PSI Dipersoalkan Partai Koalisi: Loyalitas ke Prabowo atau Manuver Politik?

Nov 20, 2026 - 14:20
 0  1
PSI Dipersoalkan Partai Koalisi: Loyalitas ke Prabowo atau Manuver Politik?

Posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dipersoalkan sejumlah partai pendukung pemerintah. Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai sikap tersebut dapat dibaca sebagai penegasan loyalitas kepada Prabowo sekaligus kemungkinan manuver politik untuk memperkuat pengaruh masing-masing partai di internal koalisi.

Ad
Ad

Arifki mengatakan dinamika tersebut mencuat setelah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menduga PSI tidak lagi menjadi bagian koalisi. Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menyarankan PSI mengambil posisi sebagai oposisi.

Kronologi Persoalan PSI di Koalisi Prabowo

Persoalan ini bermula dari pernyataan sejumlah elite partai koalisi yang mempertanyakan status PSI. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menduga PSI tidak lagi menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Ia bahkan menyarankan PSI menjadi oposisi setelah tidak lagi memiliki kader yang menjadi representasi partai di Kabinet Merah Putih.

Menurut Arifki, pernyataan kedua politikus tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan PSI mulai dipertanyakan oleh sebagian partai pendukung pemerintah. “Ini bisa dibaca sebagai bentuk loyalitas partai-partai koalisi kepada Prabowo. Namun, di sisi lain, momentum ini juga bisa dimanfaatkan untuk mempersempit ruang politik PSI dalam pemerintahan. Dalam politik, loyalitas dan kepentingan sering kali berjalan beriringan,” ujar Arifki, Jumat (20/11/2026).

Dinamika itu semakin mendapat perhatian setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan mengenai tidak adanya lagi kader PSI dalam kabinet. Jokowi menyatakan pengabdian kepada negara tidak harus dilakukan melalui jabatan pemerintahan.

Jokowi juga menyebut PSI tengah berfokus memperbaiki dan memperkuat struktur organisasi partai sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Pernyataan Jokowi dan Mundurnya Tiga Kader PSI

Arifki menilai pernyataan Jokowi memiliki makna politik yang perlu dicermati, terutama terkait kemungkinan perubahan orientasi PSI setelah kehilangan representasi partai di kabinet.

“Jokowi seolah memberikan legitimasi bahwa berada di luar kabinet bukan sebuah kerugian politik bagi PSI. Bahkan, ada peluang bagi PSI untuk lebih leluasa membangun organisasi dan memperkuat identitas politiknya. Ini bisa menjadi penanda perubahan orientasi PSI, dari keterlibatan dalam pemerintahan menuju penguatan kekuatan partai,” jelasnya.

Perkembangan ini juga perlu dilihat dalam konteks hubungan politik antara Jokowi dan pemerintahan Prabowo. Terlebih, Gibran Rakabuming Raka telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026.

Di sisi lain, tiga tokoh yang sebelumnya menjadi kader PSI, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, telah menyatakan mundur dari keanggotaan partai.

Ketiganya tetap menduduki jabatan dalam pemerintahan, tetapi tidak lagi menjadi representasi PSI di kabinet.

“Pertanyaannya, apakah ini memang proses penyesuaian posisi PSI untuk lebih mandiri secara politik, atau bagian dari perubahan konfigurasi pengaruh politik di sekitar pemerintahan Prabowo? Dua kemungkinan ini masih terbuka,” kata Arifki.

Status Resmi PSI: Belum Ada Keputusan Keluar Koalisi

Meski demikian, Arifki mengingatkan belum terdapat keputusan resmi yang menyatakan PSI keluar dari koalisi pemerintahan.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menegaskan belum ada partai politik yang menyatakan keluar dari koalisi pendukung Prabowo.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pembina PSI Grace Natalie memastikan partainya tetap mendukung pemerintahan Prabowo. Grace menyatakan keputusan tiga kader PSI meninggalkan partai merupakan pilihan pribadi dan tidak berkaitan dengan posisi politik PSI dalam koalisi.

Menurut Arifki, perbedaan pernyataan tersebut menunjukkan adanya perdebatan mengenai status partai pendukung pemerintah, anggota koalisi, dan partai yang memiliki representasi di kabinet.

“Prabowo tentu berkepentingan menjaga soliditas pemerintahan. Namun, partai-partai koalisi juga memiliki kepentingan untuk memperkuat posisi tawar masing-masing. Karena itu, kita perlu melihat apakah pernyataan-pernyataan tersebut murni menunjukkan loyalitas kepada Prabowo atau sekaligus menjadi bagian dari kompetisi pengaruh di internal koalisi,” ujarnya.

Dampak bagi Peta Politik Menuju Pemilu 2029

Arifki menegaskan dinamika tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya kesepakatan politik untuk menjauhkan Jokowi maupun PSI dari pemerintahan.

Namun, ia menilai perubahan hubungan politik antara Prabowo, Jokowi, dan partai-partai koalisi menjadi perkembangan yang perlu dicermati menjelang konsolidasi politik menuju Pemilu 2029.

“Pada akhirnya, yang menarik bukan hanya apakah PSI masih berada di dalam koalisi, tetapi bagaimana posisi dan ruang pengaruh politik masing-masing aktor akan terbentuk ke depan. Apakah PSI memilih lebih leluasa bergerak di luar kabinet, sementara Prabowo memperkuat konsolidasi dengan partai-partai koalisi yang ada, itu menjadi dinamika politik yang patut kita amati,” pungkas Arifki.

Sejumlah langkah yang perlu dicermati ke depan:

  • Konsolidasi internal PSI untuk memperkuat struktur organisasi menghadapi Pemilu 2029.
  • Pernyataan resmi dari partai-partai koalisi mengenai status PSI.
  • Posisi tiga kader PSI yang telah mundur dari partai namun tetap di kabinet.
  • Dinamika hubungan Prabowo-Jokowi pasca mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Analisis Redaksi

Pernyataan PKB dan PAN soal posisi PSI bukan sekadar soal status formal dalam koalisi. Di baliknya, ada persaingan memperebutkan ruang pengaruh di pemerintahan Prabowo. Ketika PSI tidak lagi punya representasi di kabinet, partai lain melihat celah untuk memperkuat posisi tawar mereka. Ini adalah politik praktis yang berjalan dalam bingkai loyalitas kepada presiden.

Jokowi, melalui pernyataannya, seolah memberi jalan bagi PSI untuk bergerak lebih mandiri. Namun, pernyataan itu juga bisa dibaca sebagai upaya menjaga relevansi politik di luar lingkaran kabinet. Sementara itu, mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden menambah lapisan kompleksitas: hubungan antara istana dan kekuatan politik di luar pemerintahan menjadi semakin cair.

Yang perlu diawasi adalah apakah manuver ini akan berujung pada perpecahan koalisi atau justru menjadi bagian dari konsolidasi menjelang Pemilu 2029. Sejauh ini, belum ada keputusan resmi PSI keluar dari koalisi. Namun, dinamika pernyataan elite partai menunjukkan bahwa soliditas koalisi tidak selalu berarti kesamaan kepentingan. Publik berhak menuntut transparansi: apakah partai-partai benar-benar bekerja untuk pemerintahan, atau sedang mengatur panggung untuk kontestasi berikutnya.

Sumber: aktual.com, gerindra.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad