Pengesahan RUU Perampasan Aset Dinilai Politis, Gugun El Guyanie: Rakyat Jangan Tertipu
Pengesahan RUU Perampasan Aset oleh DPR RI menuai kritik. Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai prosesnya hanya politis dan tak berpihak pada pemberantasan korupsi.
Gugun menyoroti proses pengesahan yang dinilainya buru-buru. Menurutnya, RUU yang mandek bertahun-tahun tiba-tiba diselesaikan tanpa partisipasi publik yang bermakna.
"Saya membaca proses pengesahan yang buru-buru dari legislatif kita, hanya politis semata, untuk menarik simpati rakyat," ucap Gugun pada Jumat (20/11/2026), seperti dikutip dari VIVA.
Kronologi Pengesahan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset telah lama menjadi wacana di Indonesia. Namun, pembahasannya sempat mandek selama bertahun-tahun. Baru pada November 2026, DPR RI resmi mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.
Pengesahan ini mendapat sorotan publik. Berbagai pihak, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat sipil, memberikan kritik. Salah satunya datang dari Gugun El Guyanie.
Gugun menilai pengesahan yang cepat ini mencurigakan. Pasalnya, RUU ini sudah 23 tahun tidak jelas statusnya. "Rakyat jangan tertipu dengan selebrasi DPR yang merasa berjasa mengesahkan RUU perampasan aset yang sudah 23 tahun tidak jelas," sambungnya.
Ia menduga ada kepentingan politik di balik pengesahan tersebut. DPR dianggap ingin menarik simpati rakyat dengan menunjukkan kinerja, tanpa memperhatikan substansi.
Substansi UU Dinilai Tak Berpihak pada Pemberantasan Korupsi
Lebih lanjut, Gugun menilai substansi UU Perampasan Aset tidak berpihak pada upaya pemberantasan korupsi. Ia menyebut UU ini justru mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
"Seolah-olah DPR bekerja keras memenuhi janji terkait RUU perampasan aset. Tapi aspirasi rakyat dibuang dalam UU ini. Yang disahkan adalah pasal-pasal yang menguntungkan oligarki, konglomerat, yang terafiliasi dengan rezim penguasa," kata dia.
Menurut Gugun, pasal-pasal krusial seperti pembuktian terbalik atau illicit enrichment (kekayaan tidak wajar) dipangkas. Padahal, pasal-pasal tersebut penting untuk menjerat koruptor.
Ia menduga kompromi politik terjadi karena banyak partai politik dan anggota legislatif memiliki ketergantungan finansial terhadap kelompok pengusaha bermasalah. "UU ini lahir dari kompromi kepentingan oligarki yang terancam dengan pasal-pasal illicit enrichment. Banyak partai politik yang hidupnya dari konglomerat bermasalah. Banyak wakil rakyat kita yang berutang budi kepada mafia tambang, pengusaha sawit bermasalah, dan donatur pemilu/pilkada yang menggelapkan pajak," bebernya.
Kritik senada juga datang dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (PUKAT UGM). Mereka menyoroti isi UU Perampasan Aset, terutama terkait harta tidak wajar. Hal ini sebagaimana diberitakan dalam artikel VIVA.
Cacat Prosedural dalam Pembentukan UU
Gugun juga menyoroti cacat prosedural dalam pembahasan UU tersebut. Menurutnya, pembentuk undang-undang menutup akses bagi kelompok masyarakat sipil yang fokus pada isu antikorupsi.
"Sisi formal proses pembentukan legislasinya jelas bermasalah, minim transparansi, menutup partisipasi bermakna dari masyarakat sipil yang punya concern dengan isu anti korupsi. Yang didengar dan dipertimbangkan hanya usulan dari akademisi dan kelompok yang mendukung kepentingan oligarki," beber Gugun.
Ia menambahkan, buruknya proses pembentukan berdampak langsung pada kualitas norma di dalamnya. "Proses formal yang buruk, melahirkan materi muatan yang buruk, dan tidak berpihak pada cita-cita pemberantasan korupsi," ujarnya.
Dalam pandangannya, partisipasi publik yang bermakna adalah syarat penting dalam pembentukan undang-undang. Tanpa itu, produk hukum yang dihasilkan akan cacat secara demokratis.
Dampak Pengesahan UU Perampasan Aset
Pengesahan UU Perampasan Aset semestinya menjadi momentum penting dalam pemberantasan korupsi. Namun, dengan berbagai kritik yang muncul, efektivitasnya dipertanyakan.
Jika pasal-pasal krusial seperti illicit enrichment dipangkas, maka upaya merampas aset koruptor akan lemah. Koruptor bisa saja lolos dari jeratan hukum karena sulit membuktikan asal-usul harta yang tidak wajar.
Selain itu, proses pembentukan yang minim partisipasi publik dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Masyarakat sipil yang selama ini mengawal isu antikorupsi merasa diabaikan.
Dampak lainnya adalah potensi resistensi dari kelompok masyarakat sipil. Mereka bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika merasa UU ini merugikan kepentingan publik.
Langkah Selanjutnya dan Reaksi Publik
Meski telah disahkan, UU Perampasan Aset masih menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak berencana mengkaji lebih dalam dan mungkin mengajukan uji materi.
Gugun El Guyanie sendiri mendesak agar publik terus mengawal implementasi UU ini. Ia mengingatkan agar rakyat tidak tertipu oleh selebrasi politik semata.
"Rakyat jangan tertipu dengan selebrasi DPR yang merasa berjasa mengesahkan RUU perampasan aset yang sudah 23 tahun tidak jelas," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari DPR RI terkait kritik tersebut. Namun, beberapa anggota DPR sebelumnya membela pengesahan UU ini sebagai upaya serius memberantas korupsi.
Publik pun diminta untuk mencermati pasal-pasal yang ada. Jika memang ada pasal yang merugikan, masyarakat dapat menempuh jalur hukum yang tersedia.
Analisis Redaksi
Kritik Gugun El Guyanie menyoroti persoalan mendasar dalam pembentukan hukum di Indonesia: proses yang tertutup dan minim partisipasi. Pengesahan RUU Perampasan Aset yang katanya sudah 23 tahun mandek, tiba-tiba rampung dalam waktu singkat. Ini memunculkan kecurigaan bahwa ada agenda tersembunyi.
Yang paling mengkhawatirkan adalah pemangkasan pasal illicit enrichment. Pasal ini sebenarnya menjadi jantung pemberantasan korupsi karena memungkinkan perampasan aset tanpa harus membuktikan tindak pidana asal. Jika pasal ini dilemahkan, maka UU ini kehilangan taringnya.
Kritik tentang ketergantungan partai politik pada konglomerat juga bukan isapan jempol. Sistem politik kita memang rentan terhadap konflik kepentingan. Oleh karena itu, transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan UU menjadi keniscayaan. Tanpa itu, produk hukum hanya akan menjadi alat kekuasaan.
DPR perlu merespons kritik ini dengan terbuka. Jika memang UU ini dibentuk dengan buru-buru, seharusnya ada evaluasi. Masyarakat sipil juga harus terus mengawal implementasinya agar tidak menjadi macan kertas.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0