Legislator Dukung Usul Megawati soal Hukum Buzzer: Siapa yang Diuntungkan?

Nov 20, 2026 - 17:10
 0  1
Legislator Dukung Usul Megawati soal Hukum Buzzer: Siapa yang Diuntungkan?

Seorang pimpinan komisi bidang informasi DPR mendukung usulan Megawati Soekarnoputri agar pemerintah membentuk hukum khusus tentang buzzer. Dukungan itu membuka kembali perdebatan lama soal batas antara kebebasan berekspresi dan akuntabilitas akun anonim di media sosial.

Ad
Ad

Dukungan tersebut disampaikan merespons pernyataan Megawati yang menilai praktik buzzer perlu diatur dalam aturan tersendiri, bukan hanya dititipkan pada undang-undang yang sudah ada. Sumber pemberitaan awal tidak menyebutkan nama legislator maupun komisi secara rinci, sehingga artikel ini merujuk pada posisinya sebagai pimpinan komisi bidang informasi di DPR.

Isi Usulan Megawati dan Respons Pimpinan Komisi DPR

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden kelima RI, mengusulkan pembentukan hukum khusus yang mengatur aktivitas buzzer. Usulan itu menempatkan buzzer sebagai persoalan hukum tersendiri, bukan sekadar pelanggaran etika di ruang digital.

Pimpinan komisi bidang informasi DPR menyatakan dukungan. Menurutnya, usulan tersebut layak dibahas karena praktik buzzer kerap berada di wilayah abu-abu: dibayar untuk membentuk opini, tetapi sulit dijerat dengan aturan yang ada.

Dukungan ini penting karena komisi bidang informasi adalah pintu masuk bagi pembahasan legislasi terkait media, komunikasi, dan informasi di DPR. Tanpa dukungan dari komisi ini, usulan semacam itu sulit beranjak dari wacana.

Namun, sumber awal tidak memuat kutipan langsung dari legislator tersebut. Yang tersedia hanya pernyataan dukungan, tanpa rincian bentuk hukum yang diinginkan, sanksi, maupun tenggat pembahasan.

Kronologi Wacana Hukum Buzzer dari Megawati ke DPR

Wacana ini bergerak dalam dua tahap. Pertama, Megawati menyampaikan usulan pembentukan hukum khusus tentang buzzer di hadapan publik. Kedua, pimpinan komisi bidang informasi DPR merespons dengan pernyataan dukungan yang kemudian diberitakan media nasional.

Respons itu menandai pergeseran wacana dari kritik politik ke ranah legislasi. Begitu sebuah usulan masuk ke pembicaraan komisi, pertanyaannya berubah: aturan seperti apa yang akan dibuat, dan siapa yang berwenang mengawasinya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi soal rancangan naskah akademik, draf RUU, atau jadwal rapat pembahasan. Sumber juga tidak menyebut apakah usulan ini akan berbentuk undang-undang baru atau revisi terhadap aturan yang sudah ada.

Mengapa Buzzer Sulit Dijerat dengan Aturan yang Ada

Istilah buzzer merujuk pada akun atau individu yang aktif membentuk opini publik di media sosial, sering kali dengan imbalan. Sebagian bekerja terbuka sebagai konsultan komunikasi, sebagian lain memakai identitas anonim.

Kerumitan hukumnya ada pada tiga hal:

  • Identitas: banyak akun tidak terverifikasi, sehingga penegak hukum sulit membuktikan siapa pemiliknya.
  • Aliran dana: pembayaran sering dilakukan tidak langsung, sehingga hubungan antara pemberi kerja dan akun sulit dibuktikan.
  • Batas ekspresi: menyampaikan pendapat adalah hak, dan tidak semua aktivitas buzzer memenuhi unsur pidana.

Selama ini, kasus terkait ujaran kebencian dan penyebaran informasi bohong dijerat memakai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta sejumlah pasal di KUHP. Pendekatan itu dinilai tidak selalu cocok karena fokusnya pada isi unggahan, bukan pada pola kerja buzzer sebagai aktivitas terorganisasi.

Karena itu, gagasan hukum khusus buzzer menyasar sisi yang berbeda: transparansi pemberi kerja, kewajiban pelabelan akun berbayar, dan pertanggungjawaban atas kampanye opini yang sistematis.

Dampak bagi Kebebasan Berekspresi dan Ekosistem Media Sosial

Usulan ini menyentuh dua kepentingan yang sama-sama sah. Di satu sisi, publik berhak terlindungi dari manipulasi opini yang dibiayai. Di sisi lain, warga negara berhak menyampaikan pendapat tanpa takut dikriminalisasi.

Risiko terbesarnya adalah rumusan yang terlalu luas. Jika definisi buzzer dibiarkan kabur, aturan bisa dipakai untuk membungkam kritik biasa, termasuk kritik terhadap pemerintah. Sebaliknya, rumusan yang terlalu sempit akan membuat aturan itu tidak berguna.

Ada juga persoalan kelembagaan. Pengawasan konten digital selama ini tersebar antara Kementerian Komunikasi dan Digital, platform media sosial, serta aparat penegak hukum. Tanpa pembagian kewenangan yang jelas, undang-undang baru berpotensi menambah tumpang tindih, bukan menyelesaikannya.

Pembanding yang sering dipakai adalah aturan transparansi iklan politik di sejumlah negara, yang mewajibkan pengungkapan pihak pembayar kampanye digital. Kerangka semacam itu lebih mudah diterapkan karena menuntut keterbukaan, bukan melarang profesi.

Perdebatan serupa pernah muncul saat revisi UU ITE dibahas. Waktu itu, kritik utama dari organisasi masyarakat sipil adalah pentingnya pasal yang jelas dan sanksi yang proporsional. DPR menghadapi ujian yang sama kali ini.

Langkah Berikutnya: Dari Dukungan Politik ke Pembahasan Resmi

Dukungan satu pimpinan komisi belum cukup untuk menjadikan usulan ini sebagai prioritas legislasi. Di DPR, sebuah gagasan harus melewati pembahasan di badan legislasi, masuk daftar program legislasi nasional, lalu dibahas bersama pemerintah.

Yang perlu diawasi publik adalah apakah usulan ini berlanjut menjadi naskah resmi atau berhenti sebagai pernyataan politik. Sampai sekarang, belum ada tanda-tanda ke arah itu.

Jika pembahasan benar-benar dimulai, tiga hal patut dituntut terbuka: definisi buzzer yang dipakai, jenis sanksi yang dirumuskan, dan mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan aturan. Tanpa ketiganya, undang-undang baru hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Analisis Redaksi

Usulan Megawati layak didengar, tetapi dukungan seorang legislator belum menjawab pertanyaan paling mendasar: apa sebenarnya yang ingin diatur? Buzzer bukan kategori hukum yang tunggal. Ada konsultan komunikasi yang bekerja transparan, ada akun anonim yang dibayar untuk menyerang, dan ada warga biasa yang berpendapat tanpa bayaran. Satu undang-undang yang mencampur ketiganya berisiko salah sasaran.

Yang lebih mendesak bukan menambah undang-undang baru, melainkan menegakkan aturan yang sudah ada secara adil dan transparan. Selama penegakan hukum masih tebang pilih, undang-undang apa pun akan menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung publik. Kritik terhadap pemerintah dan kampanye opini berbayar harus dipisahkan dengan jelas.

Karena itu, dukungan di DPR sebaiknya diuji dengan pertanyaan konkret: apakah pembahasannya akan terbuka untuk publik, apakah organisasi pers dan masyarakat sipil dilibatkan, dan apakah definisinya akan dibatasi secara ketat. Jika jawabannya tidak jelas, dukungan itu hanya retorika. Publik berhak menagih, karena yang dipertaruhkan bukan nasib profesi, melainkan kualitas ruang publik tempat semua orang berbicara.

Sumber: nasional.kompas.com

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad