Sejarah Baru ICJ: Myanmar Dinyatakan Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya

Nov 20, 2026 - 17:10
 0  1
Sejarah Baru ICJ: Myanmar Dinyatakan Bertanggung Jawab atas Genosida Rohingya

Mahkamah Internasional (ICJ) mencatat sejarah baru dengan menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya. Presiden ICJ membacakan putusan yang menyimpulkan bahwa Myanmar memiliki niat menghancurkan populasi Rohingya. Putusan ini menjadi yang pertama dalam sejarah ICJ yang menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas genosida.

Ad
Ad

Putusan Bersejarah Presiden ICJ

Presiden ICJ membacakan putusan pada sidang yang digelar di Den Haag, Belanda. Dalam putusannya, ICJ menyimpulkan bahwa Myanmar telah melanggar Konvensi Genosida 1948. Mahkamah menemukan bukti bahwa tindakan Myanmar terhadap Rohingya dilakukan dengan niat untuk menghancurkan kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian.

Putusan ini merupakan hasil dari gugatan yang diajukan oleh Gambia pada tahun 2019. Gambia menggugat Myanmar ke ICJ dengan tuduhan pelanggaran Konvensi Genosida. Proses hukum di ICJ berlangsung selama beberapa tahun, dengan berbagai sidang dan pemeriksaan bukti.

ICJ adalah mahkamah internasional utama PBB yang berkedudukan di Den Haag. Mahkamah ini berwenang mengadili sengketa antarnegara, termasuk kasus genosida. Putusan ICJ bersifat mengikat secara hukum, meskipun ICJ tidak memiliki kekuatan eksekusi langsung.

Latar Belakang Konflik Rohingya

Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim yang telah lama tinggal di Myanmar. Mereka menghadapi diskriminasi sistematis dan kekerasan selama puluhan tahun. Puncaknya terjadi pada Agustus 2017, ketika militer Myanmar melancarkan operasi besar-besaran terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Operasi tersebut memicu eksodus massal lebih dari 700.000 Rohingya ke Bangladesh. Mereka melaporkan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran desa oleh militer Myanmar. PBB menyebut tindakan tersebut sebagai "contoh buku teks pembersihan etnis".

Sejak itu, komunitas internasional terus menekan Myanmar untuk bertanggung jawab. Gambia, sebagai negara yang mengajukan gugatan, bertindak atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Gugatan Gambia didukung oleh sejumlah negara dan organisasi hak asasi manusia.

Reaksi dan Dampak Putusan

Putusan ICJ disambut positif oleh organisasi hak asasi manusia. Mereka menilai putusan ini sebagai kemenangan bagi keadilan bagi korban genosida Rohingya. Namun, Myanmar diperkirakan akan menolak putusan tersebut. Junta militer Myanmar sebelumnya telah membantah tuduhan genosida.

Putusan ICJ tidak secara otomatis memberikan sanksi. Namun, putusan ini dapat menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk sanksi ekonomi atau tekanan diplomatik. Selain itu, putusan ini dapat digunakan oleh korban untuk menuntut keadilan di pengadilan nasional negara lain.

Dampak jangka panjang putusan ini masih akan terlihat. ICJ akan memantau kepatuhan Myanmar terhadap putusan. Jika Myanmar tidak mematuhi, masalah ini dapat dibawa ke Dewan Keamanan PBB, meskipun kemungkinan veto dari negara anggota tetap dapat menghambat tindakan lebih lanjut.

Langkah Selanjutnya dan Harapan Keadilan

Setelah putusan, ICJ akan menetapkan langkah-langkah yang harus diambil Myanmar untuk mematuhi putusan. Myanmar diwajibkan untuk menghentikan tindakan genosida dan memberikan kompensasi kepada korban. Namun, implementasi putusan ini akan menghadapi tantangan besar mengingat situasi politik di Myanmar.

Masyarakat internasional diharapkan terus mengawal proses ini. Dukungan bagi korban genosida Rohingya harus terus diberikan, termasuk bantuan kemanusiaan dan upaya pemulihan. Putusan ICJ menjadi tonggak penting dalam perjuangan melawan impunitas bagi kejahatan genosida.

Analisis Redaksi

Putusan ICJ ini adalah momen penting dalam hukum internasional, tetapi juga mengingatkan kita pada keterbatasan mekanisme penegakan hukum global. Meskipun ICJ menyatakan Myanmar bertanggung jawab, eksekusi putusan bergantung pada kemauan politik negara-negara, terutama anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tanpa tekanan kolektif yang kuat, putusan ini berisiko menjadi simbol tanpa dampak nyata di lapangan.

Bagi korban Rohingya, putusan ini setidaknya memberikan pengakuan resmi atas penderitaan mereka. Namun, keadilan sejati baru akan tercapai jika ada pertanggungjawaban individu, misalnya melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Proses di ICJ dan ICC harus berjalan seiring untuk memastikan tidak ada impunitas.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan tetangga Myanmar, memiliki peran strategis untuk mendorong implementasi putusan. Diplomasi kemanusiaan dan bantuan bagi pengungsi Rohingya harus terus digalakkan. Dunia sedang menonton: apakah putusan bersejarah ini akan menjadi awal akhir impunitas, atau hanya catatan sejarah tanpa gigi.

Sumber: hukumonline.com, icj-cij.org

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad