Unhas Lapor Polisi soal Penyerobotan Lahan dan Perusakan Properti Kampus

Nov 20, 2026 - 17:30
 0  1
Unhas Lapor Polisi soal Penyerobotan Lahan dan Perusakan Properti Kampus

Universitas Hasanuddin (Unhas) melaporkan dugaan penyerobotan lahan dan perusakan properti kampus di kawasan Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, ke kepolisian. Laporan menyusul aktivitas pembangunan dan pengerukan tanah oleh pihak yang mengklaim memiliki sertifikat atas lahan tersebut.

Ad
Ad

Laporan disampaikan melalui Pusat Layanan Hukum (PLH) Unhas ke Polrestabes Makassar. Persoalan memuncak pada Jumat (20/11/2026) ketika alat berat jenis ekskavator diduga merusak sejumlah properti kampus.

Kronologi Aktivitas Pembangunan hingga Ekskavator Masuk Kampus

Aktivitas di lokasi dilaporkan berlangsung sejak pekan lalu. Pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan disebut telah melakukan penataan tanah dan membangun pagar beton di kawasan yang dipersiapkan Unhas untuk pembangunan lapangan tembak.

Unhas sempat menempuh jalur dialog. Menurut pihak kampus, upaya komunikasi dengan pihak yang mengklaim kepemilikan lahan tidak membuahkan hasil karena aktivitas pembangunan tetap berlanjut.

Karena itu, PLH Unhas membawa persoalan ini ke Polrestabes Makassar dengan laporan dugaan penyerobotan lahan. Langkah itu diambil sebelum insiden perusakan terjadi.

Pada Jumat (20/11/2026), situasi berkembang. Pihak yang mengklaim kepemilikan lahan diduga mengerahkan ekskavator untuk mengeruk tanah dan merusak tumpukan ban bekas yang telah disiapkan sebagai bagian dari pembangunan fasilitas Lapangan Tembak Unhas.

Humas Unhas, Ishaq Rahman, menyayangkan tindakan sepihak tersebut. Menurut dia, sengketa kepemilikan lahan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum.

“Kami menyayangkan tindakan sepihak pihak yang mengklaim lahan tersebut. Seharusnya mereka menggunakan jalur hukum untuk membuktikan klaimnya, bukan menggunakan cara-cara yang tidak etis,” kata Ishaq, Jumat (20/11/2026).

Dengan perkembangan itu, Unhas menambah satu laporan lagi. Kini ada dua laporan yang disampaikan kampus ke kepolisian, masing-masing ke Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel.

Dua Laporan Unhas dan Permintaan Pemeriksaan Objektif

Ishaq menjelaskan, laporan kedua disampaikan pada hari yang sama dengan insiden perusakan. Unhas menilai pengerukan tanah dan perusakan ban bekas itu masuk kategori perusakan properti kampus.

“Dengan adanya aktivitas perusakan properti milik Unhas yang mereka lakukan, maka hari ini juga Unhas menyampaikan laporan dugaan perusakan ke Polda Sulsel,” kata Ishaq.

Pihak kampus berharap aparat penegak hukum bergerak cepat. Unhas juga meminta penyidik memeriksa seluruh pihak dan dokumen yang berkaitan dengan sengketa secara berimbang.

“Kami berharap aparat penegak hukum dapat segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan serta melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh pihak dan dokumen yang berkaitan,” ujar Ishaq.

Selain itu, Unhas meminta semua pihak menghormati proses hukum. Kampus tidak ingin ada tindakan sepihak yang berpotensi mengganggu keamanan dan aktivitas pendidikan di lingkungan kampus.

Dua laporan itu menempatkan sengketa ini pada jalur pidana sekaligus perdata. Sebab, inti perselisihan ada pada keabsahan klaim kepemilikan tanah yang saling bertentangan.

Klaim Sertifikat 2007 dan Status Tanah Negara Sejak 1981

Perbedaan klaim dokumen menjadi jantung persoalan ini. Unhas menyatakan kawasan Kampus Tamalanrea merupakan tanah negara yang telah digunakan untuk kepentingan pendidikan sejak puluhan tahun lalu.

Kampus tersebut diresmikan Presiden Soeharto pada 17 September 1981. Menurut Unhas, riwayat penguasaan tanah sejak masa itu menjadi salah satu dasar penguatan status lahan.

Di sisi lain, pihak yang mengklaim kepemilikan lahan disebut memiliki sertifikat tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Makassar pada 2007.

Ishaq menilai status kepemilikan lahan perlu diperiksa berdasarkan riwayat penguasaan tanah dan dokumen pertanahan yang dimiliki para pihak. Menurut dia, klaim tidak cukup dibuktikan dengan aktivitas fisik di lapangan.

Perbedaan dokumen inilah yang menurut Unhas harus diselesaikan lewat pemeriksaan dokumen dan proses hukum oleh instansi berwenang. Kampus tidak mengambil posisi menilai keabsahan sertifikat, tetapi meminta mekanisme resmi berjalan.

Praktiknya, sengketa semacam ini biasanya menuntut penelusuran riwayat sertifikat, pengecekan buku tanah, hingga koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional. Selama itu belum tuntas, potensi benturan di lapangan tetap terbuka.

Lapangan Tembak Unhas dan Kerja Sama dengan Brimob Polda Sulsel

Lahan yang disengketakan bukan area kosong tanpa rencana. Unhas menyiapkan kawasan itu untuk pembangunan Lapangan Tembak, fasilitas yang lahir dari kerja sama dengan Satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Kerja sama itu telah ditandatangani Rektor Unhas bersama Komandan Satuan Brimob Polda Sulsel pada 26 Februari 2026. Artinya, proyek ini sudah punya dasar kesepakatan kelembagaan sebelum benturan di lapangan terjadi.

Karena itu, insiden perusakan tidak hanya menyangkut properti kampus. Ada kepentingan institusi lain yang terlibat, yakni Brimob Polda Sulsel sebagai mitra pembangunan fasilitas.

Ban bekas yang dirusak ekskavator disebut telah disiapkan sebagai bagian dari pembangunan Lapangan Tembak. Material itu menjadi penanda bahwa pekerjaan persiapan sudah berjalan di lokasi.

Bagi Unhas, gangguan terhadap proyek ini berdampak langsung pada agenda pengembangan fasilitas kampus. Kampus menegaskan aktivitas pendidikan dan keamanan lingkungan tidak boleh terganggu oleh tindakan sepihak.

Dampak Insiden dan Respons Kampus terhadap Aktivitas Akademik

Insiden Jumat (20/11/2026) memperlihatkan bahwa jalur dialog saja tidak cukup. Unhas menilai tindakan di lapangan berpotensi mengganggu keamanan serta aktivitas pendidikan di lingkungan kampus.

Dampaknya tidak tunggal. Ada kerugian properti berupa ban bekas yang dirusak dan tanah yang dikeruk. Ada pula gangguan terhadap rencana pembangunan fasilitas yang sudah disepakati dengan Brimob Polda Sulsel.

Dari sisi reputasi, sengketa ini menempatkan Unhas pada posisi yang harus membuktikan status lahannya di hadapan penyidik. Kampus memilih menyerahkan pembuktian itu ke proses hukum ketimbang merespons dengan tindakan serupa di lapangan.

Berikut sejumlah poin penting dari persoalan ini:

  • Unhas melaporkan dugaan penyerobotan lahan ke Polrestabes Makassar melalui Pusat Layanan Hukum.
  • Unhas juga melaporkan dugaan perusakan properti kampus ke Polda Sulsel pada 20 November 2026.
  • Pihak pengklaim disebut memiliki sertifikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Makassar pada 2007.
  • Unhas menyatakan Tamalanrea adalah tanah negara yang dipakai untuk pendidikan sejak kampus diresmikan 17 September 1981.
  • Lahan disiapkan untuk Lapangan Tembak hasil kerja sama Unhas dengan Brimob Polda Sulsel yang diteken 26 Februari 2026.

Pihak kampus memilih menempuh dua jalur laporan sekaligus agar persoalan kepemilikan dan perusakan properti ditangani secara terpisah sesuai porsinya.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Tindak Lanjut Polrestabes dan Polda Sulsel

Sekarang bola berada di tangan kepolisian. Unhas berharap Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel segera menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan.

Yang diminta kampus bukan hanya penetapan tersangka atau langkah represif. Unhas menekankan pentingnya pemeriksaan objektif terhadap seluruh pihak dan dokumen yang berkaitan.

Pemeriksaan itu mencakup dokumen pertanahan kedua belah pihak, riwayat penguasaan tanah, serta bukti aktivitas pembangunan dan perusakan di lokasi. Semua itu menjadi bahan bagi penyidik untuk menentukan sikap.

Unhas juga meminta seluruh pihak menahan diri. Kampus tidak ingin ada tindakan baru di lapangan yang memperkeruh situasi sebelum proses hukum berjalan.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang mengklaim kepemilikan lahan. Begitu pula respons kepolisian terkait tindak lanjut kedua laporan tersebut.

Yang jelas, sengketa di Tamalanrea kini berpindah dari lapangan ke meja penyidik. Bagi Unhas, pembuktian status tanah negara sejak 1981 dan keabsahan klaim sertifikat 2007 akan menjadi ujian utama.

Analisis Redaksi

Kasus Unhas ini bukan sekadar benturan dua pihak di atas tanah. Ada pola lama yang berulang: klaim dokumen muncul belakangan, sementara penguasaan fisik oleh institusi pendidikan sudah berjalan puluhan tahun. Sertifikat 2007 di atas kawasan yang telah dipakai sejak 1981 menuntut penjelasan administratif yang tuntas, bukan sekadar adu cepat memasang pagar beton.

Yang paling disorot adalah cara pihak pengklaim bertindak. Membawa ekskavator dan merusak properti kampus, termasuk material untuk Lapangan Tembak yang dibangun bersama Brimob Polda Sulsel, adalah pilihan yang sulit dibenarkan dengan alasan apa pun. Jika klaimnya kuat, jalur hukum justru menjadi cara paling efektif untuk membuktikannya. Tindakan fisik di lapangan hanya melemahkan posisi sendiri di mata penyidik.

Unhas di sisi lain perlu menjaga konsistensi. Dua laporan yang disampaikan ke Polrestabes Makassar dan Polda Sulsel harus diikuti dengan keterbukaan dokumen, termasuk riwayat perolehan lahan dan dasar kerja sama dengan Brimob. Kredibilitas kampus sebagai institusi pendidikan dipertaruhkan. Penyelesaian yang transparan akan menjadi preseden penting bagi pengelolaan aset kampus lain di Sulawesi Selatan.

Sumber: matakita.co, unhas.ac.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad