Posko Makar Listyo Cs Digeledah di Bogor dan Tangerang, Ekspose Tersangka Ditunda
- Kronologi Penggeledahan Posko di Bogor dan Tangerang
- Nama Listyo Sigit Prabowo Muncul di SPDP Kejaksaan
- Kejagung: Penetapan Tersangka Ranah Penyidik Bareskrim
- Tiga Unsur Makar yang Masih Didalami Penyidik
- Dampak Penundaan Ekspose bagi Status Hukum Para Terlapor
- Analisis Redaksi: Ujian Transparansi di Tengah Perkara Berisiko Tinggi
Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di Bogor dan Tangerang yang diduga menjadi posko dalam kasus makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penggeledahan berlangsung sejak Kamis malam, 19 November 2026, dan memaksa ekspose penetapan tersangka bersama Kejaksaan Agung ditunda.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro membenarkan penggeledahan itu. "Iya, ada penggeledahan di Bogor dan Tangerang. Sejak semalam," kata Susatyo saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026) siang, seperti dilaporkan AFU.ID.
Nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sudah tercantum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 11 November 2026. Pencantuman itu memperkuat indikasi bahwa Listyo akan segera ditetapkan sebagai tersangka.
Kronologi Penggeledahan Posko di Bogor dan Tangerang
Rangkaian penyidikan bergerak cepat dalam sepuluh hari terakhir. Laporan polisi diterbitkan Rabu, 11 November 2026, hari yang sama dengan tanggal SPDP yang kemudian muncul di laman Kejaksaan. Sejak itu, penyidik memeriksa saksi dan memburu lokasi-lokasi yang diduga dipakai sebagai markas persiapan.
Selasa malam, 17 November 2026, penggeledahan pertama menyasar sejumlah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Penyidik menyebut tempat itu diduga digunakan sebagai posko dalam dugaan makar yang berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Dua hari kemudian, Kamis malam, 19 November 2026, tim penyidik bergerak ke Bogor dan Tangerang. Hingga Jumat siang, penggeledahan masih berlangsung. "Ya, masih berlangsung. Penyidik menggeledah di beberapa tempat," jelas Susatyo.
Efeknya langsung terasa pada jadwal penyidikan. Bareskrim menunda ekspose hasil gelar perkara dan penetapan tersangka yang sedianya dilakukan bersama Kejaksaan Agung pekan depan. Penyidik memilih merampungkan penggeledahan lebih dulu sebelum mengumumkan nama-nama yang akan dijerat.
Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 59 orang saksi. Penyidik juga masih mendalami tiga unsur dugaan tindak pidana makar, yakni pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan.
Nama Listyo Sigit Prabowo Muncul di SPDP Kejaksaan
Dokumen yang menjadi pijakan banyak pihak adalah SPDP bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 11 November 2026. Dokumen itu sempat beredar dan terdaftar di laman Kejaksaan. Saat AFU.ID mencoba mengakses situs Case Management System (CMS) Kejaksaan, situs tersebut mengalami kendala akses.
Dalam kolom tersangka atau terdakwa, SPDP itu mencantumkan keterangan "Terlapor LISTYO SIGIT PRABOWO, Dkk". Belum diketahui nama-nama lain yang masuk sebagai terlapor selain Listyo.
Adapun pasal yang dicantumkan antara lain:
- Pasal 191 KUHP 2023
- Pasal 193 ayat (1) KUHP 2023
- Pasal 196 ayat (1) KUHP 2023
- Pasal 20 huruf a hingga d
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) berkaitan dengan dugaan tindak pidana makar. Penyidik belum merinci peran masing-masing pihak yang namanya muncul dalam dokumen tersebut.
Kejagung: Penetapan Tersangka Ranah Penyidik Bareskrim
Kejaksaan Agung menegaskan tidak ikut menentukan status hukum para terlapor. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyebut penetapan tersangka sepenuhnya kewenangan penyidik Bareskrim.
"Kejagung hanya menerima, untuk penetapan tersangka ranahnya masih penyidik. Coba tanyakan dulu pihak penyidik Bareskrim," kata Anang kepada AFU.ID melalui pesan singkat, Jumat (20/11/2026).
Anang menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil gelar perkara khusus yang dilakukan Bareskrim sehari sebelumnya. Kejagung juga menunggu SPDP lanjutan sekaligus penetapan tersangka kasus makar.
"Kalau di sistem web kejaksaan pastinya penyidik Bareskrim yang mengupdate. Jadi ranahnya memang masih di Bareskrim sampai pengiriman SPDP terbaru dari hasil gelar perkara kemarin," jelas Anang.
Pernyataan itu menempatkan laman Kejaksaan sebagai cermin, bukan penentu. Nama yang muncul di sistem bergantung pada dokumen yang dikirim penyidik, dan pembaruan berikutnya baru akan terlihat setelah gelar perkara tuntas.
Tiga Unsur Makar yang Masih Didalami Penyidik
Pasal makar tidak berdiri di atas satu tindakan tunggal. Penyidik harus membuktikan rangkaian perbuatan yang berjenjang, mulai dari kesepakatan hingga langkah nyata menuju pelaksanaan. Karena itu, penggeledahan di Cipete, Bogor, dan Tangerang menjadi penting: di situlah penyidik mencari bukti fisik yang bisa mengikat unsur-unsur tersebut.
Polri sendiri mengakui pembuktian perkara ini tidak sederhana. Dalam pemberitaan AFU.ID, kepolisian menyebut tindak pidana makar masuk kategori kejahatan serius sehingga membutuhkan pembuktian yang teliti. Pernyataan itu sejalan dengan lamanya proses pemeriksaan saksi, yang kini mencapai 59 orang.
Penyidik juga belum mengumumkan siapa saja pihak lain di luar Listyo yang masuk dalam lingkaran terlapor. Dokumen SPDP hanya menulis "Dkk" tanpa merinci identitas. Penggeledahan di dua wilayah berbeda menunjukkan jaringan yang diduga tidak terpusat di satu lokasi.
Untuk memperkuat pemahaman atas perkara ini, publik dapat merujuk pada laman resmi Kejaksaan Agung yang menampilkan data SPDP, meski akses ke sistem CMS sempat terkendala saat dikonfirmasi.
Dampak Penundaan Ekspose bagi Status Hukum Para Terlapor
Penundaan ekspose bukan berarti perkara melemah. Sebaliknya, penyidik memilih menuntaskan penggeledahan agar penetapan tersangka berdiri di atas bukti yang lengkap. Konsekuensinya, status hukum Listyo dan pihak lain masih menggantung hingga gelar perkara digelar ulang.
Bagi publik, penundaan ini menimbulkan dua hal sekaligus: ketidakpastian soal siapa yang akan dijerat, dan pertanyaan soal seberapa jauh penyidik bisa menjelaskan dasar penetapan tersangka. SPDP yang sudah beredar lebih dulu telah memberi gambaran awal, tetapi dokumen itu belum menjadi penetapan resmi.
Yang belum terjawab hingga Jumat siang: berapa lokasi yang digeledah di Bogor dan Tangerang, apa yang disita, dan apakah ada pihak yang diamankan. Susatyo hanya menyebut penggeledahan berlangsung di beberapa tempat tanpa merinci hasilnya.
Langkah berikutnya berada di tangan penyidik Bareskrim. Setelah penggeledahan rampung, gelar perkara akan menentukan nama-nama yang naik ke status tersangka, lalu SPDP baru dikirim ke Kejaksaan. Sampai saat itu, daftar di laman Kejaksaan masih berhenti pada satu nama: Listyo Sigit Prabowo, Dkk.
Analisis Redaksi: Ujian Transparansi di Tengah Perkara Berisiko Tinggi
Kasus ini menempatkan Polri pada posisi yang tidak nyaman. Di satu sisi, penyidik mengejar dugaan makar terhadap Presiden, kejahatan yang oleh kepolisian sendiri disebut serius. Di sisi lain, nama yang muncul di dokumen adalah mantan Kapolri, figur yang pernah memimpin institusi yang kini menyelidikinya. Netralitas penyidikan menjadi taruhan.
Penundaan ekspose karena penggeledahan baru bisa dibaca sebagai kehati-hatian, tetapi juga bisa dibaca sebagai sinyal bahwa perkara ini lebih rumit dari perkiraan awal. Publik tidak mendapat penjelasan soal lokasi yang digeledah, barang yang disita, atau pihak yang diperiksa. Keterbukaan pada tahap ini akan menentukan apakah penetapan tersangka nanti diterima sebagai proses hukum atau dicurigai sebagai langkah politik.
Kejaksaan, lewat pernyataan Anang, memilih berdiri di belakang penyidik dan menyerahkan semuanya ke Bareskrim. Sikap itu prosedural, tetapi tidak membantu publik memahami arah perkara. Satu hal yang bisa dipegang: 59 saksi telah diperiksa, tiga unsur makar sedang didalami, dan penggeledahan masih berjalan. Sisanya masih berupa dokumen yang beredar, bukan keputusan resmi.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0