PSI Absen di Rapat Istana Bogor: Satu-satunya Partai Koalisi yang Tak Hadir

Nov 20, 2026 - 15:50
 0  1
PSI Absen di Rapat Istana Bogor: Satu-satunya Partai Koalisi yang Tak Hadir

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi satu-satunya partai koalisi yang tidak mengirimkan perwakilan dalam pertemuan pembahasan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka di Istana Bogor, Jumat (13/11/2026). Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan mengaku tak melihat sosok dari PSI di ruang pertemuan.

Ad
Ad

"Saya tidak melihat (perwakilan PSI) waktu di Istana Bogor," kata Syahganda di Jakarta, Kamis (19/11/2026), seperti dikutip dari laporan AFU.ID.

Pertemuan itu sendiri merupakan undangan Presiden Prabowo kepada para ketua umum partai politik koalisi. Agendanya tunggal: membicarakan siapa yang akan mengisi kursi wakil presiden setelah Gibran mundur pada Kamis, 12 November 2026.

Kronologi Rapat di Istana Bogor

Syahganda menuturkan, dirinya sempat berbincang dengan sejumlah pihak yang hadir di sela rapat sidang kabinet terbatas. Dari perbincangan itu ia menyimpulkan ada satu partai yang tidak terlihat wakilnya.

"Saya tidak melihat (perwakilan PSI) waktu di Istana Bogor," ujarnya mengulang keterangan yang sama.

Yang hadir, menurut Syahganda, bukan hanya para ketua umum. Sejumlah pengurus partai koalisi juga tampak di lokasi, antara lain Fadli Zon, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, dan Sari Yuliati dari Golkar.

Rangkaian peristiwanya bisa dirunut begini:

  • Kamis, 12 November 2026: Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden.
  • Jumat, 13 November 2026: Presiden Prabowo mengundang para ketua umum partai koalisi ke Istana Bogor untuk membahas pengganti Gibran.
  • Dalam rapat itu, para ketua umum partai koalisi menyatakan tidak mengusung kader sendiri dan mendukung kader Gerindra.
  • Kamis, 19 November 2026: Syahganda mengungkap PSI tak terlihat di pertemuan tersebut.

Setelah pertemuan pertama, Prabowo dijadwalkan kembali menemui para ketua umum partai setelah kunjungannya dari luar negeri. Namun Syahganda mengaku belum memegang kepastian jadwalnya. "Coba nanti saya cek. Saya belum ketemu Presiden lagi," ungkapnya.

Siapa Saja yang Dianggap Layak Menggantikan Gibran

Dari rapat itu, nama-nama kuat dari Gerindra langsung mengemuka. Tiga nama yang paling sering disebut adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono.

Ada juga satu nama yang sempat muncul dari masukan publik, yakni Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Namun hingga kini, tiga nama dari Gerindra yang paling menguat.

Bahkan daftar itu kembali mengerucut. Kini hanya tersisa dua nama: Dasco dan Muzani. Presiden disebut akan mengajukan dua nama tersebut ke MPR RI sebelum penetapan resmi dilakukan.

Mekanisme ini penting dicatat karena bukan presiden yang menetapkan sendiri. Prabowo mengajukan nama, MPR yang memilih dan menetapkan. Artinya, lobi antarpartai di parlemen tetap menentukan hasil akhir, sekalipun koalisi sudah menyatakan dukungan.

Mengapa PSI Tidak Hadir

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari PSI soal ketidakhadiran mereka. Tidak ada pernyataan dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maupun pengurus lain yang dikutip dalam laporan tersebut.

Yang tersedia hanya keterangan Syahganda bahwa ia tidak melihat perwakilan PSI di Istana Bogor. Pernyataan itu disampaikan sebagai pengamatan, bukan sebagai kesimpulan resmi pemerintah.

Posisi PSI sendiri cukup unik dalam koalisi. Partai ini kerap tampil berbeda dari partai pendukung pemerintah lainnya, terutama dalam gaya komunikasi politiknya. Ketidakhadiran dalam rapat sepenting penentuan wakil presiden tentu memancing tanya, terutama karena semua partai koalisi lain hadir.

Belum jelas apakah absennya PSI karena tidak diundang, tidak bisa hadir, atau memilih tidak hadir. Ketiga kemungkinan itu belum dibedakan oleh sumber berita. Pembaca perlu menunggu keterangan langsung dari pihak PSI untuk memastikannya.

Dampak bagi Peta Koalisi dan Proses di MPR

Secara formal, absennya satu partai tidak membatalkan jalannya proses. Para ketua umum yang hadir sudah menyatakan dukungan terhadap kader Gerindra. Dua nama pun sudah disiapkan untuk diajukan ke MPR.

Tapi secara politik, sinyalnya berbeda. Rapat di Istana Bogor itu adalah momen konsolidasi koalisi. Ketika satu partai tidak terlihat, publik akan membaca ada jarak yang perlu dijelaskan.

Proses selanjutnya bergantung pada dua hal: kapan Prabowo menggelar pertemuan lanjutan dengan para ketua umum setelah pulang dari luar negeri, dan kapan dua nama itu resmi diserahkan ke MPR. Jadwal keduanya belum pasti.

Sejumlah pengamat hukum juga mengingatkan MPR agar cermat menghitung tenggat waktu pengajuan calon wakil presiden dan waktu pemilihan. Kesalahan hitung berpotensi melanggar UU MD3 dan membuat hasil pemilihan batal demi hukum. Peringatan itu relevan karena tahapan penggantian wakil presiden di tengah masa jabatan punya batas waktu yang ketat.

Untuk konteks perbandingan soal bagaimana partai-partai lain memposisikan diri dalam koalisi, pembaca bisa menelusuri pemberitaan politik nasional di kanal nasional AFU.ID.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Dua Nama di MPR

Semua mata kini tertuju pada langkah Prabowo berikutnya. Ia dijadwalkan menemui lagi para ketua umum partai koalisi, meski tanggalnya belum diumumkan.

Setelah itu, dua nama dari Gerindra akan diajukan ke MPR RI. Dasco dan Muzani berada di posisi terdepan. Siapa pun yang akhirnya ditetapkan, prosesnya harus melewati pemilihan di parlemen.

Bagi PSI, ketidakhadiran di Istana Bogor menyisakan satu pertanyaan yang belum terjawab: apakah partai itu tetap solid di dalam koalisi, atau mulai mengambil jarak dari arus utama pendukung Prabowo.

Analisis Redaksi

Absennya PSI di rapat penentuan wakil presiden bukan peristiwa kecil. Semua partai koalisi hadir, kecuali satu. Dalam politik, ketidakhadiran pada momen seperti itu hampir selalu punya arti, entah karena alasan teknis atau karena perhitungan politik yang lebih dalam.

Yang menarik, PSI justru berada di bawah kepemimpinan Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo. Posisi itu membuat PSI punya kedekatan historis dengan lingkaran kekuasaan, tapi juga rentan dianggap tidak sepenuhnya bagian dari arus utama koalisi Prabowo. Jarak seperti ini biasanya terlihat jelas saat pembagian kekuasaan berlangsung.

Dari sisi proses, penggantian wakil presiden di tengah jalan adalah ujian bagi mekanisme konstitusi. Kalau dua nama sudah disiapkan dan MPR tinggal memilih, pertanyaannya bukan lagi soal siapa yang paling kuat, melainkan apakah tahapannya dijalankan sesuai tenggat yang diatur undang-undang. Peringatan para pakar hukum soal risiko batal demi hukum sebaiknya tidak diabaikan.

Untuk publik, yang paling layak ditunggu adalah keterangan resmi PSI. Selama partai itu belum bicara, absennya mereka tetap menjadi tanda tanya yang bisa ditafsirkan ke mana saja.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad