan menata argumen etis secara jernih, tanpa jatuh ke serangan personal.

Langkah Selanjutnya bagi Diskusi Hukum Nasional

Kehadiran seri opini semacam ini tidak otomatis mengubah kebijakan. Namun ia menambah lapisan suara dalam perdebatan yang selama ini didominasi pemerintah dan parlemen.

Pada isu kodifikasi perdata, arah yang bisa ditempuh adalah mendorong pembahasan rancangan yang sudah ada agar masuk prioritas legislasi, sekaligus membuka ruang partisipasi bagi kalangan akademisi dan praktisi. Tanpa dorongan yang konsisten, pembahasan bisa kembali tertunda seperti sebelumnya.

Pada isu perangkapan jabatan, yang dibutuhkan bukan hanya aturan baru, tetapi juga kejelasan standar etika yang disepakati bersama—antara partai, presiden, dan publik yang menilai. Standar itu bisa berbentuk aturan tertulis, bisa juga konvensi ketatanegaraan yang dipegang konsisten.

Enam penulis dalam seri ini setidaknya telah meletakkan bahan diskusi di ruang terbuka. Bagaimana bahan itu ditindaklanjuti, sepenuhnya bergantung pada seberapa serius publik dan pembuat kebijakan menanggapinya.

Analisis Redaksi

Dua tema yang diangkat dalam seri ini sebenarnya berbicara tentang hal yang sama: seberapa rapi Indonesia menata hubungan antara hukum dan kekuasaan. KUHPerdata nasional adalah soal kepastian aturan; perangkapan jabatan ketua partai dan menteri adalah soal kepastian batas. Keduanya menyangkut hal mendasar yang sering diabaikan karena tidak mendesak secara politik.

Kodifikasi perdata yang tertunda bertahun-tahun menunjukkan bahwa pembaruan hukum mudah kalah oleh agenda yang lebih populer. Padahal, setiap tahun penundaan berarti setiap sengketa perdata terus diselesaikan dengan rujukan yang usang. Biaya ketidakpastian itu nyata, meski tidak pernah muncul di berita utama.

Sementara itu, perdebatan soal perangkapan jabatan cenderung berhenti pada retorika. Kritik sering dilontarkan tanpa usulan desain kelembagaan yang jelas, dan pembelaan biasanya berhenti pada dalil koalisi. Ruang tengah yang seharusnya diisi akademisi—merumuskan standar etika yang bisa diuji—masih cukup kosong.

Karena itu, nilai seri opini seperti ini terletak pada konsistensinya. Satu kali terbit tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah argumen yang terus dirawat, diuji, dan diperbarui seiring perkembangan kasus. Di situlah kampus hukum bisa benar-benar berperan, bukan hanya sebagai menara gading yang sesekali bersuara.

Sumber: upnvj.ac.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad