Nama Listyo Sigit Masuk SPDP Kasus Makar di Kejagung, Status Tersangka di Tangan Bareskrim
Nama Listyo Sigit Prabowo tercatat dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus makar bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 11 November 2026 di laman Kejaksaan. Kejagung menegaskan penetapan tersangka tetap kewenangan penyidik Bareskrim.
SPDP yang dikirim Bareskrim itu memuat keterangan di kolom tersangka/terdakwa: "Terlapor LISTYO SIGIT PRABOWO, Dkk". Tercantumnya nama mantan Kapolri tersebut makin mengindikasikan status tersangkanya dalam perkara makar segera menyusul.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspupenkum) Kejagung Anang Supriatna menegaskan, pihaknya tidak memiliki kewenangan menetapkan tersangka. "Kejagung hanya menerima, untuk penetapan tersangka ranahnya masih penyidik. Coba tanyakan dulu pihak penyidik," kata Anang kepada Afu.id melalui pesan singkat, Jumat (20/11/2026).
Isi SPDP dan Pasal yang Dijeratkan
SPDP bertanggal 11 November 2026 itu sempat beredar luas. Saat Afu.id mencoba mengakses situs Case Management System (CMS) Kejaksaan, laman tersebut mengalami kendala akses.
Dalam dokumen itu, penyidik mencantumkan sejumlah pasal yang menjadi dasar penyidikan. Rinciannya:
- Pasal 191 KUHP 2023, Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 196 ayat (1) KUHP 2023;
- Pasal 20 huruf a hingga d;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP 2023 menyangkut dugaan tindak pidana makar. Jerat pasal inilah yang membuat posisi Listyo dan kawan-kawan kian berat, terlebih setelah Bareskrim lebih dulu menetapkan mereka sebagai tersangka pada perkara lain yang menjadi pintu masuk kasus ini.
Anang menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil gelar perkara khusus yang dilakukan Bareskrim. "Kalau di sistem web kejaksaan pastinya penyidik Bareskrim yang mengupdate. Jadi ranahnya memang masih di Bareskrim sampai pengiriman SPDP terbaru dari hasil gelar perkara kemarin," jelasnya.
Gelar Perkara Melibatkan Itwasum hingga Kompolnas
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, gelar perkara berlangsung hingga Kamis sore, 19 November 2026. "Masih berlangsung dengan penyidik dan Itwasum," kata Susatyo kepada Afu.id.
Gelar perkara itu tidak digelar secara tertutup. Bareskrim menggandeng sejumlah pihak pengawas internal dan eksternal: penyidik tindak pidana umum, Biro Wassidik, Divisi Propam, Itwasum, serta Kompolnas, ditambah para saksi ahli.
"Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," ujar Susatyo.
Tujuan gelar perkara, menurut Susatyo, adalah mendalami konstruksi hukum, menguji fakta dan bukti baru, serta memastikan penyidikan dugaan makar berjalan sesuai prosedur. Forum itu juga memetakan pemufakatan, persiapan, dan permulaan perbuatan untuk menentukan siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai tersangka.
Susatyo sempat menyatakan hasil gelar perkara akan dirilis di Gedung Kejaksaan Agung pada Jumat, 20 November 2026. "Rencana Jumat (besok) kami laksanakan ekspos di Kejagung," ucapnya. Namun hingga Jumat siang, belum ada pengumuman resmi soal penetapan tersangka baru.
Jejak Kasus: Dari Penyadapan ke Dugaan Makar
Perkara ini bermula dari kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya dijerat dalam perkara penyadapan, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses. Dari alat bukti yang disita Dittipidum Bareskrim, kasus itu kemudian menguak dugaan permufakatan jahat berupa makar.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Status penahanan ketiganya berbeda. Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah karena alasan kesehatan, yakni penyakit stroke.
Di sisi lain, Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026. Sepekan kemudian, Selasa, 17 November 2026, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso melalui sidang etik.
Spekulasi Geng Solo dan Komitmen Prosedur Baru
Banyak spekulasi menyebut "Geng Solo" berada di pusaran kasus ini. Namun hingga kini polisi belum mengumumkan keterkaitan tersebut secara resmi.
Susatyo menegaskan komitmen penyidik menjalankan gelar perkara sesuai aturan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ucapnya.
Sebelum gelar perkara, Bareskrim telah memeriksa 59 saksi, termasuk Listyo dan kawan-kawan. Pemeriksaan itu menjadi basis bagi penyidik untuk menguji fakta sebelum memutuskan siapa yang paling bertanggung jawab.
Publik menanti hasil ekspos di Kejagung. Sejauh ini, satu-satunya dokumen resmi yang bisa dipegang adalah SPDP bertanggal 11 November 2026 yang mencantumkan nama Listyo Sigit Prabowo. Rujukan pemberitaan sebelumnya dapat ditelusuri melalui laman resmi Kejaksaan Agung.
Apa yang Terjadi Selanjutnya
Bola panas kasus ini berada di tangan Bareskrim. Kejagung hanya menerima SPDP dan menunggu dokumen lanjutan dari penyidik.
Jika gelar perkara menyimpulkan adanya cukup bukti, Listyo dan pihak lain yang disebut dalam pemufakatan dapat segera ditetapkan sebagai tersangka makar. Sebaliknya, bila bukti dinilai belum memadai, penyidik masih bisa melakukan penyidikan tambahan.
Yang jelas, status hukum mantan Kapolri itu kini bergantung pada satu forum yang melibatkan pengawas internal dan eksternal. Kompolnas dan Itwasum duduk di dalamnya, sehingga hasil gelar perkara akan sulit disebut sebagai keputusan sepihak penyidik.
Hingga Jumat siang, belum ada keterangan resmi baru dari Bareskrim soal penetapan tersangka. Anang meminta publik menunggu pengumuman dari penyidik. "Coba tanyakan dulu pihak penyidik," ujarnya.
Analisis Redaksi
Masuknya nama Listyo Sigit Prabowo ke dalam SPDP bukan sekadar urusan administrasi. SPDP adalah pintu formal pertama yang memberi tahu jaksa bahwa penyidikan sedang berjalan atas nama seseorang. Ketika nama mantan Kapolri nomor satu masuk ke dokumen itu, sinyalnya jelas: penyidik sudah mengantongi konstruksi perkara yang mengarah ke individu, bukan hanya ke peristiwa.
Yang menarik, Kejagung justru memilih mundur selangkah. Anang berulang kali menegaskan penetapan tersangka adalah ranah penyidik. Pernyataan itu benar secara hukum, tetapi juga menandakan Kejagung tidak ingin ikut menanggung risiko politik dari keputusan yang sensitif ini. Di sisi lain, Bareskrim menggandeng Propam, Itwasum, dan Kompolnas dalam gelar perkara. Langkah itu bisa dibaca sebagai upaya membangun legitimasi, sekaligus pengakuan bahwa perkara ini terlalu besar untuk diputuskan oleh satu ruang penyidik.
Publik berhak menuntut kejelasan. Sejak SPDP beredar pada 11 November hingga kini, belum ada pengumuman resmi soal penetapan tersangka makar. Ekspos yang dijanjikan di Kejagung Jumat ini semestinya menjadi jawaban. Jika kembali nihil, kecurigaan bahwa proses hukum berjalan lambat karena pertimbangan non-hukum akan makin sulit dibendung.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0