Sekda Kendari Terima Kunjungan Kanwil Kemenkumham Sultra, Perkuat Regulasi dan Bantuan Hukum

Nov 20, 2026 - 15:50
 0  1
Sekda Kendari Terima Kunjungan Kanwil Kemenkumham Sultra, Perkuat Regulasi dan Bantuan Hukum

Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, S.T.P., S.H., M.Si., menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara di Balai Kota Kendari, Jumat (20/11/2026). Pertemuan itu membahas penguatan sinergi antara pemerintah kota dan kementerian dalam pembentukan regulasi daerah serta layanan bantuan hukum.

Ad
Ad

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat koordinasi antar lembaga. Menurut laporan situs resmi Pemerintah Kota Kendari, pertemuan berlangsung di ruang kerja Sekda dan dihadiri sejumlah pejabat dari kedua instansi.

Kronologi Kunjungan Kanwil Kemenkumham Sultra

Kunjungan berlangsung pada Jumat, 20 November 2026. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tenggara datang ke kantor Sekda Kota Kendari untuk bertemu langsung dengan Amir Hasan. Agenda utamanya adalah membahas kerja sama di bidang hukum, khususnya pembentukan produk hukum daerah dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah isu strategis. Mulai dari proses harmonisasi rancangan peraturan daerah hingga pendampingan hukum bagi warga kurang mampu. Diskusi berlangsung terbuka dan membahas langkah konkret yang bisa segera dijalankan.

Menurut laporan yang sama, pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Kanwil Kemenkumham Sultra ke pemerintah kota dan kabupaten di wilayahnya. Tujuannya memastikan program pembinaan hukum berjalan selaras dengan kebutuhan daerah.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka

Dari pihak Pemerintah Kota Kendari, Sekda Amir Hasan menjadi tuan rumah. Ia didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah. Sementara dari Kanwil Kemenkumham Sultra, hadir Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran.

Amir Hasan menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah kota dan Kanwil Kemenkumham agar setiap produk hukum daerah tidak bermasalah di kemudian hari. "Sinergi ini sangat penting agar regulasi yang kita buat benar-benar sesuai dengan aturan yang lebih tinggi," kata Amir Hasan dalam keterangan resmi yang dikutip dari laman kendarikota.go.id.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung pemerintah kota. Menurutnya, Kanwil siap memberikan pendampingan dalam proses harmonisasi regulasi dan memastikan layanan bantuan hukum dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan.

Latar Belakang: Pentingnya Harmonisasi Regulasi Daerah

Pembentukan peraturan daerah tidak bisa dilakukan sembarangan. Setiap rancangan peraturan daerah (raperda) harus melalui proses harmonisasi, yaitu penyesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, termasuk undang-undang dan peraturan menteri. Proses ini biasanya melibatkan Kanwil Kemenkumham sebagai instansi yang berwenang di tingkat provinsi.

Di Kota Kendari, sejumlah raperda tengah disiapkan untuk mengatur berbagai sektor, mulai dari tata ruang hingga pelayanan publik. Tanpa harmonisasi yang baik, regulasi berisiko dibatalkan atau menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Karena itu, koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham menjadi kunci.

Selain regulasi, bantuan hukum juga menjadi fokus. Program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah daerah memiliki peran dalam memfasilitasi akses keadilan bagi warganya, termasuk melalui kerja sama dengan organisasi bantuan hukum.

Dampak bagi Masyarakat dan Pemerintahan Kota Kendari

Sinergi ini diharapkan membawa dampak langsung bagi warga. Regulasi yang harmonis akan menciptakan kepastian hukum dan memudahkan investasi. Sementara layanan bantuan hukum yang baik memastikan warga miskin tetap mendapatkan pendampingan saat menghadapi masalah hukum.

Bagi pemerintah kota, kerja sama ini membantu mempercepat proses pembentukan peraturan daerah. Dengan pendampingan dari Kanwil Kemenkumham, raperda bisa lebih cepat disahkan tanpa melanggar aturan. Hal ini juga mengurangi risiko koreksi dari pemerintah pusat.

Dampak lain adalah peningkatan kapasitas aparatur. Melalui pertemuan seperti ini, pejabat pemerintah kota mendapat pemahaman terbaru tentang regulasi dan prosedur hukum. Pengetahuan itu berguna saat menyusun kebijakan sehari-hari.

Langkah Selanjutnya: Rencana Kerja Sama Konkret

Pertemuan belum menghasilkan kesepakatan tertulis. Namun kedua pihak menyepakati untuk menindaklanjuti dengan kerja sama yang lebih teknis. Salah satu rencana adalah menggelar forum koordinasi rutin antara pemerintah kota dan Kanwil Kemenkumham.

Kanwil Kemenkumham Sultra juga akan terus mendampingi proses harmonisasi raperda yang sedang berjalan. Selain itu, akan ada sosialisasi program bantuan hukum kepada masyarakat dan perangkat kelurahan agar layanan ini lebih dikenal.

Pemerintah Kota Kendari berkomitmen menyiapkan sumber daya yang diperlukan. Termasuk menunjuk pejabat penghubung dan menyediakan data yang dibutuhkan Kanwil. Dengan begitu, kerja sama tidak berhenti pada seremoni, tetapi berlanjut ke tindakan nyata.

Analisis Redaksi: Sinergi yang Harus Dikawal, Bukan Sekadar Simbol

Kunjungan Kanwil Kemenkumham ke Sekda Kendari patut diapresiasi. Namun publik perlu mengawal agar pertemuan ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Selama ini, masalah klasik birokrasi adalah koordinasi yang hanya hangat di awal, lalu dingin di tengah jalan.

Harmonisasi regulasi bukan pekerjaan sekali jadi. Setiap tahun, pemerintah daerah menghasilkan puluhan raperda. Tanpa pendampingan yang konsisten, kualitas produk hukum bisa rendah. Akibatnya, masyarakat yang menjadi korban karena aturan tumpang tindih atau sulit diterapkan.

Begitu pula dengan bantuan hukum. Program ini sering terkendala anggaran dan minim sosialisasi. Warga miskin di Kendari masih banyak yang tidak tahu cara mengakses pendampingan hukum gratis. Kerja sama dengan Kanwil harus mampu menutup celah itu, bukan hanya memperbanyak foto bersama.

Yang paling penting, hasil pertemuan ini perlu diukur. Berapa raperda yang berhasil diharmonisasi? Berapa warga yang mendapat bantuan hukum? Tanpa indikator jelas, sinergi hanya menjadi retorika. Redaksi mendorong pemerintah kota dan Kanwil Kemenkumham menyusun target yang terukur dan melaporkannya kepada publik secara berkala.

Pada akhirnya, hukum adalah fondasi pemerintahan. Jika regulasi dibuat dengan benar dan akses keadilan terbuka lebar, kepercayaan publik akan tumbuh. Pertemuan 20 November 2026 bisa menjadi titik balik, asalkan ada kemauan politik untuk menjalankannya secara sungguh-sungguh.

Sumber: kemenkumham.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad