UU Perampasan Aset Disahkan, PUKAT UGM Sebut Isinya Pepesan Kosong

Nov 20, 2026 - 14:00
 0  1
UU Perampasan Aset Disahkan, PUKAT UGM Sebut Isinya Pepesan Kosong

PUKAT UGM menyebut UU Perampasan Aset yang baru disahkan tidak mengatur perampasan harta kekayaan tidak wajar penyelenggara negara. Mekanisme yang dinanti masyarakat untuk memburu aset koruptor itu dinilai hilang dari substansi aturan.

Ad
Ad

Kritik ini muncul setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang. Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM) menilai produk hukum tersebut belum menyentuh inti persoalan: harta kekayaan penyelenggara negara yang tidak wajar.

Substansi UU Perampasan Aset yang Dinilai Timpang

Dalam keterangannya, PUKAT UGM menyoroti absennya pasal yang secara khusus mengatur perampasan aset terhadap harta kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara. Padahal, mekanisme inilah yang selama ini diharapkan publik dan dikampanyekan organisasi antikorupsi.

Menurut PUKAT UGM, tanpa pasal tersebut, undang-undang ini kehilangan daya gedor untuk menjerat koruptor yang menyembunyikan kekayaan hasil kejahatan. Aset yang mencurigakan tetap sulit dirampas jika tidak ada dasar hukum yang tegas.

“RUU Perampasan Aset luput mengatur perampasan aset terhadap harta kekayaan tidak wajar penyelenggara negara,” demikian kutipan dari pernyataan PUKAT UGM yang dikutip dari Hukumonline.

Kritik tersebut menyiratkan bahwa UU ini lebih banyak mengatur prosedur formal perampasan aset hasil tindak pidana, tetapi tidak menyasar sumber masalah utama: kekayaan pejabat yang tidak sesuai dengan profil penghasilannya.

Kronologi Pengesahan dan Sorotan Publik

RUU Perampasan Aset telah lama menjadi wacana di ruang publik. Setelah melalui pembahasan, DPR akhirnya mengesahkan beleid tersebut menjadi undang-undang. Namun, pengesahan itu tidak serta-merta meredakan kritik.

PUKAT UGM justru melayangkan penilaian tajam bahwa UU tersebut “pepesan kosong”. Istilah itu merujuk pada aturan yang terlihat menjanjikan di permukaan, tetapi tidak memiliki instrumen yang cukup untuk memberantas korupsi secara efektif.

Publik selama ini menaruh harapan besar pada UU Perampasan Aset sebagai senjata baru melawan korupsi. Harapan itu tumbuh karena kasus-kasus korupsi besar sering kali hanya menghukum pelaku, sementara aset hasil kejahatan tetap utuh atau berpindah tangan.

Dalam berbagai diskusi, organisasi masyarakat sipil menekankan pentingnya mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Mekanisme ini memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana.

Pihak yang Terlibat dan Posisi Mereka

PUKAT UGM menjadi salah satu suara paling lantang dalam menilai hasil pengesahan UU Perampasan Aset. Sebagai lembaga kajian antikorupsi di lingkungan universitas, PUKAT UGM kerap memberikan masukan kritis terhadap kebijakan hukum pidana.

DPR dan pemerintah berada di sisi lain sebagai pihak yang mengesahkan undang-undang. Sampai berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPR maupun pemerintah terhadap kritik PUKAT UGM.

Selain PUKAT UGM, sejumlah organisasi masyarakat sipil lain juga menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka menilai pengesahan UU Perampasan Aset perlu dievaluasi agar tidak menjadi legitimasi semu dalam pemberantasan korupsi.

Kritik ini bukan yang pertama. Sejak tahap pembahasan, sejumlah pihak sudah mengingatkan agar RUU Perampasan Aset memuat ketentuan tentang harta kekayaan tidak wajar penyelenggara negara. Namun, peringatan itu tampaknya tidak sepenuhnya diakomodasi.

Latar Belakang dan Konteks Perampasan Aset

Perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemberantasan korupsi. Negara-negara maju telah lama menggunakan mekanisme ini untuk memiskinkan koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Di Indonesia, gagasan perampasan aset sudah mengemuka sejak lama. Namun, pembahasan RUU-nya berjalan lambat dan sempat menuai perdebatan politik. Salah satu titik krusial adalah definisi aset dan mekanisme pembuktian.

PUKAT UGM menilai UU yang disahkan belum menjawab kebutuhan mendesak tersebut. Tanpa aturan tentang harta kekayaan tidak wajar, penyelenggara negara yang memiliki aset jumbo di luar profil penghasilan bisa lolos dari jerat hukum.

Praktik di beberapa negara menunjukkan bahwa perampasan aset berbasis non-conviction based dapat efektif jika didukung sistem pelaporan kekayaan yang transparan. Indonesia sudah memiliki Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tetapi pemanfaatannya belum optimal untuk menindak harta tidak wajar.

Karena itu, kritik PUKAT UGM menyentuh persoalan mendasar: integrasi antara rezim LHKPN dan perampasan aset belum terbangun dalam UU ini.

Dampak dan Langkah Selanjutnya

Jika tidak segera diperbaiki, UU Perampasan Aset berisiko menjadi aturan yang minim efek jera. Koruptor bisa tetap menikmati kekayaan hasil kejahatan selama tidak ada pasal yang menyasar harta tidak wajar.

PUKAT UGM mendesak agar pemerintah dan DPR membuka ruang revisi. Organisasi itu juga mengajak publik mengawal implementasi undang-undang ini agar tidak menjadi pepesan kosong.

Beberapa langkah yang bisa ditempuh ke depan:

  • Mengevaluasi pasal-pasal krusial, terutama yang mengatur harta kekayaan tidak wajar penyelenggara negara.
  • Memperkuat koordinasi antara KPK, Kejaksaan, dan PPATK dalam pelacakan aset.
  • Mendorong revisi agar mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan diadopsi secara tegas.
  • Meningkatkan transparansi LHKPN dan menindaklanjuti laporan harta tidak wajar.

Sejumlah pakar hukum pidana menilai revisi bisa dilakukan melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau melalui perubahan undang-undang di kemudian hari. Namun, jalur politik di DPR tetap menjadi kunci.

Hingga kini, belum ada jadwal resmi untuk evaluasi atau revisi. PUKAT UGM berjanji akan terus mengawal isu ini bersama koalisi masyarakat sipil lainnya.

Analisis Redaksi

Kritik PUKAT UGM menyentuh titik paling sensitif dari UU Perampasan Aset: ketiadaan pasal yang menggarap harta kekayaan tidak wajar penyelenggara negara. Tanpa pasal itu, undang-undang ini ibarat senjata tanpa peluru. Negara bisa merampas aset hasil tindak pidana yang sudah diputus pengadilan, tetapi tidak bisa menyentuh kekayaan pejabat yang mencurigakan.

Padahal, publik sudah lama menanti mekanisme yang bisa membongkar gaya hidup mewah pejabat yang tidak sesuai profil penghasilan. LHKPN seharusnya menjadi pintu masuk, bukan sekadar dokumen administratif yang berhenti di meja KPK. UU Perampasan Aset seharusnya menjadi jembatan antara laporan kekayaan dan tindakan hukum.

Pengesahan undang-undang ini memang langkah maju, tetapi tanpa substansi yang tajam, ia hanya menjadi formalitas. DPR dan pemerintah perlu mendengar kritik PUKAT UGM dan segera membuka ruang revisi. Jika tidak, pepesan kosong itu akan terus menghantui pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sumber: kpk.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad