10 Provinsi Warganya Masih Banyak Ngontrak, Jakarta Nomor 1
Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata nasional rumah tangga yang tinggal di kontrakan hanya 5,15 persen. Namun DKI Jakarta jauh di atas itu, mencapai 21,2 persen, tertinggi di Indonesia.
Angka itu muncul dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 yang dirilis Januari 2026. Sementara 85,07 persen rumah tangga di Indonesia rata-rata tinggal di rumah milik sendiri.
Artinya, memiliki rumah tetap menjadi kondisi mayoritas. Tetapi ada kantong-kantong wilayah di mana mengontrak bukan pilihan sesaat, melainkan keadaan yang bertahan lama.
Daftar 10 Provinsi dengan Rumah Tangga Ngontrak Terbanyak
Data BPS menempatkan sepuluh provinsi dengan persentase rumah tangga yang tinggal di rumah sewa atau kontrakan paling tinggi. Sebarannya tidak melulu di Jawa.
- DKI Jakarta: 21,2 persen
- Kepulauan Riau: 15,97 persen
- Bali: 11,83 persen
- Kalimantan Timur: 10,55 persen
- Sumatera Utara: 9,95 persen
- Riau: 9,8 persen
- Papua: 9,65 persen
- Kalimantan Utara: 9,05 persen
- Sumatera Barat: 8,12 persen
- Papua Barat Daya: 7,91 persen
DKI Jakarta memimpin dengan selisih cukup lebar dari peringkat kedua. Kepulauan Riau di posisi 15,97 persen, lalu Bali 11,83 persen. Sisanya berada di bawah 11 persen.
Baca juga laporan detikProperti soal sebaran rumah tangga yang tinggal di kontrakan versi BPS.
Mengapa Jakarta Jadi Provinsi Paling Banyak Ngontrak
Jakarta dikenal dengan harga propertinya yang selangit. Membeli tanah per meter persegi di Jakarta, terutama di kawasan pusat bisnis, bisa setara dengan harga satu rumah di daerah pinggiran Jakarta.
Kondisi itu membuat banyak orang kesulitan membeli rumah yang layak. Mengontrak lalu menjadi jalan keluar yang paling masuk akal, terutama bagi pekerja yang baru merintis karier atau baru membangun keluarga.
Persoalannya bukan sekadar harga. Pasokan rumah terjangkau di dalam kota juga terbatas, sementara permintaan terus datang dari pendatang yang bekerja di Jakarta.
Data BPS sendiri menunjukkan rata-rata nasional rumah tangga yang tinggal di kontrakan hanya 5,15 persen. Jakarta berada hampir empat kali lipat angka itu.
Kepulauan Riau dan Bali di Urutan Berikutnya
Peringkat kedua ditempati Kepulauan Riau dengan 15,97 persen. Provinsi ini memiliki banyak pulau besar yang cukup terkenal, seperti Batam, Bintan, Karimun, Natuna, dan Lingga.
Batam dikenal sebagai pusat industri dan titik pelayaran menuju Singapura serta negara sekitarnya. Arus pekerja yang datang untuk bekerja di kawasan industri ikut mendorong kebutuhan hunian sewa.
Bali ada di posisi ketiga dengan 11,83 persen. Pulau Dewata menjadi magnet wisatawan asing, dan pembangunan properti di sana kebanyakan untuk penginapan sehingga harga tanah ikut terangkat.
Berdasarkan catatan detikProperti, kenaikan harga tanah di Bali mencapai 13,2 persen per tahun. Angka itu masuk akal menjelaskan mengapa warga Bali sulit membeli rumah sendiri. Ditambah lagi, cukup banyak pendatang yang menetap di sana.
Kalimantan dan Sumatera Ikut Masuk Daftar
Di luar tiga provinsi teratas, daftar diisi wilayah yang tumbuh karena sektor sumber daya alam dan industri. Kalimantan Timur berada di urutan keempat dengan 10,55 persen, disusul Sumatera Utara 9,95 persen dan Riau 9,8 persen.
Papua menempati posisi ketujuh dengan 9,65 persen. Kalimantan Utara menyusul dengan 9,05 persen, lalu Sumatera Barat 8,12 persen dan Papua Barat Daya 7,91 persen.
Pola yang terlihat: wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi, arus pendatang besar, atau harga lahan yang melonjak cenderung punya porsi rumah tangga mengontrak lebih besar. Ini bukan daftar provinsi termiskin, melainkan daftar wilayah dengan tekanan hunian.
Apa Arti Angka Ini bagi Kebijakan Rumah Rakyat
Angka 21,2 persen di Jakarta menunjukkan bahwa persoalan rumah bukan hanya soal kemampuan membayar cicilan. Ada persoalan ketersediaan stok rumah terjangkau di lokasi yang dekat dengan tempat kerja.
Selama rumah murah hanya tersedia di pinggiran, pekerja akan tetap memilih mengontrak di dalam kota atau di sekitarnya. Biaya transportasi dan waktu tempuh menjadi pertimbangan yang sama pentingnya dengan harga rumah.
Data Susenas 2025 ini juga memberi gambaran bahwa program rumah bersubsidi perlu dibaca ulang. Sasaran utamanya bukan hanya keluarga yang belum punya rumah, tetapi juga rumah tangga yang sudah bertahun-tahun mengontrak di kota-kota dengan harga lahan tinggi.
Untuk konteks lebih luas soal kepemilikan rumah di Indonesia, data BPS bisa diakses melalui situs resmi Badan Pusat Statistik.
Analisis Redaksi
Daftar ini sebaiknya tidak dibaca sebagai berita properti biasa. Ada pesan yang lebih keras di baliknya: di kota-kota dengan pertumbuhan ekonomi paling cepat, justru di situ orang paling sulit memiliki rumah. Jakarta memimpin dengan 21,2 persen, dan itu bukan angka yang bisa diabaikan sebagai sekadar efek urbanisasi.
Selama bertahun-tahun kebijakan perumahan lebih banyak berbicara soal jumlah rumah yang dibangun. Padahal persoalannya bergeser ke lokasi. Rumah yang dibangun jauh dari pusat pekerjaan tidak menyelesaikan masalah, karena pekerja tetap harus mengontrak di dekat kantor. Yang terjadi kemudian adalah subsidi dinikmati di pinggiran, sementara beban sewa ditanggung di tengah kota.
Menarik juga mencermati pola di Kepulauan Riau dan Bali. Keduanya bukan kota besar dengan harga tanah ekstrem seperti Jakarta, tetapi tekanan huniannya tinggi karena arus pendatang dan pembangunan properti komersial. Artinya, mengontrak bukan selalu tanda kemiskinan, melainkan tanda pasar perumahan yang tidak berpihak pada penghuni tetap.
Pemerintah daerah punya pekerjaan rumah yang jelas. Tanpa intervensi pada harga lahan dan penyediaan hunian sewa yang layak, angka 5,15 persen secara nasional akan terus terlihat aman, sementara kantong-kantong mahal terus menahan warganya menjadi penyewa seumur hidup.
Sumber: bps.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0