AFP Papua Selatan Dukung FFI 2024-2028, Minta PSSI Patuhi AD/ART
Ketua Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) Papua Selatan Celsius Herman Onthoni menegaskan dukungan penuh kepada kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI) periode 2024-2028 di bawah Ketua Umum Michael Victor Sianipar, dan meminta PSSI menyikapi polemik SK penunjukan Plt Ketua FFI dengan menjunjung AD/ART.
Sikap itu disampaikan Celsius menyusul terbitnya SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 pada 12 November 2026 yang menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI. Menurut Celsius, penunjukan lewat surat keputusan bukan jalur yang diatur anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.
"Kami AFP Papua Selatan mendukung kepengurusan FFI 2024-2028 di bawah kepemimpinan Michael Victor Sianipar. Di bawah kepemimpinan Pak Michael, tanah Papua Selatan mendapat perhatian untuk penjaringan bibit pemain," kata Celsius, dikutip dari Okezone, Jumat (20/11/2026).
Kronologi SK PSSI yang Memicu Polemik
Persoalan bermula dari terbitnya SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026. Surat keputusan itu menunjuk Vivin Cahyani sebagai Plt Ketua FFI, sebuah langkah yang langsung menuai keberatan dari kepengurusan hasil pemilihan periode 2024-2028.
Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar telah menyampaikan keberatan resmi atas SK tersebut. Ia menegaskan kepengurusannya tetap sah menjalankan roda organisasi, termasuk menjalankan program pembinaan dan kompetisi.
Dalam pernyataan terpisah yang dikutip Okezone, Michael menyebut pernyataan Kementerian Hukum justru makin menegaskan bahwa pergantian ketua umum FFI hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Pernyataan itu memperkuat posisi kepengurusan yang ada.
Sejumlah pihak ikut menyoroti SK tersebut. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Akmal Marhali, menilai penerbitan SK itu ilegal dan menegaskan PSSI seharusnya tidak bisa melakukan intervensi terhadap FFI. Pandangan senada muncul dalam lima poin yang menyebut SK PSSI cacat formil dan menegaskan Michael Sianipar masih sah sebagai Ketua Umum FFI.
Di sisi lain, kepengurusan FFI juga telah mengajukan keberatan resmi terkait penunjukan Plt Ketua Umum oleh PSSI. Artinya, polemik ini bukan sekadar perdebatan internal, melainkan sudah menjadi sengketa keorganisasian yang melibatkan induk organisasi sepak bola nasional.
Alasan AFP Papua Selatan Bertahan pada AD/ART
Celsius menilai AD/ART FFI mengatur pergantian pimpinan dilakukan melalui KLB, bukan melalui SK penunjukan Plt. Aturan itu, menurutnya, menjadi pegangan utama dalam menyikapi dinamika yang sedang terjadi di tingkat pusat.
Karena itu, ia meminta PSSI menyikapi persoalan secara profesional. Bagi Celsius, sikap AFP Papua Selatan bukan bentuk penentangan terhadap induk organisasi, melainkan bentuk kepedulian agar organisasi berjalan sesuai aturan yang disepakati bersama.
"FFI adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga besar PSSI," ujarnya, seraya menegaskan dukungan daerah adalah upaya menjaga organisasi tetap pada koridor AD/ART.
Ia juga memastikan dinamika internal ini tidak akan mengganggu Timnas maupun kompetisi Pro Futsal League (PFL). Kompetisi dan program pembinaan dinilai harus tetap berjalan tanpa terpengaruh sengketa kepengurusan.
Harapan serupa disampaikan untuk pembinaan di daerah. Celsius berharap persoalan di pusat tidak berdampak pada pembinaan futsal di wilayahnya, termasuk di wilayah timur Indonesia yang bergantung pada program dan koordinasi stabil dari pusat.
Perhatian Pusat ke Pembinaan Bibit Muda Papua Selatan
Alasan dukungan AFP Papua Selatan tidak lepas dari pengalaman pembinaan di daerah. Celsius menyebut tanah Papua Selatan mendapat perhatian untuk penjaringan bibit pemain pada masa kepemimpinan Michael Victor Sianipar.
Perhatian itu berbentuk program dan koordinasi yang memungkinkan AFP di daerah menjalankan kompetisi serta menjaring pemain muda. Bagi provinsi yang lebih muda dibanding wilayah lain di Indonesia, dukungan pusat menjadi faktor penting.
Karena itu, stabilitas kepengurusan menjadi kunci. Ketika pusat sibuk dengan sengketa, program di daerah berisiko kehilangan arah. Celsius menilai kompetisi, penjaringan bibit pemain, dan persiapan Timnas Futsal Indonesia harus terus berjalan tanpa hambatan.
Papua Selatan sendiri merupakan salah satu wilayah yang aktif mengirimkan pemain ke ajang nasional. Ketergantungan pada program pusat membuat kepastian kepengurusan menjadi hal yang tidak bisa ditawar bagi AFP di wilayah timur Indonesia.
Dampak Polemik terhadap Kompetisi dan Timnas Futsal
Kekhawatiran utama di daerah adalah terganggunya Pro Futsal League dan persiapan Timnas Futsal Indonesia. Kedua agenda itu membutuhkan kepastian regulasi, jadwal, dan koordinasi dari FFI sebagai federasi.
Jika polemik berlanjut, risiko yang muncul adalah kebingungan di tingkat klub dan asosiasi provinsi. Klub perlu tahu siapa yang berwenang menerbitkan regulasi kompetisi, sementara AFP daerah membutuhkan kepastian soal program pembinaan.
Kepengurusan FFI 2024-2028 memastikan roda organisasi tetap berjalan. Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa kompetisi dan agenda Timnas tidak akan terhenti meski SK PSSI masih menjadi perdebatan.
Beberapa poin yang menjadi perhatian daerah dalam polemik ini:
- Kepastian penyelenggara dan regulasi Pro Futsal League musim berjalan.
- Kelangsungan program penjaringan bibit pemain di provinsi, termasuk Papua Selatan.
- Koordinasi pusat-daerah untuk persiapan Timnas Futsal Indonesia.
- Kejelasan status kepengurusan agar klub dan asosiasi provinsi tidak terbelah.
Di sisi lain, PSSI belum menunjukkan langkah lanjutan setelah keberatan resmi dari FFI. Publik menunggu apakah SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 akan ditinjau ulang atau tetap dipertahankan.
Langkah Selanjutnya: Menunggu Sikap PSSI dan KLB
Jalan keluar yang paling banyak disuarakan adalah KLB. Baik kepengurusan FFI maupun AFP Papua Selatan menilai pergantian ketua umum hanya sah melalui forum itu sesuai AD/ART.
PSSI sebagai induk organisasi berada di posisi menentukan. Jika SK tetap dipertahankan, potensi konflik keorganisasian bisa melebar ke daerah dan mengganggu kompetisi. Jika ditinjau ulang, proses penyelesaian bisa kembali ke jalur organisasi.
AFP Papua Selatan menyatakan akan terus mengikuti perkembangan. Dukungan yang disampaikan bukan ajakan konfrontasi, melainkan permintaan agar semua pihak taat pada aturan yang sudah disepakati.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi baru dari PSSI terkait keberatan FFI. Kepengurusan FFI 2024-2028 tetap menjalankan program, sementara asosiasi provinsi menunggu kepastian arah organisasi.
Analisis Redaksi
Polemik SK PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 sebenarnya bukan soal siapa yang layak memimpin FFI. Inti persoalannya adalah metode: apakah pergantian pimpinan federasi anggota bisa dilakukan lewat surat keputusan, atau harus melalui kongres sesuai AD/ART. Ketika PSSI memilih jalur SK, pertanyaan tentang legalitas dan preseden ke depan otomatis muncul.
Dukungan AFP Papua Selatan menunjukkan efek nyata dari sengketa di pusat. Asosiasi provinsi tidak punya kepentingan dalam politik internal FFI, tetapi mereka bergantung pada koordinasi pusat untuk kompetisi dan pembinaan. Ketika pusat sibuk berdebat, daerah menanggung risikonya. Itu sebabnya permintaan agar semua pihak taat AD/ART bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan operasional.
Yang paling dirugikan jika polemik berlarut adalah ekosistem futsal nasional: klub, pemain muda, dan agenda Timnas. PSSI punya peluang menyelesaikan ini secara bermartabat, entah dengan meninjau ulang SK atau mempercepat KLB. Membiarkan status kepengurusan menggantung terlalu lama hanya memindahkan beban konflik ke tingkat yang paling tidak berkepentingan, yaitu daerah.
Sumber: pssi.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0