Pakar Hukum: Salah Hitung Tenggat Calon Wapres, Pemilihan 9 Desember Terancam Batal
Polemik hukum membayangi proses pengisian jabatan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Pakar hukum tata negara menilai MPR keliru menghitung tenggat 14 hari pengajuan calon, sehingga pemilihan pada 9 Desember 2026 berpotensi melanggar UU MD3 dan batal demi hukum.
Kronologi: Tenggat 19 November 2026 yang Terlewat
Persoalan bermula dari jadwal Sidang Paripurna MPR yang telah ditetapkan pada Rabu, 9 Desember 2026. Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Presiden wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Namun, Pasal 1 angka 9 UU MD3 mendefinisikan "Hari" sebagai hari kerja, bukan hari kalender. Definisi yang sama juga tercantum dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Pasal 136 ayat (1) Tatib MPR menyebut frasa "paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna MPR" yang harus dibaca selaras dengan UU MD3.
Dengan penghitungan mundur 14 hari kerja—mengesampingkan Sabtu, Minggu, dan libur nasional—batas pengusulan dua nama calon seharusnya jatuh pada Kamis, 19 November 2026. Hingga tanggal tersebut terlewati, Presiden belum menyetor nama calon ke MPR. Sementara itu, MPR tetap menjadwalkan sidang pada 9 Desember 2026.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti hal ini melalui akun X pribadinya, Jumat (20/11/2026). "Kalau pemilihan tetap diselenggarakan pada 9 Desember 2026, sementara dua nama calon sampai dengan 19 November 2026 tidak dikirimkan Presiden ke MPR, maka amat jelas bahwa proses pemilihan ini melanggar UU MD3 yang dibuat sendiri oleh pembentuk UU dan Tatib MPR 1/2024 sebagai hukum acara (law of procedures) pemilihan," ujarnya.
MPR sebelumnya telah menetapkan agenda sidang paripurna pemilihan hingga pelantikan Wapres pada 9 Desember 2026. Jadwal ini sempat bergeser dari rencana awal 2 Desember 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan jadwal tersebut kepada wartawan, namun belum ada penjelasan resmi mengenai dasar penghitungan tenggat yang digunakan.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Dua pakar hukum tata negara yang angkat bicara adalah Titi Anggraini dan Denny Indrayana. Keduanya menyoroti kekeliruan penghitungan hari yang berpotensi mencederai prosedur pemilihan.
Titi tidak hanya mempersoalkan tenggat, tetapi juga sikap MPR yang dinilainya mengabaikan hukum acara. "Kalau semua hal ditarik ansich ke aturan UUD NRI 1945, buat apa kita bikin UU. Kalau begitu, soal seleksi lembaga negara independen, ugal-ugalan saja sekalian; tunjuk orang, tetapkan, lalu lantik. Tidak usah pakai prosedur, tidak usah ada kepastian hukum," tambahnya.
Denny Indrayana menegaskan bahwa hasil pemilihan berpotensi batal karena bertentangan dengan UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib. "MPR sebaiknya menunda jadwal sidang dari rencana 9 Desember, karena harus diusulkan 14 hari kerja sebelum hari sidang MPR," tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa kekeliruan penghitungan hari membuat proses pemilihan berpotensi cacat prosedur. "Kekeliruan penghitungan hari tersebut membuat proses pemilihan berpotensi cacat prosedur dan bahkan dinilai berisiko batal apabila jadwal serta tenggat pengusulan tidak disesuaikan dengan aturan hukum acara yang berlaku," jelas Denny.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani belum memberikan pernyataan resmi terkait peringatan para pakar. Dalam pemberitaan sebelumnya, MPR disebut tengah menyiapkan skenario pemilihan, termasuk kemungkinan voting dua putaran.
Latar Belakang: Definisi Hari Kerja dalam UU MD3
Perdebatan ini berakar pada perbedaan tafsir istilah "hari" dalam regulasi. UU MD3 secara eksplisit membedakan hari kerja dan hari kalender. Pasal 1 angka 9 menyebut "Hari" adalah hari kerja, yang merujuk pada hari Senin hingga Jumat, tidak termasuk hari libur nasional.
Dalam konteks pengisian jabatan Wapres, pembentuk undang-undang sengaja menggunakan frasa "14 hari" untuk memberi ruang bagi Presiden menyiapkan calon dan bagi MPR memverifikasi kelengkapan persyaratan. Tenggat ini bersifat mengikat karena merupakan bagian dari hukum acara yang telah disepakati.
Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR juga mengadopsi definisi yang sama. Pasal 136 ayat (1) Tatib MPR menyatakan bahwa Presiden mengusulkan calon Wapres paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna. Tidak ada frasa "hari kalender" dalam pasal tersebut.
Jika dihitung dengan benar, maka 14 hari kerja sebelum 9 Desember 2026 adalah 19 November 2026. Perhitungan ini mengesampingkan Sabtu, Minggu, dan libur nasional berdasarkan SKB 3 Menteri tahun 2026. Hingga 20 November 2026, belum ada nama calon yang masuk ke MPR.
Kekeliruan penghitungan bukan pertama kali terjadi dalam proses politik nasional. Namun, dalam kasus pengisian jabatan Wapres, dampaknya bisa fatal karena menyangkut keabsahan hasil pemilihan.
Dampak: Pemilihan Berpotensi Cacat Prosedur hingga Batal Demi Hukum
Menurut para ahli, jika Sidang Paripurna MPR tetap digelar pada 9 Desember 2026 tanpa pengusulan calon pada 19 November 2026, maka proses pemilihan cacat prosedur. Cacat prosedur dalam pengisian jabatan publik dapat berujung pada pembatalan hasil.
Denny Indrayana menyebut risiko batal demi hukum sebagai konsekuensi logis dari pelanggaran hukum acara. "Hasil pemilihan berpotensi batal karena bertentangan dengan UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib," ujarnya.
Dampak lebih luas adalah ketidakpastian politik. Jabatan Wapres yang kosong harus segera diisi untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Jika pemilihan dibatalkan, maka proses harus diulang dari awal, yang memakan waktu dan biaya.
Selain itu, pelanggaran prosedur dapat melemahkan legitimasi Wakil Presiden terpilih. Publik dan peserta pemilihan berhak mempertanyakan keabsahan hasil jika aturan main tidak dipatuhi.
Desakan agar MPR meninjau ulang jadwal sidang muncul dari berbagai kalangan. Opsi yang beredar adalah menggeser jadwal sidang ke tanggal setelah 19 November 2026, misalnya ke pertengahan Desember, agar tenggat 14 hari kerja terpenuhi.
Langkah Selanjutnya: Opsi Penjadwalan Ulang dan Risiko Hukum
MPR menghadapi dua pilihan. Pertama, tetap menggelar sidang pada 9 Desember 2026 dengan konsekuensi menghadapi gugatan hukum. Kedua, menggeser jadwal sidang untuk memenuhi tenggat 14 hari kerja.
Jika memilih opsi kedua, MPR harus menetapkan tanggal baru yang memungkinkan Presiden mengusulkan calon paling lambat 14 hari kerja sebelumnya. Misalnya, jika sidang digelar 15 Desember 2026, maka calon harus diajukan paling lambat 25 November 2026.
Namun, penggeseran jadwal juga memiliki konsekuensi politik. Partai pendukung dan publik akan menilai apakah MPR serius menjalankan prosedur atau hanya menutupi kekeliruan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian dari MPR mengenai revisi jadwal. Ketua MPR Ahmad Muzani belum memberikan tanggapan resmi atas peringatan para pakar. Sementara itu, Presiden juga belum mengirimkan nama calon ke MPR.
Publik menunggu langkah MPR. Jika dibiarkan, polemik ini bisa menjadi preseden buruk bagi proses pengisian jabatan negara di masa depan.
Analisis Redaksi
Kekeliruan menghitung 14 hari sebagai hari kalender bukan sekadar salah hitung. Ini menunjukkan lemahnya pemahaman hukum acara di lembaga setinggi MPR. Padahal, UU MD3 sudah jelas mendefinisikan "hari" sebagai hari kerja. Jika MPR tetap bertahan dengan jadwal 9 Desember, maka proses pemilihan Wapres pengganti Gibran akan selalu dibayangi tuduhan cacat prosedur.
Peringatan Titi Anggraini dan Denny Indrayana bukanlah suara sumbang. Keduanya adalah pakar yang konsisten mengawal demokrasi dan hukum tata negara. Argumen mereka sulit dibantah karena didasarkan pada teks undang-undang yang gamblang. MPR seharusnya mendengarkan, bukan bersikap defensif.
Pilihan menggeser jadwal sidang adalah langkah paling rasional. Menunda beberapa hari jauh lebih baik daripada menghasilkan pemilihan yang batal demi hukum. Lagi pula, pengisian jabatan Wapres adalah urusan kenegaraan yang harus bebas dari cela prosedur. Jika MPR ngotot, maka risiko politik dan hukum akan ditanggung sendiri.
Sumber: afu.id, perludem.org
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0