7 Provinsi Warganya Paling Banyak Mengontrak Rumah, Data Susenas 2026 BPS

Nov 20, 2026 - 14:40
 0  1
7 Provinsi Warganya Paling Banyak Mengontrak Rumah, Data Susenas 2026 BPS

Sebanyak tujuh provinsi tercatat memiliki tingkat kepemilikan rumah paling rendah di Indonesia. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan warga di daerah-daerah ini paling banyak mengontrak atau menyewa rumah ketimbang memiliki sendiri.

Ad
Ad

Temuan itu dirangkum Kompas.com dalam laporan berjudul "7 Provinsi yang Warganya Paling Banyak Mengontrak Rumah". Angka pastinya per provinsi tidak dirinci dalam kutipan sumber, tetapi arah datanya jelas: kepemilikan rumah rendah berkorelasi dengan tingginya porsi rumah tangga yang menempati rumah kontrakan atau sewaan.

Apa yang Diukur Susenas 2026 BPS

Susenas adalah survei rumah tangga rutin BPS yang salah satu instrumennya menanyakan status penguasaan tempat tinggal. Responden diminta menyebut apakah rumah yang mereka tempati milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, atau jenis lainnya.

Dari jawaban itu, BPS bisa memetakan seberapa besar porsi rumah tangga yang belum memiliki rumah. Provinsi dengan porsi kepemilikan rendah otomatis mencatat porsi kontrak dan sewa yang lebih tinggi.

Metode ini penting dipahami. Angka Susenas bukan menghitung jumlah rumah, melainkan rumah tangga. Satu rumah tangga yang mengontrak satu unit rumah dihitung satu, berapa pun jumlah orang di dalamnya.

Mengapa Kepemilikan Rumah Rendah

Ada beberapa faktor yang lazim menjelaskan rendahnya kepemilikan rumah di suatu daerah. Pertama, harga properti yang jauh melampaui daya beli rumah tangga, terutama di kawasan perkotaan padat penduduk.

Kedua, mobilitas penduduk. Provinsi dengan banyak pekerja pendatang, pekerja proyek, atau mahasiswa cenderung punya porsi kontrak yang tinggi karena warganya tidak berniat menetap permanen.

Ketiga, keterbatasan pasokan rumah terjangkau. Ketika rumah subsidi dan rumah sederhana tidak tersedia di lokasi yang dekat dengan tempat kerja, rumah tangga berpenghasilan menengah bawah memilih mengontrak.

Keempat, akses pembiayaan. Skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mensyaratkan penghasilan tetap dan uang muka. Pekerja informal, yang porsinya besar di banyak provinsi, sering tidak lolos syarat bank.

Kaitan dengan Backlog Perumahan Nasional

Angka Susenas 2026 bukan data yang berdiri sendiri. Pemerintah sudah lama memakai indikator serupa untuk mengukur backlog, yaitu selisih antara jumlah rumah tangga yang membutuhkan rumah dan jumlah rumah yang tersedia atau terjangkau.

Program rumah subsidi, bantuan pembiayaan perumahan, dan skema tabungan perumahan rakyat diarahkan untuk menekan angka itu. Namun hasilnya bergantung pada sebaran pembangunan, bukan hanya jumlah unit yang dibangun secara nasional.

Jika rumah dibangun jauh dari pusat pekerjaan, rumah tangga tetap mengontrak di kota. Kepemilikan di atas kertas bisa naik, tetapi pola hunian harian tidak berubah.

Daftar Provinsi dan Cara Membacanya

Laporan Kompas.com menyusun tujuh provinsi berdasarkan rendahnya kepemilikan rumah dalam data Susenas 2026. Rincian peringkat dan persentase tiap provinsi tersaji di artikel sumber Kompas.com.

Untuk memahami konteks metodologinya, publik bisa merujuk pada publikasi resmi Badan Pusat Statistik yang memuat definisi status penguasaan tempat tinggal pada Susenas.

Beberapa pola umum yang biasanya muncul dalam data semacam ini:

  • Provinsi dengan kota besar dan harga tanah tinggi mencatat porsi kontrak lebih besar.
  • Daerah dengan banyak pekerja pendatang punya kepemilikan rumah lebih rendah.
  • Provinsi dengan pasokan rumah subsidi terbatas menghadapi tekanan yang sama.
  • Wilayah dengan sektor informal dominan lebih sulit mengakses KPR.

Pola itu bukan vonis. Provinsi yang hari ini rendah bisa berubah jika pasokan rumah terjangkau dan pembiayaan diperbaiki.

Dampak pada Rumah Tangga dan Pasar Properti

Bagi rumah tangga, mengontrak berarti biaya hunian menjadi pengeluaran rutin tanpa aset yang menumpuk. Ketika upah tidak naik secepat harga sewa, porsi pengeluaran untuk tempat tinggal makin besar.

Bagi pasar properti, tingginya porsi kontrak menandakan permintaan sewa yang tetap kuat. Pengembang dan pemilik rumah bisa melihat ini sebagai peluang, tetapi juga sinyal bahwa harga jual berada di luar jangkauan banyak orang.

Bagi pemerintah daerah, data ini menjadi dasar untuk menyesuaikan tata ruang dan program perumahan. Tanpa itu, pembangunan rumah murah berisiko tidak menemukan pembelinya karena lokasi tidak sesuai kebutuhan warga.

Analisis Redaksi

Data Susenas 2026 soal tujuh provinsi dengan kepemilikan rumah terendah sebaiknya dibaca sebagai peta masalah, bukan sekadar daftar. Selama bertahun-tahun, kebijakan perumahan nasional lebih sering diukur dari jumlah unit yang dibangun. Padahal pertanyaan yang lebih tajam adalah siapa yang benar-benar menempati unit itu dan dengan status apa.

Ada ketegangan yang jarang dibahas. Rumah dibangun di pinggiran karena tanah di pusat kota mahal, sementara pekerjaan tetap terpusat di kota. Hasilnya, rumah tangga memilih mengontrak dekat kantor dan membiarkan rumah subsidi di pinggiran menjadi aset yang tidak dihuni. Kepemilikan secara statistik naik, tetapi persoalan hunian tidak selesai.

Karena itu, angka kepemilikan rendah di tujuh provinsi itu perlu dibaca bersama data harga sewa, sebaran upah, dan lokasi lapangan kerja. Tanpa itu, program perumahan hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Yang dibutuhkan bukan target unit yang lebih besar, melainkan kebijakan yang membuat rumah terjangkau benar-benar dekat dengan tempat orang mencari nafkah.

Sumber: bps.go.id

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad