Pembuktian Tindak Pidana Makar Kasus Listyo Sigit: Polri Akui Tak Sederhana
Polri mengakui pembuktian tindak pidana makar dalam kasus penyadapan Presiden yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak sederhana. Penyidik harus membuktikan tiga unsur sekaligus: pemufakatan, perbuatan persiapan, dan permulaan pelaksanaan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan hal itu pada Kamis (19/11/2026). Menurut dia, penyidikan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa hanya karena kasusnya menyita perhatian publik.
"Kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tentu tidaklah sederhana," katanya.
Hingga kini, belum ada satu pun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan makar ini. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti tambahan dan memeriksa sejumlah saksi.
Kronologi: Dari Laporan Polisi hingga Gelar Perkara
Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar. Laporan itu terpisah dari perkara utama penyadapan Presiden yang sudah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka.
Keempatnya adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Penanganan perkara makar berjalan di jalur penyelidikan sendiri karena pembuktiannya berbeda dan butuh pendalaman tersendiri.
Untuk mengusut dugaan makar, Polri membentuk tim khusus yang dipimpin Kabareskrim Komjen Asep Safrudin. Tim ini bekerja mengumpulkan bukti tambahan sebelum menentukan arah perkara.
Dalam perkembangannya, Bareskrim menggelar perkara dengan menggandeng Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan sejumlah ahli. Gelar perkara itu disebut melibatkan pengawasan dari Itwasum dan Propam.
Susatyo menjelaskan, seluruh pemeriksaan dilakukan berbasis dokumen. "Semua yang kami lakukan pemeriksaan itu adalah by document," jelasnya.
Dari sisi saksi, penyidik telah memeriksa 59 orang, termasuk Listyo dan pihak lain yang disebut dalam laporan. Pemeriksaan itu menjadi bagian dari upaya memetakan peran masing-masing pihak.
Tiga Unsur Makar yang Harus Dibuktikan Penyidik
Dalam hukum pidana Indonesia, makar tidak bisa dibuktikan hanya dengan dugaan adanya niat atau pertemuan. Penyidik harus menunjukkan rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur pasal secara utuh.
Susatyo merinci tiga hal yang wajib dibuktikan:
- Pemufakatan — adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang diduga terlibat.
- Perbuatan persiapan — langkah konkret yang dilakukan sebelum pelaksanaan.
- Permulaan pelaksanaan — tindakan yang sudah mengarah pada eksekusi rencana.
Ketiga unsur itu bersifat kumulatif dalam praktik penyidikan. Artinya, jika satu unsur saja tidak terpenuhi, konstruksi pasal makar bisa runtuh di pengadilan.
Karena itu, penyidik memilih berhati-hati. Polri juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk perangkat gadget, untuk dianalisis lebih lanjut.
"Dengan pengamanan alat-alat gadget dan sebagainya, itu juga akan kita pelajari. Begitu juga alat bukti lain terkait yang bisa menguatkan daripada penyidikan kasus makar ini," ungkap Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan Kapolri itu menegaskan bahwa perkara makar masih berada di tahap penyidikan, bukan penuntutan. "Belum (penetapan tersangka), masih dalam proses," kata Suyudi.
Empat Tersangka Perkara Utama dan Status Hukumnya
Perlu dipisahkan antara perkara utama dan perkara dugaan makar. Perkara utama penyadapan Presiden sudah menetapkan empat tersangka, sementara perkara makar belum menyentuh tahap itu.
Listyo Sigit Prabowo adalah mantan Kapolri yang kini berstatus tersangka dalam perkara utama. Namanya juga muncul dalam laporan polisi dugaan makar yang ditangani tim khusus Bareskrim.
Nama Listyo dilaporkan turut tercantum dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus makar di Kejaksaan Agung. Dokumen itu menjadi penanda bahwa penyidikan bergulir ke ranah kejaksaan, meski status tersangka makar belum ditetapkan.
Polri menegaskan, penetapan tersangka dalam perkara makar tidak akan dilakukan sekadar untuk memenuhi tekanan publik. Penyidik membutuhkan bukti kuat yang bisa diuji di persidangan.
Pengawasan Kompolnas menjadi penting karena kasus ini melibatkan institusi Polri sendiri. Independensi penyidikan menjadi taruhan, terutama karena salah satu pihak yang diperiksa adalah mantan orang nomor satu di korps Bhayangkara.
Dampak Kasus Makar terhadap Institusi Polri
Kasus ini menempatkan Polri dalam posisi sulit. Di satu sisi, penyidik dituntut tuntas mengusut dugaan kejahatan terhadap keamanan negara. Di sisi lain, mereka harus menjaga agar proses hukum tidak terlihat sebagai balas dendam antar-elite.
Publik menaruh perhatian besar karena melibatkan nama mantan Kapolri. Setiap langkah penyidik akan dibaca sebagai sinyal politik, bukan sekadar persoalan hukum.
Kehadiran Kompolnas, Itwasum, dan Propam dalam gelar perkara menjadi upaya menjaga akuntabilitas. Mekanisme itu juga berfungsi mencegah tuduhan rekayasa kasus.
Bagi masyarakat, yang paling dinanti adalah kejelasan unsur hukum. Tanpa itu, istilah makar berisiko dipersepsikan sebagai alat menekan pihak tertentu.
Pemeriksaan 59 saksi menunjukkan penyidik tidak bekerja setengah hati. Namun jumlah saksi tidak otomatis berarti kasus kuat. Kualitas keterangan dan kesesuaiannya dengan alat bukti dokumen tetap menjadi penentu.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Hasil Gelar Perkara
Gelar perkara kasus dugaan makar belum rampung. Hasilnya akan menentukan apakah penyidikan naik ke tahap penetapan tersangka atau dihentikan karena unsur tidak terpenuhi.
Susatyo memastikan penyidik terus menganalisis barang bukti awal. Pemeriksaan saksi tambahan juga masih terbuka, termasuk pihak-pihak yang belum dipanggil.
Tim khusus di bawah Kabareskrim Komjen Asep Safrudin disebut akan melaporkan hasil kerja secara bertahap. Polri berjanji mengumumkan perkembangan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
Yang jelas, tidak ada tenggat waktu resmi yang disebutkan. Penyidik memilih mengikuti tempo pembuktian, bukan tempo opini publik.
Bagi pihak yang dilaporkan, status hukum mereka masih sebatas saksi dalam perkara makar. Namun laporan polisi dan masuknya nama dalam SPDP di Kejaksaan Agung menandakan perkara ini belum akan surut dalam waktu dekat.
Analisis Redaksi
Pengakuan Polri bahwa pembuktian makar tidak sederhana sebenarnya adalah pernyataan yang sehat secara hukum. Pasal makar tidak dirancang untuk menyeret orang hanya karena kritik atau pertemuan tertutup. Ia menuntut bukti adanya kesepakatan, persiapan, dan langkah awal menuju eksekusi.
Masalahnya, pernyataan itu muncul di tengah kasus yang melibatkan mantan Kapolri. Publik sulit menerima argumen kehati-hatian sebagai murni profesionalisme. Ada kecurigaan bahwa tempo penyidikan disesuaikan dengan kepentingan politik tertentu.
Karena itu, transparansi menjadi kunci. Polri tidak cukup menyebut telah memeriksa 59 saksi atau menggandeng Kompolnas. Publik butuh penjelasan unsur hukum mana yang sudah terpenuhi dan mana yang belum.
Jika unsur makar ternyata tidak terbukti, Polri harus berani menghentikan penyidikan secara terbuka. Sebaliknya, jika bukti kuat ditemukan, penetapan tersangka tidak boleh ditunda hanya karena pertimbangan citra institusi. Kehati-hatian yang dimaksud seharusnya berjalan dua arah.
Sumber: afu.id, kompolnas.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0