Hamka B. Kady Dorong Pengakuan Hukum Ojek Online di Revisi UU LLAJ
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B. Kady mendorong pemerintah dan DPR memperjelas status hukum transportasi roda dua, termasuk ojek online (ojol), melalui revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, roda dua belum pernah diakui sebagai angkutan umum.
Pernyataan itu disampaikan Hamka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja RUU LLAJ bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dan Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kronologi RDPU Panitia Kerja RUU LLAJ
RDPU tersebut mempertemukan Panitia Kerja RUU LLAJ dengan tiga organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang transportasi dan perlindungan konsumen. YLKI, MTI, dan KAWAT hadir untuk memberikan masukan atas draf revisi undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan.
Dalam forum itu, Hamka menyoroti persoalan mendasar yang belum terselesaikan sejak UU LLAJ disahkan pada 2009. Transportasi roda dua, yang selama ini menjadi tulang punggung mobilitas warga dan sumber penghasilan banyak keluarga, belum memiliki kedudukan hukum sebagai angkutan umum.
“Pertanyaan selama ini yang sudah berpuluh-puluh tahun, belum pernah roda dua menjadi angkutan umum. Itu key point-nya,” kata Hamka dalam RDPU tersebut.
Legislator Fraksi Partai Golkar itu menilai revisi UU LLAJ menjadi momentum untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh ekosistem transportasi roda dua, mulai dari pengemudi, pengguna jasa, hingga penyelenggara layanan. Ia menegaskan, aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut perlu landasan hukum yang jelas.
Selain roda dua, Hamka membuka kemungkinan pengaturan kendaraan roda tiga sebagai angkutan umum. Namun ia menekankan bahwa pembahasan harus lebih dulu difokuskan pada pembentukan norma dasar dalam undang-undang sebelum masuk ke detail teknis.
Pihak yang Terlibat dan Sikap Hamka B. Kady
Hamka B. Kady adalah anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar yang duduk di Komisi V. Komisi ini membidangi infrastruktur, perhubungan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat, sehingga revisi UU LLAJ berada langsung dalam lingkup pengawasannya.
Dalam RDPU itu, ia bertindak sebagai salah satu penyampai pandangan fraksi di Panitia Kerja RUU LLAJ. Hadir pula perwakilan YLKI, MTI, dan KAWAT yang memberikan masukan dari sisi perlindungan konsumen dan tata kelola transportasi publik.
Hamka menempatkan pengakuan hukum sebagai pintu masuk bagi pengaturan lain yang lebih teknis. Menurut dia, setelah landasan hukum terbentuk, ketentuan mengenai penyelenggaraan transportasi roda dua dapat dijabarkan melalui peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan.
“Cantolan undang-undangnya dulu yang harus kita selesaikan. Kalau urusan teknis, termasuk kemungkinan tanggungan asuransi seperti kendaraan umum, itu juga akan masuk dalam pembahasan nanti,” ujar Hamka.
Ia juga menyoroti aspek keselamatan dan perlindungan asuransi bagi pengguna maupun penyelenggara layanan transportasi roda dua. Bagi Hamka, pengaturan tidak cukup hanya memberikan pengakuan hukum, tetapi juga harus menjamin keselamatan, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penyelarasan regulasi yang telah diterbitkan pemerintah dengan ketentuan baru dalam UU LLAJ. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari ketidaksesuaian pengaturan antara undang-undang dan peraturan turunannya.
Latar Belakang: Mengapa Status Hukum Ojol Belum Jelas
UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ mengatur angkutan orang dan barang di jalan, termasuk kendaraan bermotor. Namun, definisi angkutan umum dalam undang-undang itu tidak secara tegas memasukkan sepeda motor sebagai kendaraan angkutan umum.
Kondisi tersebut menciptakan celah yang dirasakan hingga hari ini. Ojek online tumbuh menjadi layanan transportasi sehari-hari yang dipakai jutaan orang, tetapi kedudukannya sebagai angkutan umum belum memiliki dasar hukum yang eksplisit di tingkat undang-undang.
Akibatnya, pengaturan ojol selama ini bergantung pada peraturan di bawah undang-undang, termasuk sejumlah Peraturan Menteri Perhubungan. Hamka menilai cara seperti itu menyisakan ketidakpastian, terutama ketika terjadi persoalan antara pengemudi, pengguna jasa, dan penyelenggara layanan.
Revisi UU LLAJ dibahas melalui Panitia Kerja di DPR. Dalam prosesnya, panitia kerja mengundang sejumlah pihak untuk memberikan masukan, termasuk organisasi konsumen dan pengamat transportasi. RDPU bersama YLKI, MTI, dan KAWAT menjadi salah satu tahapan untuk menampung pandangan tersebut.
Isu roda dua sebagai angkutan umum bukan hal baru. Ia telah menjadi perdebatan panjang di kalangan pembuat kebijakan, akademisi, dan pelaku industri, tetapi belum pernah tuntas diatur dalam undang-undang.
Dampak jika Roda Dua Masuk Rezim Angkutan Umum
Jika revisi UU LLAJ memasukkan roda dua sebagai angkutan umum, sejumlah konsekuensi pengaturan akan menyusul. Hamka menyebut setidaknya tiga hal yang perlu diperhatikan:
- Kepastian hukum bagi pengemudi ojek online sebagai penyedia jasa angkutan.
- Perlindungan bagi pengguna jasa, termasuk aspek keselamatan perjalanan.
- Kemungkinan tanggungan asuransi seperti yang berlaku pada kendaraan umum.
Hamka juga menyinggung perlunya penyelarasan dengan regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah. Tanpa penyelarasan, ketentuan baru di undang-undang berpotensi berbenturan dengan aturan turunan yang selama ini menjadi rujukan penyelenggara layanan.
Bagi pengemudi, perubahan status hukum berarti kejelasan atas aktivitas ekonomi yang selama ini mereka jalankan. Bagi pengguna, dampaknya menyangkut jaminan keselamatan dan perlindungan ketika menggunakan layanan. Bagi penyelenggara, kepastian itu menentukan kerangka tanggung jawab yang harus dipenuhi.
Pembahasan mengenai asuransi, menurut Hamka, belum masuk ke tahap rinci. Ia menempatkan persoalan itu sebagai bagian dari pembahasan lanjutan setelah norma dasar dalam undang-undang disepakati.
Proses revisi UU LLAJ masih bergulir di Panitia Kerja. Masukan dari YLKI, MTI, dan KAWAT menjadi bagian dari bahan yang akan dipertimbangkan bersama pandangan pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR.
Langkah Selanjutnya di Panitia Kerja
Hamka berharap revisi UU LLAJ menghasilkan sistem transportasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan layanan digital. Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor transportasi roda dua.
Prioritas pertama, menurutnya, adalah menyelesaikan norma dasar dalam undang-undang. Setelah itu, ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan transportasi roda dua dapat diatur melalui peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan.
Pembahasan mengenai kemungkinan pengaturan kendaraan roda tiga sebagai angkutan umum juga terbuka. Namun Hamka menegaskan fokus awal tetap pada pembentukan landasan hukum di tingkat undang-undang.
Dengan begitu, arah revisi UU LLAJ tidak berhenti pada pengakuan status. Ia mencakup pula keselamatan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat sebagai bagian dari kerangka pengaturan yang sedang disusun.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan revisi UU LLAJ dapat diikuti melalui pemberitaan Matakita.co dan laman resmi DPR RI.
Analisis Redaksi
Pernyataan Hamka B. Kady menyentuh titik yang selama ini dihindari pembuat kebijakan: mengakui bahwa roda dua telah lama menjadi angkutan umum tanpa payung hukum yang setara. Selama bertahun-tahun, ojek online diatur lewat peraturan menteri dan kebijakan teknis, sementara undang-undang yang menjadi induknya tidak pernah menyebutnya secara tegas.
Ada alasan mengapa isu ini lama menggantung. Memasukkan roda dua ke rezim angkutan umum berarti membuka rangkaian kewajiban baru, mulai dari standar keselamatan, tanggung jawab penyelenggara, hingga kemungkinan asuransi. Semua itu menuntut biaya dan kesiapan kelembagaan, bukan sekadar perubahan satu pasal.
Karena itu, pendekatan Hamka yang memisahkan norma dasar dari aturan teknis masuk akal secara prosedural. Namun, tanpa tenggat yang jelas, pemisahan itu bisa berubah menjadi penundaan. Panitia Kerja perlu memastikan bahwa pengakuan hukum tidak berhenti sebagai wacana, sementara jutaan pengemudi dan pengguna tetap menanggung ketidakpastian yang sama seperti belasan tahun terakhir.
Sumber: dpr.go.id
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Angry
0
Sad
0
Wow
0