RUU Perampasan Aset Disetujui DPR, TI Indonesia Minta Pengawasan Ketat
Transparency International (TI) Indonesia menyikapi persetujuan DPR atas RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya dengan apresiasi yang disertai kewaspadaan. Organisasi antikorupsi itu menilai penguatan kerangka hukum memang dibutuhkan, tetapi implementasinya tetap harus diawasi.
Pernyataan itu disampaikan melalui laman resmi TI Indonesia pada 20 November 2026 dengan judul "TI Indonesia Menyikapi Persetujuan DPR atas RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya". Dalam keterangan tersebut, TI Indonesia membuka sikapnya dengan kalimat yang jelas: semua proses legislasi untuk memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi akan selalu disambut baik.
Namun, organisasi yang berbasis di Jakarta itu tidak berhenti pada pujian. Kalimat pembuka pernyataannya justru memuat dua kata kunci yang saling menyeimbangkan, yakni apresiasi dan kewaspadaan. Sikap itu menjadi penanda bahwa dukungan terhadap RUU Perampasan Aset tidak otomatis berarti persoalan selesai setelah paripurna.
Kronologi Persetujuan DPR dan Konteks RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset bukan regulasi baru dalam perbincangan publik Indonesia. Rancangan ini sudah lama menjadi salah satu agenda yang ditunggu dalam pemberantasan korupsi, karena memberi dasar bagi negara untuk merampas harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk korupsi.
Selama bertahun-tahun, penegak hukum di Indonesia bergantung pada instrumen yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sejumlah undang-undang sektoral untuk menyita aset hasil kejahatan. Mekanisme itu dinilai belum sepenuhnya memadai ketika berhadapan dengan pelaku yang menyamarkan kekayaan melalui nama pihak lain atau menempatkan aset di luar negeri.
Persetujuan DPR yang disorot TI Indonesia pada 20 November 2026 menjadi titik penting dalam perjalanan rancangan tersebut. Sebagai lembaga legislasi, DPR memegang peran konstitusional dalam membahas dan menyetujui sebuah rancangan undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan di parlemen karena itu menandai berpindahnya bola ke tahap berikutnya dalam proses pembentukan regulasi.
TI Indonesia sendiri tidak merinci pasal demi pasal dalam pernyataannya. Keterangan yang tersedia di laman resmi organisasi itu hanya memuat pembukaan sikap, sehingga rincian substansi masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari organisasi tersebut maupun dari dokumen resmi DPR.
Sikap TI Indonesia: Apresiasi yang Disertai Kewaspadaan
Dalam pernyataannya, TI Indonesia menegaskan posisi dasar bahwa penguatan kerangka hukum pemberantasan korupsi layak didukung. Kalimat itu ditempatkan di awal, sebelum organisasi tersebut menyampaikan catatan lebih lanjut.
Pilihan diksi "apresiasi yang disertai kewaspadaan" menunjukkan pendekatan yang tidak hitam-putih. TI Indonesia tidak menolak RUU Perampasan Aset, tetapi juga tidak menutup mata pada risiko yang bisa muncul dalam penerapannya.
Kewaspadaan semacam itu lazim dalam diskursus antikorupsi. Sebuah undang-undang bisa menjadi instrumen kuat di atas kertas, tetapi melemah ketika menghadapi persoalan teknis di lapangan, mulai dari pembuktian, koordinasi antarlembaga, hingga perlindungan terhadap hak pihak yang beritikad baik.
Selain itu, TI Indonesia menyoroti bahwa RUU ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi. Judul pernyataannya secara eksplisit menyebut "tindak pidana lainnya", yang berarti cakupan rancangan tersebut lebih luas daripada satu jenis kejahatan.
Mengapa Perampasan Aset Menjadi Instrumen Kunci Pemberantasan Korupsi
Perampasan aset dipandang penting karena menyentuh inti insentif pelaku kejahatan. Selama ini, hukuman badan tidak selalu diikuti dengan pemiskinan pelaku, sehingga kekayaan hasil korupsi berpotensi tetap dinikmati setelah masa hukuman berakhir.
Mekanisme perampasan aset memberi negara jalan untuk mengejar kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Bagi publik, instrumen ini menjadi ujian apakah hukum benar-benar mampu mengambil kembali apa yang hilang dari kas negara.
Beberapa hal yang biasanya menjadi perhatian dalam pembahasan RUU semacam ini antara lain:
- Ruang lingkup tindak pidana yang bisa menjadi dasar perampasan aset.
- Standar pembuktian dan mekanisme peradilan yang digunakan.
- Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.
- Koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan pengadilan.
- Pengelolaan aset sitaan agar tidak rusak atau hilang selama proses berjalan.
Daftar itu menjelaskan mengapa pengesahan sebuah RUU tidak otomatis menyelesaikan masalah. Kualitas implementasi akan sangat menentukan apakah perampasan aset benar-benar memiskinkan koruptor atau hanya menjadi aturan tambahan yang jarang dipakai.
Dampak bagi Penegakan Hukum dan Harapan Publik
Bagi aparat penegak hukum, persetujuan DPR membuka peluang adanya dasar hukum yang lebih tegas dalam mengejar aset hasil kejahatan. Kejelasan dasar hukum penting agar penyitaan dan perampasan tidak mudah digugat di kemudian hari.
Bagi publik, persetujuan ini menghadirkan harapan bahwa uang rakyat yang dikorupsi bisa kembali ke negara. Harapan itu masuk akal, tetapi sekaligus menciptakan ekspektasi tinggi yang harus dijawab dengan kinerja nyata.
TI Indonesia menempatkan diri sebagai pengawas proses tersebut. Dengan menyatakan apresiasi sekaligus kewaspadaan, organisasi itu mengingatkan bahwa dukungan terhadap sebuah undang-undang tidak sama dengan pengawasan yang selesai.
Perdebatan berikutnya kemungkinan besar bergeser dari ruang sidang parlemen ke ruang implementasi: bagaimana aturan ini diterjemahkan menjadi perkara konkret, berapa aset yang berhasil diselamatkan, dan sejauh mana hak-hak pihak yang tidak terlibat tetap dilindungi.
Langkah Selanjutnya Setelah Persetujuan DPR
Setelah persetujuan DPR, perhatian publik akan tertuju pada tahapan berikutnya dalam proses legislasi, termasuk penyelesaian dokumen resmi dan kesiapan lembaga pelaksana. Sosialisasi kepada aparat penegak hukum menjadi prasyarat agar aturan baru tidak berhenti sebagai teks.
TI Indonesia, melalui pernyataannya, tampaknya akan terus mengikuti perkembangan ini. Rujukan resmi dapat dibaca di laman Transparency International Indonesia.
Pemantauan juga bisa dilakukan melalui kanal resmi parlemen, misalnya situs DPR RI, untuk melihat dokumen dan tahapan pembahasan yang tersedia untuk publik.
Yang jelas, persetujuan DPR bukan garis akhir. Ia adalah pintu masuk bagi ujian yang lebih berat: apakah negara benar-benar mampu merampas aset hasil kejahatan dan mengembalikannya kepada rakyat.
Analisis Redaksi
Pernyataan TI Indonesia ini menarik justru karena memilih nada yang tidak gegabah. Di banyak negara, organisasi masyarakat sipil kerap terjebak pada dua kutub: menolak seluruh proses legislasi atau menyambutnya tanpa catatan. TI Indonesia mengambil jalan ketiga, mendukung penguatan kerangka hukum sambil menandai bahwa kewaspadaan tetap diperlukan.
Pilihan itu masuk akal mengingat rekam jejak pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang yang tampak kuat di atas kertas tidak selalu berujung pada pemiskinan pelaku. Ada jarak antara norma dan praktik, dan jarak itulah yang harus dijaga agar tidak melebar.
Karena itu, persetujuan DPR atas RUU Perampasan Aset sebaiknya dibaca sebagai awal, bukan akhir. Publik berhak menuntut transparansi dalam tahap implementasi, mulai dari jumlah perkara, nilai aset yang dirampas, hingga alasan ketika sebuah upaya perampasan gagal di pengadilan. Tanpa akuntabilitas semacam itu, apresiasi akan cepat berubah menjadi kekecewaan.
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0