Kejati Jatim Dalami Aliran Dana KBS Rp 3,2 M ke Anggota Dewan

Nov 20, 2026 - 13:00
 0  1
Kejati Jatim Dalami Aliran Dana KBS Rp 3,2 M ke Anggota Dewan

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mendalami aliran dana korupsi kas PDTS Kebun Binatang Surabaya senilai Rp 3,2 miliar. Sebanyak Rp 707 juta lebih di antaranya diduga mengalir sebagai honorarium ke anggota DPRD Surabaya.

Ad
Ad

Aspidsus Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja menyatakan penyidik akan menelusuri lebih jauh penggunaan dana operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu. Pernyataan disampaikan dalam jumpa pers di Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026).

Kronologi Penetapan Tersangka dan Temuan Audit BPKP

Kasus ini bermula dari dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) tahun anggaran 2025-2026. Kejati Jatim menetapkan empat tersangka dengan total kerugian negara Rp 3.270.559.452 berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur.

Keempat tersangka adalah MN selaku Direktur Keuangan dan SDM, NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES selaku Anggota Badan Pengawas, serta MM selaku advokat dari kantor Ma'ruf Syah. Penetapan tersangka diumumkan Kejati Jatim sebelum jumpa pers Kamis tersebut.

Punia merinci pembagian anggaran yang dibuat keempat tersangka. Sebanyak Rp 2,410 miliar lebih dialokasikan untuk menutup perkara di Kejari Tanjung Perak melalui MM. Sisanya, Rp 707 juta lebih, untuk kegiatan operasional, BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp 3.270.559.452 sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP Jawa Timur," ungkap Punia.

Honorarium Rp 707 Juta dan Dugaan Aliran ke Anggota Dewan

Punia menegaskan pembayaran honorarium tersebut ditujukan untuk pihak internal PDTS KBS. Namun, ia tidak menutup kemungkinan penyidik menelusuri kemungkinan aliran dana ke pihak luar, termasuk anggota DPRD Surabaya.

"Nanti kami akan dalami lagi. Jadi, honorarium itu pertanggungjawaban yang dibuat di dalam pertanggungjawaban internalnya mereka. Nanti kami tambahkan lagi nanti," terang Punia.

Ketika ditanya soal salah seorang anggota Komisi B DPRD Surabaya yang mengaku telah mengembalikan uang tersebut, Punia menyatakan belum menerima informasi itu. "Belum dapat informasi itu. Nanti kami akan dalami lagi. Penyidik akan mendalami lagi," tandasnya.

Pernyataan itu menandakan penyidikan belum berhenti pada empat tersangka. Penelusuran aliran dana menjadi kunci untuk memastikan apakah uang kas PDTS KBS benar-benar hanya berputar di internal perusahaan daerah atau melibatkan pihak lain.

Peran Empat Tersangka dalam Korupsi Kas KBS

Kejati Jatim sebelumnya menyebut keempat tersangka memiliki peran berbeda dalam pengelolaan keuangan PDTS KBS. MN dan NW sebagai direktur bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran perusahaan daerah. EES sebagai Anggota Badan Pengawas seharusnya menjalankan fungsi kontrol. MM, advokat dari kantor Ma'ruf Syah, diduga menjadi perantara penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

Pola yang disebut kejaksaan adalah gali lubang tutup lubang. Dana kas PDTS KBS dipakai untuk menutup perkara lain, lalu kekurangan ditutupi dengan pos-pos pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Rincian alokasi yang dibuat para tersangka menunjukkan pembagian yang jelas:

  • Rp 2,410 miliar lebih untuk menutup perkara di Kejari Tanjung Perak melalui MM.
  • Rp 707 juta lebih untuk kegiatan operasional, BBM, pembayaran THR, dan honorarium yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
  • Total kerugian negara Rp 3.270.559.452 sesuai audit BPKP Jawa Timur.

Dampak pada Pengelolaan PDTS Kebun Binatang Surabaya

Kasus ini menyeret pengelolaan PDTS KBS, perusahaan daerah yang mengelola salah satu ikon wisata Kota Surabaya. Dugaan korupsi pada tahun anggaran 2025-2026 menimbulkan pertanyaan tentang pengawasan internal dan fungsi Badan Pengawas.

EES yang menjabat Anggota Badan Pengawas justru ditetapkan sebagai tersangka. Fakta itu menunjukkan fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kejaksaan menilai pertanggungjawaban internal yang dibuat para tersangka tidak sesuai dengan penggunaan uang kas yang sebenarnya.

Bagi publik Surabaya, KBS bukan sekadar perusahaan daerah. Kebun binatang itu menjadi destinasi wisata keluarga dan sumber pendapatan asli daerah. Ketika kasnya dipakai untuk kepentingan di luar peruntukan, dampaknya dirasakan langsung pada kualitas layanan dan kepercayaan publik.

Langkah Selanjutnya: Penelusuran Aliran Dana dan Pengembangan Penyidikan

Kejati Jatim memastikan penyidikan berlanjut. Fokus berikutnya adalah mendalami aliran dana honorarium dan operasional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik juga akan menelusuri klaim pengembalian uang oleh anggota Komisi B DPRD Surabaya.

Punia tidak merinci kapan pemeriksaan tambahan dilakukan. Ia hanya menegaskan penyidik akan mendalami lagi temuan tersebut. Pernyataan senada disampaikan soal kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka.

Publikasi kasus ini juga menjadi ujian bagi transparansi Kejati Jatim. Sejauh ini, kejaksaan baru mengumumkan empat tersangka dan angka kerugian negara berdasarkan audit BPKP. Nama-nama lengkap tersangka masih disingkat, dan belum ada keterangan resmi soal pihak yang menerima honorarium.

Untuk mengikuti perkembangan kasus korupsi di Jawa Timur, publik dapat memantau pemberitaan detikJatim dan rilis resmi Kejati Jawa Timur.

Analisis Redaksi: Ujian Transparansi di Balik Angka Rp 3,2 Miliar

Angka Rp 3,2 miliar bukan jumlah kecil bagi perusahaan daerah seukuran PDTS KBS. Yang membuat kasus ini serius bukan hanya nominalnya, tetapi pola yang dibangun para tersangka: menutup perkara di Kejari Tanjung Perak dengan uang kas perusahaan, lalu menambal kekurangan lewat pos operasional dan honorarium. Jika pola itu benar, pengelolaan keuangan PDTS KBS telah dipakai untuk kepentingan di luar fungsi perusahaan daerah.

Pernyataan Punia soal honorarium internal perlu diuji. Ia menyebut pembayaran itu untuk pihak internal PDTS KBS, tetapi sekaligus berjanji mendalami kemungkinan aliran ke anggota DPRD Surabaya. Ada anggota Komisi B yang mengaku mengembalikan uang, namun kejaksaan mengaku belum menerima informasi itu. Celah komunikasi semacam ini harus segera ditutup. Pengembalian uang tidak menghapus dugaan pidana, tetapi keterbukaan soal siapa menerima dan berapa jumlahnya penting untuk mengukur seberapa jauh kasus ini menyebar.

Fungsi Badan Pengawas yang justru berujung pada penetapan tersangka menunjukkan pengawasan internal PDTS KBS gagal. Kejaksaan perlu memastikan penyidikan tidak berhenti pada empat nama. Penelusuran aliran dana harus menyentuh semua pihak yang menerima manfaat, termasuk mereka yang namanya belum muncul. Tanpa itu, publik Surabaya hanya akan melihat empat tersangka kecil sementara jaringan penerima dana tetap tak tersentuh.

Sumber: kejati-jatim.kejaksaan.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad