Netanyahu Diduga Siapkan Operasi Rahasia ke Iran Tanpa Libatkan IDF
- Kronologi Rencana Operasi Mossad Sebelum Pemilu Israel
- Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
- Latar Belakang: Pemilu, Pemerintahan Sementara, dan Tekanan Politik
- Dampak dan Reaksi: Kekhawatiran Eskalasi dan Sikap AS
- Langkah Selanjutnya: Negosiasi Pembentukan Pemerintahan dan Ketegangan dengan Iran
- Analisis Redaksi
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diduga meminta kepala badan intelijen Mossad, Roman Gofman, menyiapkan operasi rahasia terhadap Iran menjelang pemilihan umum Israel pada 27 Oktober lalu. Laporan The Washington Post yang dikutip sejumlah media pada Kamis (19/11) menyebut informasi itu berasal dari empat sumber yang mengetahui persoalan tersebut.
Rencana tersebut disusun tanpa sepengetahuan kabinet dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir. Namun, Zamir disebut akhirnya mengetahui rencana Mossad sebelum operasi tersebut sempat dilaksanakan.
Kronologi Rencana Operasi Mossad Sebelum Pemilu Israel
Stasiun televisi Israel, Channel 12, melaporkan Netanyahu dan Gofman telah merencanakan operasi terhadap Iran sebelum pemilu 27 Oktober. Rencana itu mendapat penolakan dari sejumlah pejabat keamanan karena dikhawatirkan memicu eskalasi konflik dan mengganggu pelaksanaan pemilu.
Operasi tersebut kemudian dibatalkan setelah Amerika Serikat (AS) secara tidak sengaja memperoleh informasi rahasia mengenai rencana itu. The Washington Post tidak mengungkap bentuk operasi rahasia yang hendak disiapkan Mossad.
Namun, laporan tersebut menyebut Zamir dan sejumlah pejabat pertahanan menentang rencana serangan terhadap Iran menjelang pemilu karena khawatir operasi militer baru akan memperburuk situasi keamanan. Seorang pejabat keamanan Israel membantah klaim bahwa rencana operasi disusun tanpa sepengetahuan IDF. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai informasi "palsu".
Channel 13 melaporkan Netanyahu menyebut operasi terhadap Iran sebagai sesuatu yang "tidak dapat dihindari" dalam pertemuan keamanan pada Rabu (18/11) malam. Pernyataan itu muncul di tengah upaya pembentukan pemerintahan baru Israel yang masih berlangsung.
Pihak yang Terlibat dan Pernyataan Mereka
Selain Netanyahu dan Gofman, sejumlah nama muncul dalam laporan ini. Gadi Eisenkot, pemimpin partai Yashar sekaligus mantan kepala IDF, mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru paling lambat 20 Desember. Saat ini, Netanyahu menjabat sebagai perdana menteri sementara.
Gofman melakukan kunjungan ke Washington pekan lalu. Dalam kunjungan itu, ia dilaporkan mendorong pejabat pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mendukung serangan gabungan AS-Israel terhadap Iran. Gofman juga bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintahan Trump, termasuk Direktur CIA John Ratcliffe, di Washington.
Menurut laporan Reuters pada Rabu (18/11), Gofman menyampaikan informasi intelijen Israel mengenai Iran dan mendorong serangan gabungan AS-Israel. Gofman juga bertemu dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, di Miami. Mantan Menteri Israel, Ron Dermer, turut berada di AS untuk melobi pejabat pemerintahan Trump agar mendukung serangan terhadap Iran.
Mantan Kepala Direktorat Operasi IDF, Israel Ziv, mengkritik pendekatan Netanyahu. Ia menilai serangan baru terhadap Iran justru dapat mempersulit upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi. "Serangan lain akan menambah penghinaan, dan semakin mereka dipermalukan, semakin kecil peluang untuk membawa mereka ke dalam kesepakatan," kata Ziv, seperti dikutip The Times of Israel.
Latar Belakang: Pemilu, Pemerintahan Sementara, dan Tekanan Politik
Laporan ini muncul di tengah kekhawatiran para pemimpin oposisi di parlemen Israel, Knesset. Mereka khawatir Netanyahu akan memerintahkan operasi militer terhadap Iran untuk meningkatkan peluangnya mempertahankan kekuasaan, ketika upaya pembentukan pemerintahan baru Israel masih berlangsung.
Netanyahu saat ini menjabat sebagai perdana menteri sementara. Posisi itu membuatnya tetap memegang kendali atas kebijakan keamanan, meski mandat untuk membentuk pemerintahan baru telah diberikan kepada Eisenkot. Tenggat pembentukan pemerintahan baru adalah 20 Desember.
Di sisi lain, dua sumber yang mengetahui kunjungan Gofman ke Washington mengatakan militer Israel menilai Iran belum menimbulkan ancaman langsung yang mengharuskan serangan militer segera dilakukan. Seorang perwira senior IDF mengatakan militer Israel dan Komando Pusat AS (CENTCOM) telah memiliki rencana bersama yang disetujui. Menurut dia, persoalan utamanya adalah menentukan waktu pelaksanaan.
Sejumlah negara di kawasan Teluk Persia, Pakistan, dan Turki berusaha mencegah pecahnya kembali perang dengan Iran. Mereka melakukan komunikasi dengan pejabat senior AS untuk meredakan ketegangan. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Reuters bahwa Trump menilai tekanan ekonomi AS telah memberikan dampak besar terhadap Iran sehingga operasi tempur berskala besar belum tentu diperlukan. Meski demikian, Trump masih mempertimbangkan berbagai opsi.
Dampak dan Reaksi: Kekhawatiran Eskalasi dan Sikap AS
Rencana operasi rahasia ini memicu kekhawatiran akan eskalasi konflik di Timur Tengah. Sejumlah pejabat keamanan Israel menolak rencana tersebut karena khawatir operasi militer baru akan memperburuk situasi keamanan dan mengganggu pelaksanaan pemilu.
Pembatalan operasi setelah AS mengetahui informasi rahasia itu menunjukkan betapa sensitifnya hubungan intelijen antara kedua negara. AS sendiri masih mempertimbangkan berbagai opsi terhadap Iran, dengan Trump menilai tekanan ekonomi sudah cukup memberikan dampak besar.
Di dalam negeri Israel, oposisi khawatir Netanyahu akan menggunakan operasi militer untuk kepentingan politiknya. Kekhawatiran itu muncul karena upaya pembentukan pemerintahan baru masih berlangsung dan Netanyahu masih menjabat sebagai perdana menteri sementara.
Militer Israel dan CENTCOM disebut telah memiliki rencana bersama yang disetujui. Namun, waktu pelaksanaan masih menjadi persoalan utama. Militer Israel menilai Iran belum menimbulkan ancaman langsung yang mengharuskan serangan segera dilakukan.
Langkah Selanjutnya: Negosiasi Pembentukan Pemerintahan dan Ketegangan dengan Iran
Gadi Eisenkot mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru paling lambat 20 Desember. Jika berhasil, ia akan menggantikan Netanyahu sebagai perdana menteri. Namun, jika gagal, Israel mungkin akan menghadapi pemilu ulang.
Sementara itu, ketegangan dengan Iran masih menjadi perhatian utama. Gofman terus mendorong dukungan AS untuk serangan gabungan, sementara sejumlah negara di kawasan berusaha meredakan ketegangan. Trump masih mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk tekanan ekonomi yang dinilainya sudah efektif.
Mantan Kepala Direktorat Operasi IDF, Israel Ziv, mengingatkan bahwa serangan baru terhadap Iran justru dapat mempersulit upaya penyelesaian konflik melalui negosiasi. "Serangan lain akan menambah penghinaan, dan semakin mereka dipermalukan, semakin kecil peluang untuk membawa mereka ke dalam kesepakatan," kata Ziv.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari kantor Netanyahu atau Mossad mengenai laporan tersebut. Seorang pejabat keamanan Israel membantah klaim bahwa rencana operasi disusun tanpa sepengetahuan IDF dan menyebut tuduhan itu sebagai informasi "palsu".
Analisis Redaksi
Laporan Washington Post ini menyoroti persoalan mendasar dalam pengambilan keputusan keamanan Israel: siapa yang sebenarnya memegang kendali atas operasi rahasia? Jika benar Netanyahu meminta Mossad menyiapkan operasi tanpa sepengetahuan kabinet dan Kepala Staf IDF, maka ada celah serius dalam mekanisme pengawasan. Seorang perdana menteri sementara seharusnya tidak memiliki ruang untuk mengambil langkah sebesar itu sendirian.
Bantahan seorang pejabat keamanan Israel yang menyebut tuduhan itu "palsu" tidak cukup. Publik berhak mengetahui apakah prosedur pengambilan keputusan di tingkat tertinggi benar-benar dijalankan. Apalagi laporan ini muncul di tengah proses pembentukan pemerintahan baru yang tenggatnya 20 Desember. Kekhawatiran oposisi bahwa Netanyahu akan menggunakan operasi militer untuk mempertahankan kekuasaan bukanlah tuduhan kosong, mengingat rekam jejak politiknya.
Yang lebih penting, eskalasi dengan Iran bukanlah permainan politik domestik. Sejumlah negara di kawasan, termasuk Pakistan dan Turki, sedang berupaya mencegah perang. Militer Israel sendiri menilai Iran belum menimbulkan ancaman langsung. Serangan yang dipaksakan justru berisiko merusak peluang negosiasi, seperti diperingatkan Israel Ziv. Keputusan sebesar itu tidak boleh diambil berdasarkan perhitungan elektoral, apalagi tanpa melibatkan institusi pertahanan yang memiliki tanggung jawab langsung di lapangan.
Sumber: washingtonpost.com
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0