Ina Liem Bantah Bawa Ijazah Gibran ke MK, Jawab Tuduhan Kesaksian Palsu

Nov 20, 2026 - 16:50
 0  1
Ina Liem Bantah Bawa Ijazah Gibran ke MK, Jawab Tuduhan Kesaksian Palsu

Ina Liem akhirnya buka suara setelah dilaporkan Subhan Palal ke Polda Metro Jaya terkait keterangannya di sidang Mahkamah Konstitusi soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia membantah pernah membawa atau mengklaim membuktikan ijazah Gibran dalam persidangan.

Ad
Ad

Dalam video klarifikasi yang diakses Afu.id, Jumat (20/11/2026), Ina menegaskan kehadirannya di MK adalah sebagai ahli pendidikan. “Saya hadir di Mahkamah Konstitusi sebagai ahli pendidikan, bukan sebagai pihak yang bertugas membuktikan kepemilikan ijazah seseorang,” kata Ina.

Klarifikasi itu muncul setelah Subhan melayangkan surat peringatan hukum tertanggal 12 Oktober 2026 yang meminta Ina mencabut keterangannya dalam 5 x 24 jam. Surat itu disertai ancaman pelaporan pidana. Subhan kemudian merealisasikan ancaman tersebut dengan melapor ke Polda Metro Jaya pada 26 Oktober 2026.

Kronologi Laporan dan Somasi yang Mendahului

Subhan Palal melaporkan Ina Liem ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/B/8115/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Laporan itu masuk pada 26 Oktober 2026, sekitar dua pekan setelah somasi dikirim. Subhan menduga Ina memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat menjadi ahli dalam sidang MK.

Sebelum melapor, Subhan mengirim surat peringatan hukum pada 12 Oktober 2026. Surat itu meminta Ina mencabut keterangan di MK dalam waktu 5 x 24 jam. Jika tidak dipenuhi, Subhan mengancam membawa persoalan ke ranah pidana. Ina mempersoalkan lampiran dalam surat tersebut, yakni video TikTok dari akun Adipel Sniper berjudul “Ina Liem Bawa Bukti Ijazah Diploma Gibran Tamat dan Lulus”.

Menurut Ina, judul video itu dibuat pihak ketiga, bukan olehnya. Ia juga membantah pernah menyampaikan pernyataan seperti tertulis dalam judul video tersebut selama persidangan MK. “Hakim bertanya, buktinya yang surat aslinya bisa diserahkan, diperoleh dari mana? Saya menjawab, ada di website resmi MDIS, publik bisa menyaksikan, press release resmi,” ujar Ina.

Pada Kamis (19/11/2026), Subhan mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor. Namun polisi menyatakan pemeriksaan klarifikasi belum dilakukan karena Subhan masih perlu melengkapi bukti permulaan. Penyidik akan menindaklanjuti laporan sesuai prosedur yang berlaku.

Pihak yang Terlibat dan Isi Keterangan di MK

Ina Liem adalah konsultan pendidikan yang dihadirkan sebagai ahli dalam sidang MK. Ia menjelaskan bahwa tugasnya adalah memberikan pendapat profesional mengenai sistem pendidikan luar negeri, jalur pendidikan, serta prinsip kesetaraan kualifikasi pendidikan. Ia menegaskan tidak bertugas membuktikan kepemilikan ijazah seseorang.

Dalam persidangan, hakim menanyakan sumber dokumen yang menjadi dasar pendapat Ina sebagai ahli. “Hakim meminta surat yang menjadi dasar opini saya sebagai ahli, bukan meminta ijazah. Hakim tentu memahami,” kata Ina. Dokumen yang dimaksud berkaitan dengan Management Development Institute of Singapore (MDIS), lembaga pendidikan tempat Gibran disebut pernah menempuh pendidikan.

Subhan Palal adalah pihak yang melaporkan Ina. Ia menilai keterangan Ina telah membentuk persepsi di masyarakat seolah-olah Gibran memenuhi persyaratan pendidikan. “Akibat keterangan dia ini, sekarang di masyarakat terbentuk opini, apa? Seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN,” kata Subhan di Polda Metro Jaya, Kamis (19/11/2026).

Subhan juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam putusan itu, MA mengabulkan kasasi yang diajukannya dan menyatakan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah serta memerintahkan pencabutannya. Putusan MA tersebut menjadi salah satu latar yang disebut Subhan dalam laporannya.

Latar Belakang Sengketa Ijazah dan Putusan MA

Persoalan ini berakar pada sengketa surat penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Subhan Palal mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran tertanggal 6 Agustus 2019. Sengketa itu berujung pada Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan kasasi Subhan.

Putusan MA menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah dan memerintahkan pencabutannya. Namun, putusan itu berada di ranah tata usaha negara, bukan pidana. Ina Liem dalam sidang MK memberikan keterangan sebagai ahli pendidikan, bukan sebagai pihak yang memverifikasi keaslian ijazah.

Keterangan Ina di MK menjadi sorotan karena dianggap memberi bobot pada pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Subhan menilai keterangan itu memperkuat opini publik bahwa Gibran memenuhi syarat pendidikan. Sementara Ina menegaskan fokus keterangannya adalah sistem pendidikan luar negeri dan kesetaraan kualifikasi, bukan validasi dokumen pribadi seseorang.

Hingga kini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Ina terbukti melakukan tindak pidana. Dugaan pemberian keterangan palsu masih merupakan tuduhan Subhan. Laporan di Polda Metro Jaya masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada tersangka yang ditetapkan.

Dampak dan Reaksi Publik

Laporan terhadap Ina Liem menambah panjang polemik seputar ijazah Gibran Rakabuming Raka. Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan saksi ahli di Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang seharusnya menjadi ruang terakhir bagi sengketa konstitusional. Tuduhan kesaksian palsu di bawah sumpah merupakan perkara serius dengan ancaman pidana.

Di sisi lain, Ina Liem memilih membantah secara terbuka melalui video klarifikasi. Ia menyoroti bahwa judul video TikTok yang dijadikan lampiran somasi dibuat pihak ketiga. Bantahan itu menyoroti risiko penyebaran potongan informasi di media sosial yang kemudian dijadikan dasar laporan hukum.

Subhan Palal tetap pada posisinya. Ia menilai keterangan Ina telah memengaruhi opini publik. Namun, ia masih harus melengkapi bukti permulaan agar laporannya bisa diproses lebih lanjut. Polisi belum melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Subhan sebagai pelapor.

Kasus ini juga memperlihatkan bagaimana sengketa tata usaha negara dan dugaan pidana bisa berjalan paralel. Putusan MA yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana dalam keterangan Ina di MK. Keduanya adalah proses hukum yang berbeda.

Langkah Selanjutnya dan Proses Hukum yang Berjalan

Polda Metro Jaya akan menindaklanjuti laporan Subhan sesuai prosedur. Penyidik masih menunggu kelengkapan bukti permulaan sebelum melakukan pemeriksaan klarifikasi. Jika bukti dianggap cukup, penyidik dapat meningkatkan status laporan ke tahap penyelidikan atau penyidikan.

Ina Liem belum mengajukan langkah hukum balik terkait somasi atau laporan tersebut. Ia memilih memberikan klarifikasi publik terlebih dahulu. Namun, pernyataannya yang menyoroti judul video TikTok buatan pihak ketiga membuka peluang adanya dalil pencemaran nama baik jika ditemukan unsur penyebaran informasi menyesatkan.

Subhan Palal disebut akan melengkapi bukti permulaan yang diminta penyidik. Ia juga masih menempuh proses hukum terkait sengketa surat penyetaraan pendidikan Gibran di ranah tata usaha negara. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 telah mengabulkan kasasinya dan memerintahkan pencabutan surat tersebut.

Publik menunggu apakah laporan pidana terhadap Ina akan berlanjut atau dihentikan karena kurang bukti. Yang jelas, polemik ijazah Gibran belum menemui titik akhir. Dua jalur hukum—sengketa tata usaha negara dan dugaan pidana—berjalan sendiri-sendiri, dan belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Ina bersalah.

Analisis Redaksi: Ketika Keterangan Ahli Diuji di Ranah Pidana

Laporan terhadap Ina Liem memperlihatkan satu persoalan yang jarang dibahas: sejauh mana keterangan seorang ahli di persidangan bisa dijerat pidana. Dalam sistem peradilan, ahli dihadirkan untuk memberi pendapat profesional, bukan untuk membuktikan fakta secara mutlak. Hakim yang menilai bobot keterangan itu. Jika setiap keterangan ahli yang tidak disukai pihak lain berujung laporan pidana, ruang bagi ahli untuk berbicara jujur di pengadilan bisa menyempit.

Tuduhan kesaksian palsu di bawah sumpah adalah perkara berat. Ia membutuhkan bukti bahwa seseorang sengaja memberikan keterangan tidak benar, bukan sekadar berbeda tafsir. Subhan menilai keterangan Ina membentuk opini publik. Namun, opini publik yang terbentuk dari pemberitaan bukanlah ukuran pidana. Putusan MA yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan juga bukan bukti otomatis bahwa Ina bersalah memberikan keterangan palsu. Dua hal itu berada di ranah yang berbeda.

Di sisi lain, Ina perlu menjelaskan secara terbuka dokumen yang ia rujuk di MK. Klarifikasinya menyebut website resmi MDIS dan press release resmi. Transparansi soal dokumen itu akan membantu publik menilai apakah keterangannya memang sebatas pendapat ahli atau melampaui batas. Polisi punya tugas menimbang bukti permulaan dengan hati-hati agar laporan tidak menjadi alat balas dendam di ruang hukum. Kasus ini layak menjadi ujian bagi penegakan hukum yang membedakan antara perbedaan pendapat dan tindak pidana.

Sumber: afu.id, mkri.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad