Ranperda Kesejahteraan Sosial Ternate Diharmonisasi Kemenkum Malut, Materi Saduran UU Jadi Sorotan

Nov 20, 2026 - 14:40
 0  1
Ranperda Kesejahteraan Sosial Ternate Diharmonisasi Kemenkum Malut, Materi Saduran UU Jadi Sorotan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menggelar harmonisasi Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Ternate di Ruang Pala Ternate, Kamis (19/11). Tim perancang menemukan sebagian besar materi muatan ranperda hanya menyalin UU Nomor 11 Tahun 2009 dan meminta ketentuan itu ditinjau ulang.

Ad
Ad

Harmonisasi di Ruang Pala Ternate dan Status Ranperda Inisiatif DPRD

Kegiatan itu merupakan tahapan lanjutan dari penyusunan regulasi daerah yang diusulkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate. Ranperda ini berstatus inisiatif DPRD, sehingga pembahasannya melibatkan pemerintah kota dan perancang peraturan dari Kanwil Kemenkum Malut.

Harmonisasi dilakukan untuk memastikan rancangan pengaturan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses ini mencakup penelaahan dasar hukum, kewenangan daerah, hingga teknik penyusunan pasal demi pasal.

Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menegaskan bahwa regulasi di bidang kesejahteraan sosial harus memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Menurutnya, peraturan daerah perlu memiliki substansi yang jelas agar bisa menjadi pedoman pelayanan dan perlindungan sosial.

"Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, regulasi yang dibentuk harus memiliki landasan hukum yang kuat, tidak tumpang tindih, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Ternate," ujar Topan seperti dikutip dari IndoSatuNews.

Ia berharap Ranperda ini nantinya dapat menjadi pedoman yang implementatif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Materi Muatan Banyak Saduran UU 11/2009

Dalam pembahasan, tim Perancang Peraturan Perundang-undangan menemukan bahwa sebagian besar materi muatan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan saduran dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Temuan itu menjadi catatan utama. Tim harmonisasi meminta ketentuan yang hanya menyalin pengaturan dalam undang-undang tersebut ditinjau kembali.

Saran yang muncul: pasal yang tidak diperlukan dapat dihapus, sedangkan materi yang tetap dipertahankan perlu dirumuskan sesuai kebutuhan dan karakteristik penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Ternate.

Dengan begitu, Ranperda diharapkan tidak sekadar mengulang norma yang sudah diatur secara nasional, tetapi memberikan pengaturan yang lebih spesifik dan bisa diterapkan oleh pemerintah daerah.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mia Kusuma Fitriana, menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk memastikan rancangan peraturan daerah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunannya.

"Harmonisasi tidak hanya memastikan kesesuaian dasar hukum, tetapi juga menguji materi muatan agar pengaturan yang dibentuk benar-benar sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah. Kami mendorong agar Ranperda ini tidak sekadar mengulang ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, tetapi mampu menghadirkan pengaturan yang lebih konkret dan sesuai dengan karakteristik Kota Ternate," jelas Mia.

Empat Pilar yang Ingin Diatur Ranperda

Ranperda ini diarahkan untuk menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah dan berkelanjutan. Cakupannya berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok yang mengalami kerentanan sosial.

Ada empat bidang utama yang hendak diatur:

  • Rehabilitasi sosial, untuk memulihkan fungsi sosial individu dan kelompok.
  • Jaminan sosial, sebagai bentuk perlindungan atas risiko sosial yang dialami warga.
  • Pemberdayaan sosial, agar masyarakat mampu keluar dari kondisi rentan secara mandiri.
  • Perlindungan sosial, yang memastikan kelompok rentan mendapat perhatian dari negara.

Keempatnya merujuk pada kerangka UU Nomor 11 Tahun 2009. Karena itu, tantangan utama Ranperda ini adalah menerjemahkan norma umum menjadi kebijakan operasional yang sesuai dengan kondisi Kota Ternate.

Harmonisasi menjadi tahapan penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Tahapan ini biasanya dilakukan sebelum rancangan dibahas bersama DPRD dan pemerintah daerah, lalu dievaluasi oleh gubernur sebelum ditetapkan.

Dalam prosesnya, perancang peraturan memeriksa apakah materi muatan sesuai dengan kewenangan daerah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tidak menimbulkan tumpang tindih dengan regulasi lain.

Mengapa Harmonisasi Penting bagi Kota Ternate

Harmonisasi berfungsi sebagai penyaring agar produk hukum daerah tidak bermasalah di kemudian hari. Pasal yang menyalin mentah undang-undang sering dianggap tidak memberi nilai tambah, karena tidak mengatur hal baru yang dibutuhkan daerah.

Selain itu, peraturan daerah yang mengulang norma nasional berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penerapan. Pemerintah kota bisa kesulitan menentukan dasar hukum mana yang dipakai ketika menjalankan program di lapangan.

Topan Sopuan menekankan agar regulasi yang dibentuk memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak tumpang tindih. Pernyataan itu sejalan dengan temuan tim perancang yang melihat banyaknya pasal saduran.

Bagi Kota Ternate, kesejahteraan sosial menjadi isu yang melekat pada kebutuhan warga, mulai dari kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, hingga masyarakat miskin. Regulasi yang konkret dibutuhkan agar program bantuan dan pendampingan tidak bergantung pada kebijakan sesaat.

Proses harmonisasi juga menjadi ruang bagi DPRD Kota Ternate untuk memperbaiki rancangan sebelum masuk tahap pembahasan lanjutan. Catatan dari tim perancang akan menjadi bahan perbaikan.

Rujukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dilihat pada basis data resmi JDIH BPK.

Langkah Selanjutnya Setelah Harmonisasi

Kanwil Kemenkum Malut mendorong DPRD Kota Ternate menyempurnakan rancangan berdasarkan seluruh catatan yang diberikan. Hasil pembahasan itu selanjutnya menjadi bahan perbaikan sebelum Ranperda melanjutkan tahapan pembentukan peraturan daerah.

Belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pembahasan lanjutan atau target penetapan Ranperda. Namun, arah perbaikannya sudah jelas: memangkas pasal yang hanya menyalin UU dan merumuskan norma yang sesuai karakteristik Kota Ternate.

Jika catatan harmonisasi dijalankan, Ranperda ini berpotensi menjadi dasar hukum yang lebih operasional bagi pemerintah kota dalam menjalankan program rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial.

Sebaliknya, jika pasal saduran tetap dipertahankan, regulasi daerah berisiko tidak memberi dampak signifikan terhadap pelayanan di lapangan.

Analisis Redaksi: Jangan Ulang Norma, Rumuskan Kebutuhan Nyata

Temuan tim perancang soal banyaknya pasal saduran UU Nomor 11 Tahun 2009 bukan hal baru dalam penyusunan peraturan daerah. Banyak ranperda memang lahir dari keinginan memiliki payung hukum, tetapi berhenti pada penyalinan norma tanpa menyesuaikannya dengan kondisi daerah.

Kasus Ranperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Kota Ternate menunjukkan persoalan itu. Jika pasal-pasalnya hanya mengulang undang-undang, kehadiran peraturan daerah tidak akan mengubah cara pemerintah kota melayani kelompok rentan. Yang dibutuhkan justru ketentuan konkret, misalnya mekanisme pendataan penerima manfaat, pembagian tugas antarsatuan kerja, dan sumber pendanaan program.

Catatan Kanwil Kemenkum Malut sebaiknya dibaca sebagai peringatan, bukan formalitas. DPRD Kota Ternate punya peluang memperbaiki rancangan agar tidak menjadi regulasi yang tebal tetapi kosong secara operasional. Harmonisasi yang berjalan baik akan menentukan apakah Ranperda ini benar-benar menyentuh warga atau hanya menambah deretan peraturan di atas kertas.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad