KDM Minta BAZNAS Jabar Dirikan Rumah Layanan Warga di Setiap Kabupaten/Kota

Nov 20, 2026 - 13:10
 0  1
KDM Minta BAZNAS Jabar Dirikan Rumah Layanan Warga di Setiap Kabupaten/Kota

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta BAZNAS Provinsi Jawa Barat membuka rumah layanan warga di setiap kabupaten/kota. Tujuannya agar keluhan sosial seperti biaya cuci darah dan santunan kecelakaan kerja tak lagi menumpuk di media sosial. Pesan itu disampaikan dalam Rakorda BAZNAS Jabar 2026 di Grand Asrilia, Kamis (19/11/2026).

Ad
Ad

Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa KDM itu menyoroti kebiasaan warga yang mengadukan kesulitan hidup lewat unggahan daring. Menurutnya, keluhan semacam itu seharusnya bisa ditangani lebih cepat oleh lembaga zakat di daerah.

"Di media sosial orang teriak-teriak tidak punya duit ongkos cuci darah, untuk itu dan ini," ucap KDM dalam acara tersebut.

Pernyataan itu menjadi pintu masuk bagi permintaan KDM agar BAZNAS Jabar memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Ia menilai zakat mesti menjadi instrumen yang menyentuh persoalan sosial secara langsung, bukan sekadar himbauan.

Kronologi dan Isi Sambutan KDM di Rakorda BAZNAS Jabar

Rapat Koordinasi Daerah BAZNAS Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 digelar di Grand Asrilia pada Kamis, 19 November 2026. Forum itu menjadi ajang koordinasi pengelola zakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Di hadapan peserta rakorda, KDM mengawali dengan kritik terhadap pola pengaduan warga yang berlangsung di media sosial. Ia menyebut banyak orang mengeluh soal biaya pengobatan, termasuk cuci darah, melalui unggahan daring.

Dari situ, ia mengusulkan agar BAZNAS membuka rumah layanan warga di setiap kabupaten/kota. Layanan itu diharapkan menjadi pintu pertama bagi warga yang kesulitan, sehingga penanganan tidak berlarut-larut.

KDM menegaskan persoalan ini menyangkut urusan umat. "Ini harus terselesaikan, kenapa? yang malu kita umat Islam, yang gini saja tidak bisa bereskan," katanya.

Ia juga menyebut Rakorda BAZNAS Jabar baru bisa dinilai berhasil jika di seluruh daerah di Jawa Barat tidak ada lagi orang meminta-minta, mengamen, atau menjadi manusia silver di pinggir jalan.

Di akhir sambutannya, KDM meminta rakorda meningkatkan kualitas layanan zakat di seluruh provinsi. Ia juga meminta penghargaan tetap diberikan kepada mereka yang konsisten menyelesaikan kemiskinan, meski tidak menyetor zakat ke BAZNAS.

Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Lengkap KDM

Pihak utama dalam pernyataan ini adalah Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang juga mantan Bupati Purwakarta. Ia berbicara di forum BAZNAS Provinsi Jawa Barat yang dihadiri pengurus zakat daerah.

KDM menempatkan BAZNAS sebagai ujung tombak penyelesaian masalah sosial. Ia berharap lembaga itu tidak hanya mengumpulkan dana, tetapi juga menyiapkan layanan yang mudah dijangkau warga.

Beberapa komitmen yang ia sebut antara lain memastikan rakyat yang sakit diobati. Selain itu, warga yang ditinggal keluarga meninggal karena kecelakaan kerja mendapat santunan, dan anak dari korban kecelakaan kerja memperoleh beasiswa.

Ia juga menyoroti pemandangan di perempatan jalan. "Kita ini setiap hari lewat-lewat traffic light, setiap hari berhenti di traffic light, setiap hari lihat orang dalam keadaan susah di situ. Nah, ini harus selesai, sehingga zakat itu menjadi instrumen untuk menyelesaikan problem sosial," tambahnya.

Pesan penutupnya menyangkut apresiasi. "Satu pesan, walaupun tidak setor zakat ke Baznas, harus tetap memberikan penghargaan pada orang-orang yang konsisten menyelesaikan kemiskinan di seluruh Provinsi Jawa Barat," pungkas KDM.

Pernyataan itu menegaskan posisi gubernur sebagai pihak yang mendorong percepatan layanan sosial, sementara BAZNAS Jabar menjadi lembaga yang diminta menerjemahkan dorongan tersebut menjadi program di lapangan.

Latar Belakang: Zakat sebagai Instrumen Penyelesaian Masalah Sosial

Gagasan rumah layanan warga tidak muncul di ruang kosong. KDM dikenal sering menyoroti persoalan sosial di jalanan, termasuk keberadaan pengemis dan pengamen di perempatan lampu merah.

Dalam pandangannya, zakat punya fungsi lebih luas dari sekadar bantuan konsumtif. Dana umat itu semestinya bisa menjawab kebutuhan mendesak warga, mulai dari biaya pengobatan hingga santunan bagi keluarga korban kecelakaan kerja.

Kritik terhadap keluhan di media sosial juga menjadi latar penting. KDM menilai kanal daring bukan tempat ideal untuk menyelesaikan masalah yang butuh respons cepat dan berbasis data warga.

Karena itu, ia mendorong hadirnya layanan fisik di tiap kabupaten/kota. Rumah layanan warga dibayangkan sebagai tempat warga datang, melapor, dan mendapat penanganan tanpa harus menunggu viral.

Usulan ini juga menyentuh soal kelembagaan BAZNAS. Sebagai pengelola zakat di daerah, BAZNAS memiliki jaringan hingga tingkat kabupaten/kota yang bisa dipakai untuk mempercepat penyaluran bantuan.

Selain itu, pernyataan KDM menyiratkan harapan agar koordinasi antara provinsi dan daerah berjalan lebih rapat. Rakorda diposisikan sebagai titik konsolidasi program, bukan sekadar pertemuan rutin tahunan.

Dampak yang Diharapkan: Layanan Cepat dan Jalanan Bebas Pengemis

Jika terealisasi, rumah layanan warga bisa memangkas waktu tunggu warga miskin dalam mendapatkan bantuan. Keluhan soal biaya cuci darah, misalnya, tidak perlu menunggu ramai di media sosial untuk ditangani.

KDM juga menargetkan perubahan di ruang publik. Ia menilai rakorda sukses bila di seluruh Jawa Barat tidak ada lagi orang meminta-minta, mengamen, hingga manusia silver di pinggir jalan.

Target itu berkaitan dengan penanganan akar masalah. Warga yang turun ke jalan biasanya terdorong oleh kebutuhan mendesak, sehingga layanan yang cepat dianggap bisa mengurangi fenomena tersebut.

Bagi BAZNAS Jabar, permintaan ini menambah beban sekaligus peluang. Lembaga dituntut memperluas layanan, meningkatkan kualitas pendampingan, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat.

Di sisi lain, pernyataan gubernur memberi sinyal dukungan politik bagi penguatan BAZNAS. Dukungan itu penting ketika lembaga zakat harus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Yang belum jelas, berapa lama rumah layanan warga akan dibentuk dan bagaimana skema pendanaannya. Dalam sambutan yang dikutip, KDM tidak merinci tenggat maupun anggaran.

Langkah Selanjutnya bagi BAZNAS Jabar dan Pemerintah Daerah

Setelah rakorda, BAZNAS Provinsi Jawa Barat menghadapi pekerjaan rumah untuk menjabarkan usulan tersebut. Langkah pertama adalah memetakan kesiapan kantor BAZNAS di tiap kabupaten/kota.

  • Menyusun konsep rumah layanan warga, termasuk jenis layanan yang bisa diakses cepat.
  • Menyinkronkan program zakat dengan kebutuhan mendesak warga, seperti biaya pengobatan dan santunan kecelakaan kerja.
  • Menyiapkan mekanisme beasiswa bagi anak korban kecelakaan kerja.
  • Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk penanganan pengemis dan pengamen di jalan.
  • Meningkatkan kualitas layanan zakat di seluruh wilayah Jawa Barat.

Pemerintah provinsi juga diminta memastikan dukungan agar layanan itu tidak berhenti di level wacana. Komitmen KDM soal pengobatan warga sakit dan santunan korban kecelakaan kerja menjadi acuan awal.

Selain itu, BAZNAS Jabar perlu merumuskan cara mengukur keberhasilan. KDM sudah memberi indikator sederhana: tidak ada lagi orang meminta-minta di jalan dan layanan zakat makin baik.

Publik akan menunggu apakah usulan ini berlanjut menjadi program resmi. Informasi lebih lanjut mengenai kebijakan zakat dan program pemerintah daerah dapat dipantau melalui pemberitaan kumparan serta kanal resmi BAZNAS.

Analisis Redaksi: Ujian bagi BAZNAS dan Janji Layanan yang Tak Boleh Berhenti di Panggung

Permintaan KDM layak dibaca sebagai kritik terhadap cara negara menangani masalah sosial. Selama ini, keluhan warga sering baru ditindaklanjuti setelah ramai di media sosial. Rumah layanan warga mencoba membalik logika itu: warga datang, dilayani, tanpa perlu viral.

Namun gagasan ini hanya kuat jika disertai desain kelembagaan yang jelas. BAZNAS bukan dinas sosial. Ia mengelola dana umat dengan tata kelola yang harus akuntabel. Membuka layanan di setiap kabupaten/kota berarti menambah beban operasional, kebutuhan SDM, dan standar verifikasi penerima manfaat.

Karena itu, ujian sesungguhnya bukan pada pidato di rakorda, melainkan pada seberapa cepat layanan itu berdiri dan seberapa mudah warga mengaksesnya. Target membersihkan jalan dari pengemis dan manusia silver juga menuntut pendekatan yang tidak sekadar razia. Tanpa layanan sosial yang benar-benar cepat, imbauan itu berisiko berulang setiap tahun.

Sumber: baznas.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad