KPK Periksa Exco PSSI Endri Erawan soal Aliran Uang Batu Bara di Kasus TPPU Rita Widyasari

Nov 20, 2026 - 15:30
 0  1
KPK Periksa Exco PSSI Endri Erawan soal Aliran Uang Batu Bara di Kasus TPPU Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Erawan sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Penyidik mendalami aliran dana gratifikasi dari sektor tambang batu bara.

Ad
Ad

Pemeriksaan itu berlangsung Senin, 16 November 2026, dan baru diumumkan lembaga antirasuah pada Jumat, 20 November 2026. Endri diperiksa bukan sebagai pengurus sepak bola, melainkan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Alamjaya Barapratama.

"Saksi Saudara ERW didalami terkait aliran uang yang berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari per metrik ton batu bara," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Kronologi Pemeriksaan Endri Erawan dan Dua Saksi Swasta

Pemanggilan Endri berlangsung di tengah pengembangan perkara yang sudah lama berjalan. Rita Widyasari lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi pada 2017. Kasus itu berlanjut ke meja hijau dan berakhir dengan vonis pada 2018.

Dalam penyidikan TPPU yang berjalan sekarang, KPK menelusuri jejak uang yang diduga mengalir dari pengusaha tambang ke Rita. Endri masuk dalam daftar saksi karena posisinya di perusahaan yang bergerak di sektor batu bara di Kutai Kartanegara.

Pemeriksaan tidak berhenti pada Endri. Penyidik juga memanggil dua saksi lain dari pihak swasta pada hari yang sama:

  • Yospita Feronika Ginting, staf bagian keuangan PT Alamjaya Barapratama.
  • Dwi Wachyu Noor Afiah, Direktur PT Lembuswana Perkasa.

Kombinasi saksi itu menunjukkan arah penyidikan. Yospita dipanggil untuk menjelaskan arus kas internal perusahaan, sementara Dwi Wachyu berasal dari entitas usaha lain yang diduga terkait transaksi. Endri berada di titik tengah, sebagai orang yang mengetahui keputusan bisnis dan pembayaran.

KPK belum memerinci berapa nilai uang yang ditelusuri dalam pemeriksaan kali ini. Budi hanya menyebut penyidik mendalami aliran dana yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi per metrik ton batu bara. Skema per ton itu mengindikasikan adanya pembayaran yang dihitung dari volume produksi atau penjualan, bukan setoran sekaligus.

Sebelumnya, pada Juli 2024, KPK sudah mengungkap adanya dugaan penerimaan uang oleh Rita dari pengusaha tambang dalam pengembangan perkara tersebut. Pengungkapan itu menjadi pintu masuk bagi penyidikan TPPU yang kini menyeret nama Endri sebagai saksi.

Siapa Rita Widyasari dan Jejak Vonis 10 Tahun Penjara

Rita Widyasari bukan nama baru dalam daftar perkara KPK. Ia menjabat Bupati Kutai Kartanegara sebelum tersandung kasus suap dan gratifikasi terkait perizinan proyek di daerahnya.

Pada 2018, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepadanya. Hakim juga mendenda Rita Rp600 juta subsider enam bulan kurungan, serta mencabut hak politiknya selama lima tahun.

Dalam pertimbangan putusan, hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110 miliar terkait perizinan proyek di Kutai Kartanegara. Angka itu menjadi salah satu nilai gratifikasi terbesar yang pernah diputus dalam perkara kepala daerah.

Rita sempat mengajukan peninjauan kembali. Upaya hukum luar biasa itu kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonannya pada 2021. Ia menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu dan kini telah bebas.

Meski sudah menyelesaikan pidana dalam perkara gratifikasi, statusnya belum bersih sepenuhnya. Rita masih berstatus tersangka dalam kasus dugaan TPPU. Di sinilah perkara bergerak sekarang: bukan lagi membuktikan suap dan gratifikasi, melainkan menelusuri ke mana uang itu pergi dan siapa yang membantu mengalirkannya.

Perbedaan fokus itu penting. Dalam TPPU, penyidik harus membuktikan adanya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana lalu disamarkan, dialihkan, atau dibelanjakan. Karena itu, saksi dari perusahaan tambang dan staf keuangan menjadi kunci.

Skema Gratifikasi per Metrik Ton Batu Bara yang Ditelusuri Penyidik

Frasa "per metrik ton batu bara" yang dipakai KPK memberi gambaran soal modus yang didalami. Pembayaran dihitung berdasarkan volume, sehingga nilainya bergerak mengikuti produksi dan harga komoditas.

Kutai Kartanegara dikenal sebagai salah satu lumbung batu bara di Kalimantan Timur. Izin usaha pertambangan di daerah itu bernilai besar, dan kewenangan kepala daerah dalam perizinan menjadi titik rawan. Skema pembayaran per ton kerap muncul dalam dugaan gratifikasi karena sulit dilacak jika tidak dibandingkan dengan dokumen produksi dan arus kas perusahaan.

Dalam penyidikan TPPU, penyidik biasanya membandingkan beberapa hal: volume produksi yang dilaporkan, nilai penjualan, rekening perusahaan, dan transaksi ke pihak lain. Saksi dari bagian keuangan seperti Yospita berperan menjelaskan alur pencatatan tersebut.

KPK juga bisa menelusuri aset yang diduga berasal dari aliran dana itu. Namun dalam keterangan Jumat, Budi tidak menyebut adanya penyitaan baru atau penetapan tersangka tambahan. Ia hanya memastikan pemeriksaan saksi sudah dilaksanakan.

Publik bisa memantau perkembangan perkara melalui kanal resmi lembaga, termasuk pemberitaan KPK dan laporan media. Sejumlah pengamat antikorupsi juga mencatat bahwa perkara TPPU kepala daerah sering berhenti di tahap penyidikan saksi jika bukti aliran dana tidak cukup kuat.

Dampak Kasus bagi PSSI dan Sepak Bola Nasional

Nama Endri Erawan mencuat bukan karena urusan sepak bola, tetapi efeknya bisa terasa ke organisasi. Ia duduk di Komite Eksekutif PSSI, lembaga yang sedang berbenah setelah berbagai persoalan tata kelola.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi PSSI soal pemeriksaan tersebut. KPK juga tidak menyebut perkara ini berkaitan dengan kegiatan federasi. Pemeriksaan murni menyangkut kapasitas Endri sebagai direktur utama perusahaan tambang.

Meski begitu, keterlibatan pengurus federasi dalam perkara korupsi selalu menarik perhatian publik. Sepak bola Indonesia punya basis pendukung besar, dan isu integritas pengurus menjadi sorotan berulang. Bagi PSSI, hal ini menambah beban komunikasi publik di tengah agenda kompetisi.

Dari sisi hukum, status Endri masih saksi. Ia belum ditetapkan sebagai tersangka. KPK berhak memanggil kembali saksi jika keterangan dinilai belum lengkap atau jika muncul bukti baru. Pemeriksaan saksi dalam perkara TPPU biasanya berlangsung beberapa gelombang sebelum penyidik menyimpulkan arah kasus.

Untuk Rita, status tersangka TPPU membuatnya masih menghadapi kemungkinan proses hukum lanjutan meski sudah bebas dari lapas. Perkara ini juga menjadi ujian bagi KPK dalam menuntaskan kasus besar yang menyeret kepala daerah dan pengusaha tambang.

Langkah Selanjutnya: Menunggu Konstruksi Hukum dan Bukti Aliran Dana

Setelah gelombang pemeriksaan Senin lalu, langkah berikutnya bergantung pada hasil analisis penyidik. KPK akan menilai apakah keterangan Endri, Yospita, dan Dwi Wachyu cukup untuk memetakan aliran uang secara utuh.

Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik bisa menaikkan status pihak-pihak tertentu menjadi tersangka. Sebaliknya, jika aliran dana tidak terbukti, perkara bisa berlanjut tanpa penetapan tersangka baru.

Yang perlu dicermati, perkara TPPU Rita sudah berjalan lama. Penetapan tersangka TPPU terjadi setelah vonis gratifikasi, dan pengungkapan dugaan penerimaan uang dari pengusaha tambang baru disampaikan pada Juli 2024. Jarak waktu itu menunjukkan betapa rumitnya penelusuran aset lintas perusahaan.

KPK belum memberi tenggat kapan perkara ini akan diselesaikan. Budi hanya memastikan penyidikan berjalan dan saksi terus dipanggil sesuai kebutuhan penyidik. Bagi publik, indikator yang paling mudah diikuti adalah apakah ada tersangka baru dan apakah ada aset yang disita.

Informasi resmi soal perkembangan perkara bisa diakses lewat laporan AFU.ID yang memuat keterangan juru bicara KPK. Sampai saat ini, belum ada jadwal pemeriksaan lanjutan yang diumumkan.

Analisis Redaksi

Perkara ini menarik bukan karena nama besar Rita Widyasari, melainkan karena arah penyidikannya. KPK sedang menguji apakah uang yang mengalir di sektor batu bara Kutai Kartanegara hanya berhenti di meja kepala daerah, atau melibatkan jaringan perusahaan yang lebih luas. Pemanggilan direktur utama, staf keuangan, dan direktur perusahaan lain dalam satu hari menunjukkan penyidik sedang membangun peta transaksi, bukan sekadar mengumpulkan keterangan.

Frasa "per metrik ton" adalah petunjuk penting. Jika gratifikasi dihitung dari volume produksi, maka nilainya bisa sangat besar dan berlangsung lama. Persoalannya, membuktikan skema seperti itu menuntut dokumen produksi, laporan keuangan, dan rekonsiliasi transaksi yang tidak selalu rapi. Di sinilah banyak perkara TPPU kandas: bukti aliran dana lemah, sementara status tersangka sudah telanjur melekat.

Bagi PSSI, kasus ini menjadi pengingat bahwa integritas pengurus diuji di luar lapangan. PSSI sebaiknya tidak menunggu tekanan publik untuk memberi penjelasan. Sikap diam bisa dibaca sebagai pembiaran, padahal status Endri masih saksi dan belum ada putusan pengadilan. Transparansi sederhana, misalnya konfirmasi apakah yang bersangkutan tetap menjalankan tugas, akan jauh lebih baik daripada membiarkan spekulasi tumbuh.

Yang paling dinanti publik adalah ketegasan KPK. Perkara Rita sudah melewati vonis, banding, hingga peninjauan kembali. Jika penyidikan TPPU kembali berhenti tanpa hasil, kepercayaan pada penegakan hukum kasus tambang akan semakin tipis. Sebaliknya, jika aliran dana per ton bisa dibuktikan, kasus ini bisa menjadi rujukan bagaimana mengurai gratifikasi di sektor ekstraktif.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Angry Angry 0
Sad Sad 0
Wow Wow 0
admin As a passionate news reporter, I am fueled by an insatiable curiosity and an unwavering commitment to truth. With a keen eye for detail and a relentless pursuit of stories, I strive to deliver timely and accurate information that empowers and engages readers.
Ad
Ad