Nama Listyo Sigit Masuk SPDP Kejagung, Ancaman Jeratan Kasus Makar Makin Nyata
Nama Listyo Sigit Prabowo tercatat dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kejaksaan Agung bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 11 November 2026. Meski begitu, penetapan status tersangka tetap berada di tangan penyidik Bareskrim Polri yang menunda ekspose hasil gelar perkara ke pekan depan.
Dari laman Case Management System (CMS) Kejaksaan Agung, surat perintah dimulainya penyidikan atas Listyo terbit pada 11 November 2026. Penerbitan itu menyusul pengiriman hasil penyelidikan Bareskrim Polri terkait dugaan tindak pidana makar yang dilakukan Listyo dan kawan-kawan.
Dalam kolom tersangka/terdakwa, SPDP itu mencantumkan keterangan "Terlapor LISTYO SIGIT PRABOWO, Dkk". Pasal yang dicantumkan antara lain Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 196 ayat (1) KUHP 2023; Pasal 20 huruf a hingga d; serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana makar. Sementara itu, saat Afu.id mencoba mengakses kembali situs CMS yang memuat keterangan SPDP tersebut, situs mengalami kendala akses.
Kronologi Penerbitan SPDP dan Penundaan Ekspose
Jejak SPDP ini bermula dari penyelidikan Bareskrim Polri atas kasus dugaan makar. Hasil penyelidikan itu dikirim ke Kejaksaan Agung, lalu diterbitkan SPDP pada 11 November 2026. Surat tersebut sempat beredar terbatas di beberapa kalangan sebelum akhirnya terkonfirmasi lewat sistem kejaksaan.
Rencana ekspose atau pemaparan lengkap hasil gelar perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) sedianya digelar Jumat, 20 November 2026. Namun, agenda itu ditunda ke pekan depan.
"Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan," kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, saat dikonfirmasi, Jumat (20/11/2026).
Susatyo belum menjelaskan alasan penundaan. Ia hanya menyatakan bahwa penundaan itu sudah disepakati Bareskrim dan Kejagung. "Sudah disepakati juga dengan pihak Kejagung agar ekspose digelar minggu depan," jelasnya.
Ekspose tersebut merupakan tindak lanjut gelar perkara internal yang digelar Kamis, 19 November 2026. Gelar perkara internal dilakukan untuk memastikan penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum.
Dalam gelar perkara itu, penyidik melibatkan Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), serta para saksi ahli.
Pernyataan Kejagung soal Status Tersangka Listyo
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa penetapan tersangka bukan kewenangan institusinya. Ia meminta agar pertanyaan soal status Listyo diarahkan ke penyidik.
"Kejagung hanya menerima, untuk penetapan tersangka ranahnya masih penyidik. Coba tanyakan dulu pihak penyidik," kata Anang kepada Afu.id melalui pesan singkat, Jumat (20/11/2026).
Anang menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil gelar perkara khusus yang dilakukan Bareskrim sehari sebelumnya. Kejagung juga menunggu SPDP lanjutan sekaligus penetapan tersangka kasus makar oleh Bareskrim.
"Kalau di sistem web kejaksaan pastinya penyidik Bareskrim yang mengupdate. Jadi ranahnya memang masih di Bareskrim sampai pengiriman SPDP terbaru dari hasil gelar perkara kemarin," jelas Anang.
Dengan demikian, keberadaan nama Listyo dalam SPDP belum otomatis berarti status tersangkanya resmi ditetapkan dalam perkara makar. SPDP menandai dimulainya penyidikan, sementara penetapan tersangka menyusul melalui mekanisme gelar perkara.
Pihak yang Terlibat dan Konstruksi Hukum Perkara
Gelar perkara internal Bareskrim bertujuan mendalami konstruksi hukum, menguji fakta serta bukti baru, dan memastikan penyidikan dugaan makar berjalan sesuai prosedur. Sejumlah institusi pengawas dilibatkan agar prosesnya terkontrol.
Susatyo menyebut gelar perkara akan memetakan pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan. Pemetaan itu menjadi dasar untuk menentukan siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara makar.
"Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," ujar Susatyo.
Mantan Kapolres Metro Jakarta Pusat itu berkomitmen agar proses gelar perkara mengikuti aturan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ucapnya.
Dalam perkara ini, sejumlah nama sudah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Bareskrim Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses.
Dari kasus penyadapan itu, penyidik menemukan dugaan permufakatan jahat berupa makar berdasarkan alat-alat bukti yang disita Dittipidum Bareskrim Polri.
Dampak Penundaan Ekspose bagi Publik dan Para Pihak
Penundaan ekspose membuat status hukum para pihak dalam perkara makar belum tuntas diumumkan. Publik belum mendapat gambaran utuh soal siapa yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam konstruksi makar.
Bagi Listyo dan rekan-rekannya, keberadaan nama dalam SPDP memperbesar tekanan politik dan hukum. Nama mereka kini tercatat dalam sistem resmi kejaksaan, meski status tersangka untuk perkara makar belum final.
Bagi Kejagung, penundaan ini menempatkan institusi itu pada posisi menunggu. Anang menyatakan Kejagung hanya menerima dan menunggu pembaruan data dari penyidik Bareskrim.
Bagi Bareskrim, penundaan ekspose memperpanjang rangkaian penyidikan yang sudah melibatkan 59 saksi, termasuk Listyo cs. Gelar perkara yang melibatkan Itwasum, Propam, dan Kompolnas menunjukkan penyidik berupaya menjaga akuntabilitas proses.
Sejumlah spekulasi menyebut Geng Solo berada dalam pusaran kasus ini. Namun, polisi belum mengumumkan keterkaitan tersebut secara resmi.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Ekspose dan SPDP Lanjutan
Ekspose hasil gelar perkara bersama JPU dijadwalkan berlangsung pekan depan. Forum itu akan mempertemukan penyidik dan jaksa untuk membahas konstruksi hukum serta bukti yang sudah dikumpulkan.
Setelah ekspose, penyidik Bareskrim dijadwalkan mengirim SPDP lanjutan ke Kejaksaan Agung. Anang menyatakan pihaknya menunggu pengiriman SPDP terbaru sebagai hasil dari gelar perkara pada 19 November 2026.
Jika SPDP lanjutan terbit, status hukum para pihak dalam perkara makar akan lebih jelas. Penetapan tersangka untuk perkara makar akan menjadi penentu arah proses hukum berikutnya.
Sampai saat itu, nama Listyo Sigit Prabowo tetap tercatat dalam SPDP bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum. Status tersangkanya untuk perkara makar masih menunggu keputusan penyidik.
Analisis Redaksi
Perkara ini menunjukkan bahwa surat administrasi bisa menjadi penanda politik yang kuat. SPDP bertanggal 11 November 2026 itu bukan surat sembarangan. Ia mencantumkan nama mantan Kapolri dalam kolom terlapor, lengkap dengan pasal makar. Efeknya bukan hanya hukum, tetapi juga sinyal bahwa penyidikan bergerak ke arah yang lebih serius.
Yang menarik, Kejagung dan Bareskrim sama-sama berhati-hati. Anang menolak berbicara soal status tersangka, Susatyo menunda ekspose tanpa menjelaskan alasan. Di satu sisi, kehati-hatian itu wajar karena perkara menyangkut nama besar. Di sisi lain, penundaan berulang tanpa penjelasan membuka ruang spekulasi yang justru merugikan proses hukum itu sendiri.
Publik berhak mendapat kejelasan, bukan karena rasa ingin tahu, melainkan karena kasus ini menyangkut dugaan makar terhadap presiden dan melibatkan sejumlah jenderal aktif. Gelar perkara yang melibatkan Propam, Itwasum, dan Kompolnas seharusnya menjadi jaminan transparansi. Jika hasilnya terus ditunda, jaminan itu kehilangan makna. Pekan depan menjadi ujian: apakah penyidik benar-benar menuntaskan konstruksi hukum, atau kembali menunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Sumber: kejaksaan.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0